7 Desember 2022

Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga

Dimensi.id-Bak tikus mati di lumbung padi, tampaknya itulah gambaran nasib para petani di negeri ini. Bagaimana tidak, di negeri yang terkenal ‘gemah ripah loh jinawi’ dan kaya akan hasil bumi, nasib petani justru dipertaruhkan, dirundung duka dan nestapa. Ambruknya harga hasil bumi di pasaran membuat para petani kecewa dan merugi. Untuk meluapkan kekecewaannya para petani membuat beragam aksi, dari mulai membakar lahan pertanian, hingga mengamuk. Seperti yang dilansir oleh Suara.com (04/08/2021), belum lama ini jagad tanah air kembali dihebohkan dengan beredarnya video seorang petani cabai ngamuk hingga merusak tanaman cabai di kebun miliknya. Kemarahan petani tersebut diduga lantaran harga cabai di pasaran turun drastis.

Sontak saja, aksi petani tersebut memantik beragam tanggapan dari warganet dan masyarakat. Salah satu tanggapan datang dari Anggota Komisi IV DPRD RI Slamet. Slamet mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan bahwa adanya masalah serius yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus hadir dan melindungi petani. Jangan hanya memikirkan impor, sementara nasib rakyat sengsara. (Radartegal.com, 29/08/2021)

Senada dengan Slamet, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta Hempri Suyatna sangat menyayangkan kebijakan pemerintah terkait impor cabai di tengah pandemi. Menurutnya, pemerintah harus mengurangi impor cabai dari luar negeri. Karena hal ini menghambat panen produk lokal. Hempri pun menilai bahwa selama ini masalah utamanya adalah pemerintah tidak pernah serius membangun kedaulatan pangan di negeri sendiri. (AYOYOGYA.com, 29/8/2021)

Untuk diketahui, pada bulan Januari-Juni, Indonesia telah melakukan impor cabai mencapai 27.851,9 ton atau senilai Rp8,58 triliun, ketika pasokan cabai di Indonesia berada pada posisi surplus (kelebihan). Pemerintah dalam hal ini berdalih bahwa mengimpor cabai untuk memenuhi kebutuhan industri. (Bisnis.com, 24/8/2021)

Entah apa yang merasuki benak para punggawa negeri ini, ketika produksi cabai meningkat signifikan, pasokan cabai pun bisa memenuhi kebutuhan pangan. Tapi impor cabai masih tetap dijalankan. Meski dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan industri, namun haruskah jalan impor yang diambil sebagai solusi?

Menyaksikan fakta di atas, sejatinya peristiwa anjloknya harga cabai yang memicu kemarahan petani, merupakan kejadian berulang yang tak pernah ada habisnya. Sayangnya, selama ini negara dan penguasa tampaknya selalu gagal dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Jika kita telaah dengan seksama, anjloknya harga cabai selain disebabkan sepinya pasar akibat PPKM, juga dipicu oleh impor komoditas cabai yang sudah dilegalkan pemerintah. Perjanjian-perjanjian internasional pemerintah di bidang pangan, telah menjadikan Indonesia tidak mandiri/kehilangan ketahanan pangan. Predikat Indonesia sebagai negara berswasembada pangan pun kini berubah menjadi negara pengimpor hampir di seluruh produk pertanian. Di sisi lain, kebijakan impor cabai dan bahan pangan lainnya pun telah membuat para petani kehilangan kepercayaan diri.

Apabila diteliti, dalih impor untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan industri yang selama ini digaungkan pemerintah nyatanya hanya alasan kamuflase. Pada faktanya, adanya kebijakan impor adalah jalan pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mengurusi petani. Hal ini tampak dari ketidakseriusan pemerintah membangun kedaulatan pangan di negeri ini sebagai upaya melindungi para petani. Pemerintah lebih senang mengandalkan impor. Sehingga kerap kali memicu ketidakstabilan harga pangan yang berimbas merugikan petani lokal. Pasalnya, impor ini seringkali tetap berjalan di tengah produksi yang sedang surplus (kelebihan) karena panen raya. Akibatnya, membuat para petani tidak bisa menjual hasil panennya sesuai harga.

Sejatinya, ketahanan sebuah negara bisa diukur dari bagaimana ketahanan pangannya. Itulah sebabnya, masalah pangan merupakan masalah urgen yang harus diatasi segera. Penguasa sebagai pihak yang memiliki kapasitas semestinya hadir untuk mengatasi situasi ini. Namun sungguh ironis, sistem demokrasi-kapitalisme-sekuler yang diadopsi negeri ini, menjadikan peran penguasa bergeser dari fungsi yang semestinya yakni mengurusi kepentingan rakyat.

Tingginya ongkos politik dalam sistem ini, menjadikan rezim demokrasi-kapitalis gagal mengurus kebutuhan rakyatnya, karena berorientasi mengembalikan modal politik selama proses politik berlangsung. Itulah sebabnya, tak heran jika kerap kita dapati berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim ini adalah kebijakan yang menguntungkan sejumlah elit tertentu (pemilik modal) yang menjadi donatur kekuasaan. Meskipun taruhannya dengan mengorbankan rakyat.

Tidak demikian dengan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), negara Islam (khilafah) dan penguasa Islam (khalifah) akan melaksanakan tanggung jawabnya meriayah (mengurus), melindungi dan memastikan kemaslahatan rakyat sebaik mungkin. Yang demikian karena Islam benar-benar memosisikan negara beserta penguasa sebagai pengatur urusan umat.

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (khalifah) itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad)

Sebagai agama sempurna, Islam memiliki sistem politik yang kokoh. Negara Islam tidak akan mudah tunduk pada tekanan internasional yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian yang hakikatnya adalah alat penjajahan.

Khalifah akan bertindak sebagai penanggung jawab yang akan memastikan kedaulatan dan kemandirian negara terjaga dalam semua bidang. Tak terkecuali bidang pangan. Dalam sistem khilafah kebijakan impor bukanlah solusi bagi masalah pangan. Untuk mewujudkan kemandirian pangan, negara khilafah akan menggenjot produksi pangan sesuai kebutuhan melalui usaha meningkatkan kualitas dan memperluas lahan pertanian dalam negeri. Saat panen raya, khilafah akan membeli semua barang-barang tersebut. Untuk kemudian akan didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat ketika cadangan pangan berkurang atau terjadi paceklik.

Khilafah juga akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Khilafah akan memberlakukan larangan tas’ir (taksir) yaitu larangan bagi pemerintah untuk mematok harga. Yang demikian dimaksudkan agar tidak terjadi kezaliman antara penjual dan pembeli.

Selain itu, khilafah pun akan selalu melakukan operasi pasar. Khalifah akan menyelesaikan hingga ke akar segala hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan. Seperti proses distribusi pangan ataupun munculnya penurunan harga yang memberatkan. Dengan begitu, maka pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dari masyarakat pun akan tertutup rapat.

Itulah langkah-langkah yang dilakukan negara khilafah dalam menjaga ketahanan pangan. Dari sini, tampak jelas betapa hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu mengendalikan dan menjaga keseimbangan harga pangan dan menjamin kemaslahatan rakyatnya. Karena itu, menerapkan Islam kafah dalam institusi Daulah Khilafah dan mencampakkan sistem kapitalisme biang kesengsaraan, merupakan kewajiban bagi kita semua saat ini. Agar kita bisa merasakan ketenteraman, ketenangan, dan jauh dari kegalauan.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

 

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.