6 Desember 2022

Ditengah lonjakan kasus positif covid19 yang semakin menggila ditanah air, pemerintah mengambil kebijakan PPKM (perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mulai 3 juli hingga 20 juli mendatang. Namun, sungguh ironi ketika kegiatan masyarakat dalam negeri dibatasi bahakn diberi sangsi bagi yang melanghar, namun kedatangan WNA sebagai TKA masih saja dibuka.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Iwan Risdianto selaku stakeholder relation manajer pada cnnindonesia.com pada minggu 4 juli 2021 bahwa telah tiba sekitar 20 orang TKA asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Sulsel, Andi Darmawan mengatakan Kedatangan 20 orang TKA asal China tersebut ternyata merupakan rombongan ketiga.

Sebelumnya sebanyak 9 orang telah tiba sebagai rombongan pertama pada 29 Juni dan selanjutnya rombongan kedua pada tanggal 1 Juli sebanyak 17 orang, jadi total TKA yang telah tiba di Sulsel sebanyak 46 orang (Antara.news). Sungguh sangat ironi, ditengah pandemi yang belum mereda ini ditambah dengan kebijakan PPKM, banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya.

Kedatangan TKA ini mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal yang mana rakyat Indonesia lebih membutuhkan. Diibaratkan TKA diberi karpet merah atas nama industri strategis sementara buruh lokal diberi tanah yang becek, ungkap KSPI Said Iqbal (Bisnis.com).

Kedatangan TKA ini mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal yang mana rakyat Indonesia lebih membutuhkan. Diibaratkan TKA diberi karpet merah atas nama industri strategis sementara buruh lokal diberi tanah yang becek, ungkap KSPI Said Iqbal (Bisnis.com).
Ilustrasi lapangan kerja, sumber: tribunnewawiki.com

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco juga meminta pemerintah untuk melarang TKA masuk selama PPKM darurat untuk menekan laju penularan virus varian baru (cnnindonesia.com). Terbukti, beberapa varian virus baru covid19 yang lebih menular dan berbahaya merupakan virus impor akibat mobilisasi pergerakan masyarakat yang masif.

Sebagaimana yang dilaporkan Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang diunggah pada website PADK Kemenkes, terjadi lonjakan kasus covid19 dibeberapa negara disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah mobilisasi pergerakan masyarakat dan adanya varian virus baru seperti B117 asal Inggris, B1361 asal Afrika Selatan dan B1617 asal India dan ketiga varian ini sudah ada di Indonesia.

Baca juga: Indonesia dalam belenggu kemiskinan sistemik

Lalu kedatangan WNA asal India baru-baru ini bauk sebagai pekerja migran atau wisatawan menjadi awal tingginya lonjakam kasus covid19 di Indonesia, terlebih varian delta atau varian B1617 ini lebih cepat penularannya ini memang berasal dari India.

Jadi masuknya TKA ini sebenarnya akan lebih berpeluang besar menambah imported case. Tetapi pemerintah malah tidak mepermasalahlan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan bahwa semua TKA tersebut sudah memenuhi syarat dan yang penting harus memiliki kartu vaksinasi (detikfinance).

Jadi masuknya TKA ini sebenarnya akan lebih berpeluang besar menambah imported case. Tetapi pemerintah malah tidak mepermasalahlan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan bahwa semua TKA tersebut sudah memenuhi syarat dan yang penting harus memiliki kartu vaksinasi
Tampilan kartu vaksin, sumber: dw.com

Juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi bahkan mengatakan kalau kedatangan TKA ini tidak perlu dipermasalahkan, karena investor yang menjalankan proyek tersebut berasal dari negara itu (CNBC). Ini menggambarkan kebijakan negeri ini tidak mandiri dari kepentingan asing. Inilah gambaran sistem kapitalis yang nyata. Kebijakan dibuat sesuai dengan kepentingan yang ada karena memang standar perbuatan dalam sistem sekuler kapitalis adalah kepentingan semesata.

Sementara keselamatan rakyta ternomor sekiankan. Ketika melihat peluang tersebarnya varian baru hasil impor virus karena mobilisasi masif dapat menimbulkan lonjakan kasus covid19 yang sangat tinggi, pemerintah tidak bukannya menutup pintu peluang tersebut malah tidak mempermasalahkannya dimana memang disitu ada kepentingan ditambah negeri ini tidak lepas dari intervensi asing dan para kapitalis.

Baca juga: Komersialisasi vaksin menguak watak kapitalisme

Berbeda dengan sistem pemerintahan islam. Islam memandang bahwa nyawa rakyat adalah hal utama yang harus dilindungi. Bahkan hilangnya satu nyawa lebih berat ketimbang hancurnya dunia dan seisinya. Kebijakan yang diambilpun merujuk pada keselamatan rakyat ketimbang kepentingan sebagian pihak saja. Dalam pemerintahan islam pun berdiri mandiri dan tidak hidup dibawah intervensi asing dan kapitalis.

Terbukti peradaban islam mampu menjadi negara adidaya selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sungguh luar biasa dan sempurnya islam dalam mengatur kehidupan, karena memang aturannya berasal dari Allah swt. Bukan dari hasil pikiran manusia. Maka, permasalahn seperti ini akan terus terulamg ketika sistem yang dipakai masilah sistem buatan manusia atau sekuler kapitalis ini.

Terbukti peradaban islam mampu menjadi negara adidaya selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sungguh luar biasa dan sempurnya islam dalam mengatur kehidupan, karena memang aturannya berasal dari Allah swt.
Ilustrasi bangunan peradaban islam, sumber: erabaru.net

Kebijakan-kebijakan yang merugikan dan mengancam nyawa rakyat seperti ini akan terus terulang selama sekuler kapitalis ini masih bertahta. Untuk itu, karena akar permasalahannya adalah sistem maka sistemnya haruslah diganti ke sistem yang sempurna dan paripurna. Tidak lain adalah sistem islam dengan khilafah rasyidah. Wallahualam bissawab.

Penulis: Mutiara Imaniar| Aktivis Dakwah

Editor: Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.