6 Desember 2022

Dilansir oleh nasional.okezone.com. Pada masa darurat Covid-19 saat ini, pemerintah memastikan negara hadir dan tidak akan membiarkan masyarakat atau setiap warga negara dibiarkan kelaparan.

“Bapak Ibu, sebangsa se-Tanah Air, sekali lagi negara hadir. Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan,” tegas Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu (11/7/2021).

Di mana salah satu upayanya yakni melalui Kementerian Sosial yang telah mengaktivasi dapur umum, menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.

“Di Jakarta sendiri dapur umum ke menjual pusatkan di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Di awal PPKM Darurat, dapur umum ini rata-rata memproduksi 10.000 kotak makanan siap saji sedangkan hari ini telah memproduksi makanan 15.000 kotak makanan siap saji per hari,” kata Dedy.

Ketika pemerintah optimal menjamin kebutuhan fundamental masyarakat ditengah PPKM maka hasilnya akan lebih maksimal.
Ilustrasi masakan siap saji, sumber: bolastylo.bolasport.com

Selain di Jakarta, Dedy mengatakan, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di mana PPKM darurat diberlakukan seperti di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman dan kota Denpasar.

Dilansir merdeka.com “Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat, Minggu (11/7).

Menurutnya, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara ‘micro targeted’ tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat. “Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tegas Dedy.

Baca juga: Sistem kapitalis korbankan rakyat demi korporat

Dengan melihat klaim pemerintah tentu sangat melegakan di masa pandemi yang tak kunjung usai ditambah dengan diterapkannya PPKM yang menjamin tidak ada rakyat kelaparan dengan mendirikan dapur umum dan melanjutkan pemberian bansos pandemik.

Namun kenyataannya masih sangat banyak rakyat yang sangat membutuhkan namun tidak bisa mengakses bantuan karena adanya faktor administratif dan akses transportasi ke dapur umum yang telah disediakan masih belum dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Namun kenyataannya masih sangat banyak rakyat yang sangat membutuhkan namun tidak bisa mengakses bantuan karena adanya faktor administratif dan akses transportasi ke dapur umum yang telah disediakan masih belum dapat dijangkau seluruh masyarakat.
Ilustrasi terisolasia, sumber: liputan6.com

Pemerintah diharapkan lebih banyak bekerja dibanding membangun citra bahwa sudah banyak melakukan tindakan penanganan wabah. Sudah beberapa kali pemerintah menetapkan kebijakan yang membingungkan, ketika kasus positif Covid berkurang, kegiatan ekonomi dan sejumlah kerumunan dilonggarkan agar meningkatkan pendapatan.

Namun ketika kasusnya meningkat seperti sekarang ini, kebijakan darurat diberlakukan tanpa memperhatikan secara seksama dan kurangnya optimalisasi pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat ke bawah. Terbukti tidak efektif menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.

Mirisnya, ketika masyarakat diketatkan dengan aturan PPKM, TKA masih bisa melenggang dengan mudah keluar masuk Indonesia dengan dalih mempercepat pengerjaan proyek strategis. Pelonggaran terhadap TKA ini sangat kontras dengan penerapan PPKM darurat yang diberlakukan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik aktivitas TKA yang masih bisa masuk ke Indonesia. Hal itu menunjukkan kebijakan PPKM Darurat melempem. Ia mengatakan, penerapan PPKM Darurat tidak akan berjalan efektif selama pemerintah tidak konsisten di sisi lain. (CNNIndonesia, 5/7/2021)

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik aktivitas TKA yang masih bisa masuk ke Indonesia. Hal itu menunjukkan kebijakan PPKM Darurat melempem. Ia mengatakan, penerapan PPKM Darurat tidak akan berjalan efektif selama pemerintah tidak konsisten di sisi lain.
Nampak TKA masuk Indonesia, sumber: news.detik.com

Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Cina telah memasuki Sulawesi Utara, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7) tersebut, sembilan orang pada 29 Juni, dan 17 orang pada 1 Juli. (Detik, 5/7/2021)

Diketahui bersama, Corona bukanlah virus endemik yang berasal dari Indonesia. Virus ini  dibawa dari mobilisasi orang dan perjalanan internasional. Saat Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Corona paling akhir, pengetatan mobilitas warga asing—baik di darat, laut, maupun udara—tidak segera dilakukan.

Saat negara lain memperketat perjalanan internasional dari dan ke luar negeri, bahkan memberlakukan denda yang tidak main-main, Indonesia tetap santai seolah mempermainkan wabah ini. Indonesia justru menjadi negara destinasi keenam di dunia yang menerima penumpang terbanyak dari Wuhan. Inilah yang menjadi malapetaka sebab abainya sikap rezim terhadap penjagaan negara sendiri.

Dari sini kita bisa melihat akibat dari ketergantungan terhadap ideologi sekuler-kapitalisme. Tidak ada kemandirian dalam menetapkan kebijakan. Terutama ketegasan dan pemenuhan kebutuhan pada rakyat seutuhnya. Seandainya saja kebutuhan layak mampu diberikan, segala cara untuk menekan laju penularan Covid-19 mampu untuk diterapkan.

Baca juga: Wabah pandemi! Islam ada sebagai solusi

Ingatlah, setiap kebijakan yang diambil pasti mempunyai pertanggungjawaban. Apatah lagi yang berkaitan dengan nyawa manusia. Kebijakan zalim selalu berakhir pedih dan menyedihkan.

Allah Swt. berfirman,

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.” (QS Asy-Syura: 42)

Tentu akan beda alur penanganan apabila pemimpinnya amanah. Bila solusi menyelesaikan masalah berdasarkan syariat Islam, yakni Khilafah maka sudah barang tentu tidak akan ada pengambilan kebijakan yang merugikan banyak orang apalagi masyarakat. Semoga Allah segera mengganti sistem dzalim sekuler ini dengan tegaknya sistem Khilafah berdasarkan hukum Islam yang Allah ridhoi.

Penulis: Dian Rauf | Aktivis Dakwah Kampus Makassar

Editor: Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.