7 Desember 2022

Keberpihakan satu rezim dalam sistem kapitalisme demokrasi bisa dilihat dari kebijakan yang dihasilkan apakah berpihak pada rakyat, ataukah berpihak pada Konglomerat. Rezim dalam sistem kapitalisme demokrasi akan lebih berpihak pada Konglomerat daripada rakyat, dan Itu sudah terbukti dari kebijakan yang dihasilkan. Konglomerat dianggap pihak yang berjasa menopang kekuasaan, sebaliknya rakyat didekati hanya saat suaranya dibutuhkan saat pemilu untuk mengantarkan para mereka untuk maraih kursi kekuasaan.

Rakyat didatangi dan didengar aspirasinya dengan jargon blusukan, sehingga rakyat terbius dengan janji-janji manis dan perhatian palsu yang menipu. Dengan rela rakyat memberikan hak suaranya. Namun saat kursi kekuasaan sudah diraih, rakyat ditinggalkan, semua tinggal janji yang tidak pernah terpenuhi.

Dalam kondisi pandemi yang menyusahkan rakyat dalam masalah ekonomi dan juga ancaman virus yang mematikan, teganya rakyat dipalak dengan pajak. Dalam kepanikannya, pemerintah masih saja tega memajaki kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat agar bisa bertahan hidup.

Sementara barang mewah bisa bebas dari pajak  dan para penunggak pajak dalam jumlah besar malah mendapatkan tax-amnesty. Tidak hanya Konglomerat, asing-aseng mendapat prioritas dan kemudahan dalam segala hal, padahal mereka sudah banyak menyedot uang rakyat dengan dalih investasi. 

Utang riba yang menggunung juga membuat negera tidak berdaya dan beban rakyat semakin berat menghimpit yang membuat rakyat menjerit tapi penguasa sudah tidak perduli karena kekuasaan sudah ada ditangan. Rakyat yang kritis diancam agar diam dan mau menerima keinginan penguasa sebagai kebenaran. 

Rakyat tidak lagi diperlukan, dan bila perlu dijadikan sapi perah yang bisa membantu memperbaiki kondisi keuangan negara yang semakin menipis karena sudah dikuras habis para pejabat rakus yang tidak amanah. Para ahli menyoriti dan mengungkap kondisi dibalik krisis ekonomi, sementara rakyat yang menjadi korban mengalami langsung dari penanganan krisis yang terkesan amburadul.

Rakyat dalam sistem kapitalisme demokrasi hanya menjadi obyek untuk melengkapi jalanya sebuah negara.
Ilustrasi rakyat, sumber: temukanpengertian.com

Penguasa Dalam Sistem Kapitalisme Demokrasi

Terlebih lagi penguasa tidak lagi memperhatikan nasib generasi yang perlu mempersiapkan diri mereka untuk masa depan gemilang dengan mengenyam pendidikan tinggi.  Begitu teganya jika anak sekolah dipajakin padahal mereka generasi harapan bangsa yang ingin belajar untuk meningkatkan kemampuan diri agar bisa membangun negeri kearah yang lebih baik untuk masa depan cemerlang.

Mereka belum menghasilkan uang sehingga semakin membuat berat hidup rakyat yang ingin anaknya mengenyam pendidikan tinggi agar masa depan mereka memiliki harapan yang cerah lebih baik daripada orang tua mereka. Harusnya anak-anak, generasi penerus, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi, agar hidup mereka mampu menatap masa depan gemilang.

Jika rezim berpihak pada rakyat harusnya memberikan kesempatan pada generasi penerus agar bisa menjadi generasi yang berdaya, memiliki kemampuan dan pendidikan tinggi, sehingga tidak seharusnya anak sekolah dibebani dengan Pajak. Mereka harus didorong menjadi generasi cemerlang dengan memberikan pendidikan gratis dengan kwalitas dan fasilitas terbaik.

Sistem kapitalime menjadikan pajak sebagai sumber utama dari pendapatan negara. Sumber daya alam yang harusnya menjadi sumber pendapatan negara yang besar diterlantarkan bahkan sebagian dijual dan diserahkan pada asing-aseng, bukan untuk rakyat tapi untuk keberlangsungan kekuasaan agar terlihat mengalami pertumbuhan positif.

Tidak cukup sampai disitu utang luar negeri ditambah dalam jumlah yang fantastik. Apakah semua Itu untuk rakyat? Banyak korupsi, pencurian uang rakyat membuktikan bahwa semua Dana yang dikumpulkan hanya untuk memenuhi hasrat dan kerakusan para pejabat yang harta bertambah beberapa kali lipat dalam jumlah yang besar setelah menjabat.

Baca juga: Wabah pandemi! Islam ada sebagai solusi

Sementara, pajak, dalam sistem Islam, diambil hanya pada orang yang mampu, dan itupun dilakukan hanya kondisi tertentu saja. “Harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayainya.” [al-Amwaal fii Daulati al-Khilafah, hal. 129] Meski beban tersebut menjadi kewajiban kaum Muslim, tetapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim.

Pajak adalah sumber utama pemasukan negara dalam sistem kapitalisme demokrasi.
Ilustrasi pajak, sumber: flazztax.com

Pajak juga hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (ma’ruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Pajak juga wajib diambil darinya. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.

Sungguh, Islam berpihak pada rakyat kecil dengan memberikan jaminan kebutuhan dasar rakyat, bukan malah memalak dengan pajak. Biaya pendidikan, dan pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang ditanggung negara dalam sistem Islam. Pajak bukan sumber pendapatan, tapi Pajak diambil hanya  jika kondisi tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslimin untuk membiayainya, dan itupun hanya bagi yang mampu.

Dengan mengobtimalkan pengelolaan sumber daya alam terbukti mampu membuat rakyat sejahtera, karena kepentingan rakyat adalah prioritas dan menjadi tujuan politik, bukan kekuasaan. Jadi Jika pemimpin merasa gagal mengurusi rakyatnya dangan baik, tidak usah disuruh mundur pemimpin harusnya tahu diri. Dia akan mengundurkan diri dan tidak perlu rakyat meminta dia mundur. Rakyat tidak perlu harus turun ke jalan atau melaporkan ke prngadilan.

Jabatan pemimpin adalah amanah yang harusnya mampu mensejahterakan rakyatnya, menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kebijakan dzalim yang dihasilkan sudah bisa dijadikan alasan bagi pemimpin untuk mundur bukan malah bertahan yang hanya membuat negeri ini dalam ancaman. Jika memang seorang pemimpin berpihak pada rakyat, dia akan memutuskan untuk mundur jika sudah gagal mengurusi rakyatnya.

Faktanya, kapitalisme demokrasi menjadikan kekuasaan tujuan, sehingga segala cara dilakukan. Sementara, Islam dalam berpolitik untuk mengurusi rakyat. Masih kita bertahan dengan sistem yang rusak? Saatnya kembali pada sistem Islam yang berpihak pada rakyat.

Penulis: Mochamad Efendi

Editor: Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.