3 Oktober 2022

Penulis : Khusnul Aini S.E, Muslimah Peduli Umat Surabaya

Dimensi.id-Masih di musim pandemi, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak diputuskan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 ini. Ada yang berbeda dari agenda 5 tahunan ini selain adanya Covid-19 yang belum usai juga adanya beberapa calon yang ternyata berhubungan kerabat dengan pejabat yang berkuasa saat ini.

Misalnya Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Merupakan anak sulung presiden Joko Widodo yang di usung oleh partai PDIP dimana tempat Jokowi bernaung. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan.

Tidak hanya dari keluarga presiden dari pejabat yang lain pun juga tidak kalah sebut saja Siti Nur Azizah yang merupakan putri dari wakil presiden Ma’ruf Amin maju sebagai calon walikota Tanggerang. Kemudian Rahayu Saraswat keponakan dari menteri pertahanan Prabowo Subianto juga maju dalam pertarungan pilkada 2020 di Tanggerang Selatan.

Tentu hal ini menjadi sorotan dari publik. Wajar bila publik menilai bahwa ini merupakan upaya membangun dinasti politik. sebagaimana yang di ungkapkan Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin “Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota,” kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Bila kita amati Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. Tentu hal ini sangat mencederai demokrasi. Jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat faktanya tidak terealisasi. Banyak calon pemimpin baik dari tingkat daerah ataupun nasional berawal dari politik oligarki atau politik dinasti. Mungkinkah ini keniscayaan dalam demokrasi?

Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk mencapai tampuk kekuasaan dalam sistem demokrasi harus mendapatkan suara terbanyak. Untuk mendapatkannya tentu butuh banyak dukungan dan juga partai yang mengusungnya, maka jual beli kekuasaan menjadi hal yang lumrah, tidak heran bila membutuhkan modal yang besar. Sedangkan tidak semua orang cukup modal untuk bisa berkuasa maka salah satu solusinya adalah dengan menggaet pengusaha atau pemodal untuk turut menyokongnya. Tentu tidak ada makan siang gratis dalam hal ini, setelah calon berhasil meraih kekuasaan pengusaha akan meminta timbal balik Entah dengan undang-undang atau bagi kursi kekuasan sesuai dengan kesepakatan.

Demikian pula politik dinasti di Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Pastilaalh politik dinasti tidak begitu saja ada, ini merupakan satu hal yang memang direncanakan untuk terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi “Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul,” ungkapnya dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema “Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12).

Rupanya politik oligarki dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Hal tersebut bisa diraih dengan dana besar, ketenaran atau pun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Karenanya dapat dipastikan bahwa politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi.

Tidak heran bila pemimpin yang dihasilkan dalam sistem demokrasi ini adalah pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Ajang pilkada yang seharusnya dilakukan oleh rakyat untuk mendapatkan pemimpin amanah yang mengurusi mereka nyatanya malah menghasilkan pemimpin yang sibuk dengan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Lagi-lagi rakyat yang harus mendapatkan getahnya. Karena mendapatkan pemimpin yang abai terhadap urusan rakyatnya.

Maka sudah sepatutnya politik oligarki dan politik dinasti ini dihilangkan. Tidak lain dengan cara membuang sistem demokraasi yang meniscayakan keduanya lahir. Menggantinya dengan sistem shahih yang mensejahterakan umat manusia, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yakni sistem islam yang berasal dari pencipta manusia beserta alam semesta.

Islam dengan aturannya yang sempurna menggariskan bahwa pemimpin harus diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat. Baik yang mencalonkan diri ataupun yang dicalonkan harus memenuhi syarat in’iqod dan mendapat legitimasi atau pengakuan dari umat. selain itu mereka melakukannya bukan untuk mendapatkan kekuasaan melainkan karena panggilan keimanan. Berbekal tujuan akhirat dan berdiri untuk kemaslahatan umat dengan menjalankan seluruh aturan islam dalam kehidupan.

Maka pemimpin yang dihasilkan dalam sistem islam akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang dipikulnya. Dengan landasan keimanan dan ketaqwaan akan senantiasa menjalankan seluruh hukum syara. Memastikan setiap yang dipimpinnya mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Sadar betul bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat dan junnah (pelindung) yang melindungi rakyat. Maka Tidak akan berani berbuat abai ataupun dzlim terhadap urusan rakyat sebagaimana yang terjadi hari ini.

Sudah selayaknya rakyat turun serta memperjuangkan sistem islam.Hanya dengan sistem islam rakyat sejahtera dan bahagia, karena sistem islam menghasilkan pemimpin yang amanah.

Wallahu alam bis showab

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: