3 Oktober 2022

Penulis : Anggreni M.PdI, Tenaga Pendidik

Dimensi.id-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai gerakan “pernikahan massal” atau penyelarasan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDI). Tujuan utama dari gerakan ini agar program studi vokasi di perguruan tinggi vokasi menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Target dari program penguatan itu adalah sekitar 100 prodi vokasi di PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar melakukan pernikahan massal pada 2020 dengan puluhan bahkan ratusan industri. Program tersebut akan diteruskan dan dikembangkan pada tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak prodi vokasi. Program penguatan prodi vokasi di PTS sendiri sudah dibuka melalui Program Pembinaan PTS (PP-PTS) yang mana tahapannya sudah memasuki seleksi tahap akhir.


Wikan optimistis bahwa program tersebut akan menguntungkan banyak pihak. DUDI akan diuntungkan dengan skema pernikahan tersebut. Dengan adanya “link and match” tersebut, lulusan pendidikan vokasi juga akan semakin dihargai oleh industri dan dunia kerja bukan semata-mata karena ijazahnya melainkan karena kompetensinya yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Materi pelatihan di industri tersebut sejak awal dimasukkan ke dalam kurikulum dan diajarkan oleh dosen bersama praktisi dari industri. Ia juga mengajak pihak industri dan dunia kerja agar terus membuka diri dan membuka hati, serta bersedia ikut terjun mendidik anak-anak bangsa, generasi Indonesia di masa depan.

Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, yang menekankan pentingnya semangat pernikahan massal dan kemerdekaan belajar, agar institusi pendidikan dan pihak industri berkolaborasi dan bergotong royong mendidik SDM bangsa.


Dari kebijakan yang dibuat, telah membuka mata kita lebar-lebar. Bahwa kebijakan ini justru memudahkan para korporasi menguasai kampus. Apalagi kampus dimudahkan bekerja sama dengan PBB, BUMN, atau BUMD dan perusahaan industri ini akan memudahkan mereka menentukan arah kebijakan kurikulum sesuai keinginan mereka. Sangat membahayakan bagi tujuan pendidikan kita. Bisa saja hal ini menggeser tujuan pendidikan “mendidik dan membentuk intelektual” berubah menjadi “sarjana tukang/orientasi pekerjaan”.

Terlalu rugi tentunya jika insan terpelajar hanya berkutat di kampus saja. Meneliti dan meneliti. Apalagi jika diiringi dengan terlampau sibuk mencari dana penelitian sampai harus ke sejumlah perusahaan swasta demi riset agar nampak berharga, ini justru mengalihkan peran strategis intelektual itu sendiri. Padahal, hasil riset insan kampus seyogyanya dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Dengan syarat, hasil riset ini harus diadopsi oleh penguasa dalam bentuk kebijakan publik. Bukan demi kepentingan si pemberi dana, terlebih jika itu pihak swasta.

Pada tataran ini terlihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah kehilangan maknanya sebagai instrumen penting pewujud kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang saat ini telah berubah menjadi komoditas bisnis untuk dikomersialisasikan. Bahkan mengharuskan pendidikan tinggi dan lembaga riset dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis. Tak ayal, negara pun diposisikan sebatas sebagai pembuat kebijakan, agar koalisi penjajahan intelektual ini menjadi legal dan terlegitimasi.

Dunia Perguruan Tinggi (PT) merupakan wadah untuk mencetak para Intelektual. Mereka dididik menjadi poros berkembangnya pengetahuan dan kemajuan bangsa. Mereka diharapkan menjadi pemimpin peradaban bangsa. Berbagai bentuk Perguruan Tinggi telah diujicobakan.

Karenanya, urgen akan adanya upaya bersama untuk menyelamatkan pendidikan tinggi dan para intelektual muslim dari berbagai agenda penjajahan kapitalistik tersebut. Ini semata agar intelektual muslim kembali pada hakikat peran mulianya yang sejati. Dan harus ada upaya bersama untuk menyelamatkan pendidikan tinggi dan para intelektual muslim dari berbagai agenda penjajahan Barat. Perguruan tinggi adalah institusi penting, aset umat. Terlalu remeh jika hanya menjadi komoditas negeri. Apalagi jika intelektual di dalamnya teralihkan menjadi buruh pintar milik kapitalis.

Merupakan hal penting bagi intelektual berperan strategis-politis agar tak mudah terlibas perubahan zaman di era sekular ini. Dan lebih dari itu, intelektual harus meraih kemuliaannya sebagai kaum berilmu sebagaimana pujian yang diberikan oleh Allah SWT dalam QS Al-Mujadalah [58] ayat 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Karena itu, hendaknya ilmu yang telah dikuasai, diarahkan pada konstruksi kebenaran dalam mengakomodasi kebutuhan dasar publik. Jangan sebagai faktor produksi di sektor ekonomi. Selanjutnya, negara juga harus hadir dalam pengelolaan ilmu melalui pendidikan tinggi. Perguruan tinggi beserta institusi pengelola pendidikan tinggi merupakan perpanjangan fungsi negara, dalam rangka merealisasikan fungsi pelayanan gratis, murah dan berkualitas terbaik, serta bervisi-misi mencetak secara massal ilmuwan, pakar, teknokrat yang hidupnya didedikasikan untuk kebaikan masyarakat.

Semua ini tidak terlepas dari system yang mengkungkung kita hari ini. system yang hanya ingin membisniskan semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah semakin mengokohkan peran lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja bagi industry. Maka dari itu, kita harus beralih ke system yang benar-benar mampu mengarahkan output pendidikan kea rah yang semestinya di bawah naungan system Khilafah Islam.

 Dalam sistem Khilafah Islam, pendidikan merupakan hajat atau kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang akan memiliki kepribadian Islam, menguasai pemikiran Islam dengan handal, menguasai ilmu terapan dan memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam sistem Islam, tanggung jawab penyelenggaraan proses pendidikan ada pada negara, dalam hal ini adalah seorang Khalifah. “Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Khilafah Islam memperhatikan pentingnya sekolah kejuruan untuk mempersiapkan paket seni dan keterampilan dalam spesialisasi yang tidak membutuhkan kedalaman ilmu pengetahuan seperti kerajinan kayu, pandai besi, menjahit, memasak, dll. Bagi siswa yang tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan sekolah dikarenakan satu dan lain hal, bisa meninggalkan pendidikan sekolah setelah menyelesaikan periode belajar yang ke dua puluh empat, dan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan kejuruan untuk mempelajari salah satu dari spesialisasi yang ada.

Para pakar akan menetapkan lamanya pendidikan di setiap jurusan dan karakter dari materi yang akan dipelajari siswa termasuk keahlian yang diperlukan untuk medalami ketrampilan tersebut. Setelah kelulusannya, siswa akan akan diberi sertifikat yang diberi nama “Sertifikat ketrampilan” di bidang yang didalami seperti menjahit, memasak, dll.

Dengan demikian, sistem pendidikan dalam Khilafah Islam adalah pendidikan yang berkualitas dan mengembangkan potensi para pelajarnya. Inilah solusi hakiki yang akan mengantarkan generasi kuat, cerdas, berkepribadian Islam yang utuh, terdepan dan mampu memimpin bangsa-bangsa lainnya. Tidak ada lagi generasi yang meninggikan satu bidang dengan meninggalkan bidang yang lain. Semua berjalan beriringan sesuai dengan kaidah syara’.

Semoga firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam QS Ali Imran ayat 110 yang artinya, “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar dan berimanlah kepada Allah…” akan segera terwujud dalam waktu dekat. Allahu a’lam.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: