3 Oktober 2022

Penulis : Zayyin Afifah Amd, S.Ak.

           

Dimensi.id-Sudah 3  Bulan lebih kita melewati pandemi Virus Covid-19, dan saat ini kehidupan New Normal telah berjalan di Indonesia, dengan penerapan Kebijakan ini beberapa sarana dan prasarana umum juga dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, yaitu surat Non Reaktif Virus Covid-19, yang hanya bisa di dapatkan setelah melakukan Rapid Tes Covid 19 atau Swab Tes di rumah sakit.

           

Dilansir dari bbc.com “Biaya rapid test mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain dan masa berlaku rapid test hanya tiga hari, dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang”.

           

Harga di atas termasuk harga yang cukup tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah, hanya untuk sekali tes saja, mengingat kegiatan masyarakat yang cukup padat setiap harinya, dalam 1 pekan ada 5-6 hari dan jika ingin menggunakan transportasi umum setiap harinya maka dari itu setidaknya 1 orang saja harus 2 kali rapid test dalam 1 pekan dikalikan dengan jumlah penumpang sarana transportasinya. Belum lagi dengan kebijakan lain pemerintah yang mengharuskan ibu hamil sebelum melakukan operasi persalinan harus melakukan swab test terlebih dahulu dan biaya-biaya yang lainnya. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pengusaha pemasok alat rapid test.

           

Dalam ekonomi kapitalis, yang dikatakan bisnis adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Begitu juga dengan ilmu ekonomi tentang kelangkaan barang. Semakin langka barang di pasaran dengan permintaan barang yang tinggi akan membuat harga jual melonjak naik di pasar. Dengan faktor ini, berbisnis alat-alat dan reaktan tes Virus Covid-19 saat ini adalah bisnis yang menjanjikan di karenakan seluruh lapisan masyarakat membutuhkan. Berarti permintaan barang sangat tinggi tetapi jumlah barang langka karena harus import terlebih dahulu. Sehingga harga jual dapat melonjak dan keuntungan dapat berkali-kali lipat, dibantu dengan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap harga barang-barang kesehatan di indonesia. Sehingga berbisnis tes Virus Covid-19 menjadi tambang emas baru bagi para pengusaha saat ini.

           

Maka tidak heran jika dalam masa pandemi saat ini kita harus membayar mahal hanya untuk test Virus COVID-19, bahkan dikarenakan tingginya tes ini, telah memakan korban jiwa dilansir dari bbc.com  “Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan”.

           

Hal ini menjadi tambahan catatan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Negara ini. Karena negara  memiliki kewajiban dalam menjamin kesehatan rakyatnya, dalam Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Dalam UU di atas jelas bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

           

Inilah yang kita rasakan saat ini, ketika pemerintah menerapkan sistem kapitalis yang dikemas rapi dalam bingkai sistem demokrasi. Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat. Dalam praktiknya, yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan.  Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara. Dan jaminan yang mereka tawarkan hanya sebatas tulisan dalam sebuah undang-undang yang mereka sendiri berhak mengganti undang-undang demi kepentingan para penguasa dan pengusaha.

           

Hal ini berbanding terbalik dengan Daulah Islam yang kita kenal sebagai khilafah. Dalam sistem pemerintahan islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’inRasulullah Saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Dan junnah bagi umat. Nabi Muhammad Saw bersabda:”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

           

Dalam hadist dijelaskan bahwa seorang pemimpin adalah Ra’in yaitu pengurus rakyat dan ia bertangung jawab atas pengurusan rakyatnya dalam segala hal, baik itu makan dan minumnya, bahkan sampai dengan bagaimana rakyat memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini jelas tidak ada yang mempengaruhi pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, hanya perintah Allah dan Rasulnya serta ketaatan kepada Allah yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan seorang pemimpin.

           

Dalam Daulah Islam, standart kehidupan dan pengambilan keputusan adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, dalam sejarah daulah islam, negara islam pernah mengalami wabah penyakit seperti saat ini, Terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab Al-Faruq. Penyebaraan penyakit tha’un yang menyebar luas di wilayah Saragh salah satu wilayah yang berada di Daulah Islam. Di dalam sejarahnya Khalifah Umar beserta para sahabatnya hendak pergi ke Syam sampai pada pintu masuk wilayah Saragh, Khalifah mendapat kabar bahwa di wilayah itu sedang terjadi wabah tha’un, lalu kemudian Khalifah Umar dan para sahabatnya memutuskan untuk tidak memasuki wilayah tersebut. Beliau tidak memperbolehkan masyarakat luar untuk memasuki wilayah tersebut dan masyarakat yang ada di dalam wilayah wabah tidak di perbolehkan keluar dari pada wilayah wabah.  

           

Sebagaimana Rasulullah bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

           

Khalifah juga memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berada di wilayah yang tertimpa wabah, baik itu makanan mau pun pakaian dan hal lain yang di butuhkan, Kemudian Khalifah juga berusaha mencari jalan keluar bagaimana menghentikan penyebaran wabah ini. Sehingga penyebaran wabah dapat secara cepat di selesaikan, hal ini karena pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik yaitu pengurus rakyat dan ia bertangung jawab atas pengurusan rakyatnya bukan sebagai boneka  yang dapat dipengaruhi oleh para pengusaha.

           

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa sebenarnya hanya Islamlah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan umat saat ini. Hanya Islam saja yang akan memelihara rakyat secara totalitas dan mensejahterakan rakyat. Terkait dengan penanganan wabah saat ini, dalam Khilafah Islam, negara akan bertanggung jawab atas tes Covid-19 kepada seluruh rakyatnya dan dilakukan secara gratis, dikarenakan hal ini merupakan tangung jawab negara dalam melayani rakyatnya.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: