3 Oktober 2022

Penulis : Rina Tresna Sari, S.Pd.I | Praktisi Pendidikan dan Member AMK

Dimensi.id-Dampak hantaman pandemi memang merambah berbagai sector. Tidak ketinggalan kebijakan ranah pendidikan pun ikut terimbas. Belakangan ini aksi protes terjadi dikalangan mahasiswa  terkait pembayaran kuliah UKT. Sebetulnya tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah. Pada masa pandemi ini perkuliahan tidak bisa maksimal karena dilakukan secara daring. Tidak ada aktivitas praktikum di laboratorium maupun praktik lapangan sebagaimana normalnya perkuliahan. Wajar jika biaya kuliah seharusnya tidak penuh seperti biasanya.

Di sisi lain, meski tidak kuliah tatap muka, mahasiswa masih terbebani biaya kos yang harus tetap dibayar. Bahkan mahasiswa terkena biaya tambahan yakni kuota data internet untuk pembelajaran daring.

Kondisi pandemi harusnya disikapi dengan penyesuaian kebijakan administrasi oleh penguasa. Karena prinsip administrasi itu haruslah mempermudah, bukan mempersulit. UKT tidak boleh diberlakukan kaku sebagaimana tak ada wabah.

Merespon aksi mahasiswa ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya  akan memberi keringanan uang kuliah tunggal (UKT) biaya kuliah di masa pandemi. Hal ini seolah seperti mendapat angin segar. Padahal nyatanya, dalam sistem pendidikan, terutama kampus permasalahan itu tidak sekedar dari sisi pembiayaan.

Namun sangat disayangkan alih-alih bantuan pemberian keringanan diberikan secara menyeluruh, nyatanya hanya diperuntukkan bagi yang tidak mampu. Artinya tidak seluruh mahasiswa mendapatkan bantuan keringanan. Belum lagi terdapat perbedaaan juga antara yang negeri dan swasta.

Belumpun lagi ditambah dengan ketentuan aturan pemberian keringanan UKT dengan sejumlah pilihan bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi karena pandemi Covid-19. Syaratnya, mahasiswa harus menyertakan bukti bahwa keluarga atau walinya terkendala ekonomi.

“Jadi kepastian bahwa harus dilakukan [keringanan UKT] ini di dalam bentuk regulasi tertinggi yang bisa dikeluarkan kementerian. Jadi bukan surat edaran atau imbauan,” tutur Mendikbud pada CNN Indonesia. Ia juga mengakui kebijakan ini dibuat berdasarkan laporan dari sejumlah pihak, termasuk mahasiswa, bahwa biaya UKT menjadi beban selama pandemi Covid-19.

“Jadinya mereka minta apakah ada arahan Kemendikbud meringankan beban UKT. Dan ini jawaban bagi mahasiswa tersebut,” kata Nadiem.

Sistem pendidikan sekuler seolah sama sekali tak menghargai peranan pelajar dan menjadikan sistem pendidikan sebagai suatu urgensitas, faktanya mahasiswa harus teriak-teriak dan demo meminta keringanan biaya pendidikan yang ternyata biaya pendidikan mahal dikala pandemi hanyalah solusi semu bak ilusi semata, kebijakan tebang pilih, dan tak merata.

Begitupun output dari perguruan tinggi juga akan menghasilkan orang-orang yang sekuler. Tidak dapat dipungkiri jika kita liat para pejabat, pemimpin-pemimpin  negeri ini dan jajaran penguasa, mereka semua adalah output dari pendidikan tinggi. Mereka para intelektual. Tapi karena sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan sekuler, maka wajarlah akan muncul dan melahirkan sosok-sosok seperti mereka. Yang bahkan pemikirannya dijalankan bak boneka asing dan membebek aturan sistem hegemoni kapitalis semata.  Maka tidak dipungkiri jika sistem pendidikan sekuler akan pula menghasilkan produk orang-orang sekuler.

Sebetulnya bila kita telisik terkait berbagai aksi yang senantiasa terjadi di berbagai kampus yang dilakukan mahasiswa, tak jauh dari tuntutan-tuntutan demo yang bahkan menjadi lumrah. Peran mahasiswa yang mereka sebenarnya adalah agent of change, tetapi di sistem kapitalis peran mahasiswa dikerdilkan dengan aksi demonya yang nuntut keringanan biaya pendidikan. Harusnya mereka berfikir perubahan dan merubah sistem tatanan kehidupan.

Kini nampak di sistem kapitalis mahasiswa yang harusnya menjadi garda terdepan perubahan senantiasa dikerdilkan dengan persoalan-persoalan tersistemik buah dari kapitalistik. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai persoalan yang membuatnya buram mengukir peradaban.

Aksi mahasiswa yang bahkan harus mengemis meminta keringanan biaya pendidikan, teriak-teriak protes soal mahalnya pendidikan, membakar ban, hingga bernyanyi di atas gedung menjadikan perkedilan sosok generasi bangsa dan mirisnya kondisi pendidikan yang sebenarnya merupakan masalah-masalah cabang yang dihasilkan dari permasalahan mendasar pada sistem yang diadopsi.

Berbeda dengan Islam, dalam islam negara berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi perguruan tinggi, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Rasulullah saw. bersabda,

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara dan tak lagi dibedakan yang miskin maupun kaya. Karna pendidikan adalah hak bagi setiap warga daulah.

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas baitul mal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijmak Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari baitul mal dengan jumlah tertentu.

Contoh praktisnya adalah Madrasah Al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsim Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Wallahu a’lam bissowab

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: