5 Oktober 2022

Penulis : Retno Jumilah

           

Dimensi.id-Penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi bagi orang tua mahasiswa.  Di mana-mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja harian yang tidak bisa mendapatkan penghasilan, hingga adanya penurunan omset penjualan bagi para pengusaha. Dampak Covid-19 dirasakan oleh semua kalangan. Alhasil, banyak orang tua yang kesulitan ekonomi dan ditambah lagi beban biaya pendidikan tetap mencekik.

           

Sejumlah kalangan mahasiwa melakukan protes kepada pihak kampus agar mendapatkan keringan pembayaran UKT. Seperti yang dilakukan sejumlah mahasiswa di beberapa kampus.

Pertama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di depan Gedung Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Senin (22/6/2020). Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Banten, Ade Riad Nurudin dalam orasinya, aksi ini dilatarbelakangi karena keluhan dan keresahan yang dialami oleh Mahasiswa UIN Banten atas tidak adanya titik terang dari pimpinan kampus mengenai kebijakan yang diharapkan mahasiswa soal penggeratisan atau pemotongan UKT semester depan (bantennews.co.id)

           

Kedua, Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi corona di Kampus UB, Jalan Veteran Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 18 Juni 2020.

           

Selain itu, kalangan mahasiswa juga menyampaikan protesnya atas minimnya perhatian pemerintah pada keadaan mahasiswa di tengah pandemic.  Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kemendikbud. “Satunya soal isu pendidikan adalah subsidi 50 persen daripada biaya perkuliahan,” ujar salah seorang orator di lokasi.

           

Akhirnya, Mendikbud Nadiem Makarim memberikan penjelasan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa.  Dalam telekonferensinya pada Jum’at (19/6/2020) Mendikbud Nadiem mengatakan akan mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa di tengah pandemi Covid-19—detik.com.

           

“Kemendikbud menganggarkan Rp 1 triliun untuk dana bantuan UKT mahasiswa, yang terutama akan dimanfaatkan dari mahasiswa perguruan tinggi swasta guna meringankan beban UKT mereka sehingga mereka masih bisa lulus, masih bisa melanjutkan sekolah mereka, dan tidak rentan drop out,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem beberapa waktu lalu (Kompas.com)

           

Ini adalah jawaban Kemendikbud dari aspirasi masyarakat yang mengalami berbagai macam kesulitan di perguruan tinggi untuk membayar UKT-nya, papar Nadiem.

           

Pendidikan gratis, hanya ilusi semata

           

Semestinya disadari oleh umat bahwa Pendidikan adalah hak warga negara. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga Negara secara gratis dan berkualitas. Hal ini terkandung dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan bahwa “(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.  Mahasiswa dan Umat harus menuntut  hal ini.

           

Namun, kenyataannya pendidikan gratis yang didambakan umat saat ini hanya ilusi semata. Hal ini sangat dirasakan oleh mahasiswa di mana uang kuliah dari tahun ke tahun semakin mahal. Inilah ironi pendidikan di era Kapitalisme. Terutama di masa pandemi Covid-19 di mana orang tua mahasiswa sedang kesulitan ekonomi dan ditambah beban pendidikan.  Pemerintah sebagai pelayan publik harus mampu mengatasi masalah ini dengan menggratiskan pembayaran uang kuliah. Alhasil, Negara hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi. Padahal tidak semua orang tua mampu membayar UKT.

           

Wajar saja pemerintah masih memikirkan konsep untung rugi, karena konsep untung rugi lahir dari ideologi kapitalis. Dimana pendidkan sekarang ini merupakan pendidikan sekuler. Dimana hanya mementingkan manfaatnya saja. Wajar saja pendidikan saat ini semakin mahal dan tidak ada yang gratis.

           

Sistem Pendidikan di Era  Khilafah Islam

           

Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yakni menuntut ilmu. Rasullah Saw. bersabda, “Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (H.R Baihaqi).

           

Peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas. Islam menetapkan bahwa Negara wajib menyediakan pendidikan yang baik dan berkualitas secara gratis untuk seluruh rakyatnya.Mulai sejak jenjang dasar (ibtidaiyah) sampai perguruan tinggi (universitas). Semua fasilitas sarana dan prasarana disediakan oleh Negara mulai dari gedung sekolah dan kampus, buku-buku pelajaran, laboratorium dan sebagainya.

           

Pada masa kejayaan dan puncak keemasan, Daulah Islamiyah mampu melahirkan banyak ilmuan muslim yang telah menorehkkan karya bagi umat manusia yang lahir dari universitas di masa kekhilafahan.

           

Contohnya, pertama pada masa Khalifah Harun Al Rasyid. Pada masa pemerintahnya, ia mendirikan sekolah yang salah satu karya besarnya pembangunan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perspustakaan yang besar. Kedua, masa Pemerintahan Abbasiyah juga lahir para imam mazhab hukum yang empat : Imam Abu Hanifah (700-767 M), Imam Malik (713-795 M), Imam Syafi,I (767-820 M) dan Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M).

Sejarah telah membuktikan bahwa kontribusi islam pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Namun, berbeda pada saat ini di mana pendidikan tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Dikarenakan pendidikan di era kapitalis semuanya tidak ada yang gratis, bahkan semakin mahal.

Solusi yang tepat dengan mencampakkan kapitalisme dan menerapkan islam secara total dalam Negara. Para ulama mengenal dengan istilah “Khilafah”. Hanya dengan penerapan islam secara total, maka bingkai khilafah Rasyidah saja, pendidikan bermutu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kecuali, miskin atau kaya, muslim atau non islam.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: