3 Oktober 2022

Penulis : Ilmasusi

Dimensi.id-Pandemi Corona belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kurva jumlah kasusnya tak jua melandai, bahkan semakin meninggi. Bertambahnya kasus positif Covid di negeri ini mencapai rata- rata seribu lebih kasus per harinya. Data terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 59.394 pasien. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 1.624 kasus, bila dibanding data terakhir pada hari sebelumnya. (https://jogja.tribunnews.com/2020/07/03/update-sebaran-covid-19-di-indonesia).

Namun,  di saat alam kurang ramah ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak penyelenggara pemilu tetap kekeh hendak membuka pilkada meski. Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun ditunda hingga 9 Desember 2020. (suara.com, 9/6/2020).

Meski  bakal ditunda hingga Desember 2020, apakah pandemi benar-benar berakhir pada bulan tersebut hingga kondisi aman ?  Mengingat beratnya agenda ini dilaksanakan di Pilkada periode sebelumnya. Masih belum hilang di benak publik tentang pengalaman pahit penyelenggaraan Pemilu 2019 yang memakan korban yang tak sedikit. Berdasarkan data KPU RI, jumlah petugas yang meninggal saat itu mencapai 894 petugas dan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit. Dalam situasi yang masih tak menentu ini bukan mustahil terjadinya the second wave, seperti yang terjadi Tiongkok dan Korea Selatan.  Bila pilkada tetap digelar, nyawa rakyat yang menjadi taruhannya.

Bayang-bayang ancaman risiko buruk mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan Covid-19. Karena  mekanisme dalam Pilkada meniscayakan menimbulkan kerumunan massa. Sejumlah persoalan siap menghadang, jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan, mengingat kasus corona terus bertambah. Bahkan wilayah yang dinyatakan zona merah juga semakin meluas. Kemudian, persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai juga belum matang, terutama soal anggaran.

Terkait anggaran pilkada,  KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 lmiliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. Tentu itu bukan angka yang kecil, karena beban utang negeri ini juga terus meningkat. Potensi golput pun tak bisa terhindar, mengingat dalam kondisi normal saja angka golput cukup besar. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang rendah justru akan meningkatkan politik transaksional yang menjelma dalam bantuan sosial Covid-19.  Para Oknum akan memanfaatkan situasi ekonomi rakyat yang melemah akibat pandemi untuk mendapatkan dukungan pemilih, mengingat angka kelaparan di era pandemi juga membengkak.

Demokrasi dan Keniscayaan Politik Kriminal

Sebagian pihak menyebut momen pilkada di tengah wabah ini diputuskan untuk melanggengkan posisi kroni penguasa.  Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Batanoa, ia menyatakan, pelaksanaan pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan menguntungkan oligarki politik. Termasuk juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik. (elshinta.com, 23/6/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto, ia menilai bahwa dari peserta pilkada, jelas petahana paling diuntungkan. Akhirnya pilkada tidak berjalan dengan adil. 90 persen incumbent banyak yang menang disebabkan kebijakan re-alokasi anggaran APBD bantuan Covid-19, dimana yang memegang anggaran adalah kepala daerah. Sementara kepala daerah bisa memanfaatkan kebijakan dengan kampanye. (radarsolo.jawapos.com, 1/6/2020).

Jika Pilkada 2020  tetap digelar bakal berat, sulit dan mahal. Ditambah lagi, tak sedikit yang mengkritik bahwa mekanisme demokrasi (pilpres dan pilkada) justru mengekalkan sistem kriminal yang menghasilkan legitimasi perampokan kekayaan negara seraya membuat sengsara rakyat. Ironinya, demokrasi yang digadang-gadang oleh pemimpin negeri justru dianggap oleh Rizal Ramli (Mantan Menteri ekonomi) sebagai demokrasi kriminal. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal, karena mengikuti sistem politik di Amerika Serikat. Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak, bukan justru berkurang. (beritasatu.com,15/1/2019).

Pengakuan Rizal menunjukkan betapa mahalnya mahar politik di alam demokrasi. Ia mengaku pernah ditawari untuk menjadi presiden, namun tak sanggup karena harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 triliun.  Fakta buruknya perjalanan demokrasi dalam mengangkat pemimpin di negeri ini telah diketahui publik. Memaksakan pilkada tetap terselenggara dengan biaya mahal, ancaman penularan pandemi covid-19 juga tak mungkin dapat dihindari. Sebenarnya dapat disimpulkan, Pilkada tak lain merupakan jurus sistematis melanggengkan sistem kriminal.

Munculnya krisis kepercayaan  publik terhadap partai politik bukanlah tanpa sebab. Sejarah panjang penerapan sistem demokrasi ini telah mencatat praktik korupsi  yang menonjol di dalam partai politik kian menjadi.  Demokrasi dan korupsi seakan telah menjadi sebuah kesatuan. Semua itu berawal dari keharusan adanya upeti yang terjadi saat Pilkada maupun Pilpres dalam wahana sistem demokrasi.

Prof. Rizal Ramli mengungkapkan, partai politik umumnya mendapatkan uang dari upeti-upeti Pilkada dan Pilpres. Di situlah mulai “Politik Uang”. Cabub, Cagub, Capres tinggal menyewa bus-bus Parpol. Itulah mengapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kesejahteraan rakyat. Setelah itu mereka melupakan rakyat, karena sibuk menjadi begal untuk kembalikan uang ke sponsor sewa bus partai dan perkaya diri juga keluarganya. (indonews.id,4/5/2020).

Dari, oleh dan untuk rakyat  yang ada  dalam sistem demokrasi, dipastikan akan berhenti sebatas slogan. Adapun konsep menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, riilnya adalah bentuk kerja sama saling menguntungkan antara berbagai kepentingan. Kandidat penguasa mendapatkan modal yang memadai dari pengusaha untuk berkuasa. Tentu transaksi politik ini  bukan gratisan.Ada kompensasi yang harus dibayar saat kekuasaan itu telah tergenggam. Para cukong  tinggal menagih konsesi, berupa berbagai proyek yang menguntungkan mereka dari penguasa.

Politik transaksional dalam Pilkada ibarat politik dagang sapi. Secara sederhana politik dagang sapi  didefinisikan sebagai praktik politik transaksional jual beli kekuasaan sebagai imbalan dukungan yang diberikan parpol atau elite bagi capres tertentu dalam pemilu.     Biasanya, pola relasi yang dibangun berdasarkan kepentingan taktis pragmatis jangka pendek. Prinsip utamanya tentang bagaimana cara mendapatkan dan mengakumulasi kekuasaan politik. (https://mediaindonesia.com/read/detail/228612-politik-dagang-sapi)

Peran Partai Politik Dalam Islam

Konsep memilih pemimpin  tak dikenal dalam Islam. Oleh karena itu, meski Khalifah dan beberapa pejabat pentingnya berasal dari partai yang berbeda, setelah mereka berkuasa, hubungan antara mereka dengan partai politik pengusungnya tak beda dengan yang lain. Peran partai  adalah untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu parpol pengusung mereka juga takkan merasa sia-sia. Hal itu karena tugasnya menjalankan hukum syara’, mengantarkan Khalifah dan jajaran pejabatnya  pada posisi tertentu untuk menerapkan Islam secara kaffah.

Khalifah dan para pejabat publiknya yang terpilih memiliki tugas mengurusi urusan rakyat dalam bentuk pelayanan. Karenanya  mereka akan menjaga jarak yang sama dengan seluruh rakyatnya, tanpa membedakan. Baik dengan partai pengusungnya maupun bukan, karena tugas yang melekat pada pemimpin akan menenggelamkan perbedaan itu.

Pada posisi itu, baik penguasa maupun rakyat,  semua tunduk terhadap hukum syara’. Bukan kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Inilah esensi dari kedaulatan di tangan syara’. Dengan mekanismi seperti ini, dalam Khilafah steril dari praktek transaksi  layaknya dalam sistem politik demokrasi. Satu-satunya  instrumen pengendali dan pengontrol berjalannya penyelenggaraan  negara adalah hukum syariah. Menyertai pelaksanaannya ditegakkan sistem sanksi yang tegas agar pejabat negara berjalan sesuai syariah dalam menjalankan tugas dan amanah.

Kolusi, korupsi, dan nepotisme pun bisa dipastikan tidak ada. Praktik nyogok dan suap yang lazim terjadi dalam sistem demokrasi juga langka adanya. Karena seluruh rakyat dan aparatur negara terikat hukum syariah, apa pun agama mereka. Ketakwaan yang menjadi fondasi negara Khilafah. Bahkan jika ada indikasi KKN, negara Khilafah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

Sebagaimana yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab. Dikutip dari buku Muhammad Husain Haikal,  Umar bin Khoththob sang khalifah pernah mengirimkan pejabatnya daerah  Arab pedalaman. Kepada mereka Umar berpesan,

“Perlakukanlah semua orang di tempat kalian itu sama.Yang dekat seperti yang jauh dan yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankan hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat.”

Khalifah umar mengawal pelaksanaan tugas dan pekerjaan pejabat negara. Di setiap musim haji, ia mengumpulkan para pejabatnya di Makkah dan bertanya tentang tugas-tugas mereka. Umar membangun berintegritas pada diri pejabatnya, Umar sampai meninjau tentang bagaimana mereka menggunakan penghasilan untuk diri sendiri dan keluarganya. Umar pun menghitung kekayaan semua pejabat sebelum dan setelah memangku jabatan. Adakalanya kekayaan itu dirampas sambil mengatakan kepada mereka,

“Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang!”

Sungguh memilih  pemimpin serta pejabat pemerintahan yang simpel itu hanya ada dalam sistem Islam. Pun pemimpin terpilih akan menjejakkan ketenangan ditengah-tengah masyarakat, sehingga antara rakyat dan pemimpin saling mencintai. Mereka saling mendoakan demi kebaikan bagi seluruh rakyat di negeri mereka. Wallahu a’lam.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: