5 Oktober 2022

Penulis : Iyan S (Ketua Gema Pembebasan Serang Raya)

Dimensi.id-Rezim berwacana akan memungut pajak sepeda. Mungkin karena melihat masa pandemi Corona banyak rakyat yang bersepeda untuk mengisi waktu kosong dengan berolahraga agar tubuh tetap sehat, menghindari menggunakan kendaraan umum dan lain sebagainya.

Politisi Partai Demokrat Ossy Dermawan memberikan sindiran pedas terhadap wacana pengenaan pajak sepeda. Ia menyindir, nantinya pejalan kaki juga akan dikenai pajak.

Hal itu disampaikan oleh asisten pribadi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu melalui akun Twitter miliknya @ossydermawan. Ossy memberikan sindiran terhadap wacana pajak sepeda.

“Lama-lama jalan kaki juga harus bayar pajak,” kata Ossy seperti dikutip Suara.com, Selasa (30/6/2020).

Wacana pengenaan pajak sepeda muncul setelah Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam diskusi virtual akhir pekan lalu menyampaikan kemungkinan adanya pajak sepeda. Suara.com.

*Rezim mata duitan?*

Mata duitan bisa jadi baik. Kalu dengan mata duitan rezim mampu meningkatkan produktivitas anak bangsa, sehingga menghasilkan uang dan mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi Negara,  melunasi hutang Negara, mengurangi angka kemiskinan, tetapi itu hanya sebuah mimpi. Karena faktanya hari ini pengangguran banyak, kemiskinan meningkat, hutang menggunung, ekokomi anjlok.

Rezim mata duitan mengambil kesempatan dalam kesusahan rakyat. Dulu saat ramai batu akik, batu akik dikenakan pajak juga, Saat banyak rakyat yang sakit dimasa Pandemi, ada wacana menaikan tarif BPJS, Saat rakyat banyak bekerja dari rumah tarif  listrik dinaikan, padahal rakyat aktivitas dimasa Pandemi, dengan teganya rezim  berwacana memungut pajak speda.

Seharusnya rezim bersyukur dengan rakyat yang yang banyak bersepeda bisa mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan, dan rakyat jadi sehat.

Mata rezim seharusnya fokus melihat permasalahan bangsa. Bagimna menangani  Corona yang semakin masif yang banyak memakan korban,  Bagaimna kasus korupsi  tak kunjung beres padahal merugikan negara, bagaimna meningkat ekonomi yang anjlok, Bagaimna melunasi hutang Negara yang  menggunung, ini permasalahan bangsa, cari solusinya yang tepat bukan menggodog RUU HIP yang menuai banyak perotes dari rakyat, lalu rezim seolah tidak ikut campur dan saling lempar siapa dalang dibalik RUU HIP.

Sistem kapitalis menjadikan rezim mata duitan, rezim terkesan memeras rakyat dengan banyaknya pemungutan pajak.

Sampai saat ini, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80%. Artinya, rakyat merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah.

Sementara sumber daya alam di negeri ini, pengelolaannya berada pada pihak swasta asing, seperti Freeport di Papua.

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), menyebutkan sumber-sumber pemasukan Negara yang dikumpulkan oleh Baitul Mal, yaitu:

1. Pengelolaan atas Harta Kepemilikan Umum, seperti air, api (energi), padang rumput, barang tambang dalam jumlah sangat besar (minyak bumi, emas, perak, dst), jalan, sungai, laut, hutan, dan sejenisnya.

2. Pengelolaan atas Harta Milik Negara, seperti gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah, dan sejenisnya.

3. Pendapatan dari non muslim, seperti Kharaj, Fa’i, Jizyah, dan sejenisnya.

4. Pendapatan dari muslim, seperti Zakat, Wakaf, Infak, dan sejenisnya.

5. Pendapatan temporal, misalnya dari denda.

Pos pendapatan nomor 1 dan 2 merupakan sumber pemasukan utama Negara. Selain oleh BUMN, pemerintah dapat melibatkan swasta untuk mengelola Harta Kepemilikan Umum, misalnya dengan skema musyarakah dan sewa Iqta (lahan garap).

Pemerintah juga dapat mengenakan cukai terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, misalnya plastik, makanan olahan dengan kadar gula tinggi, dan seterusnya.

Namun, pendapatan dari pengelolaan Harta Kepemilikan Umum tetap menjadi sumber pemasukan utama pemerintah. Harta Kepemilikan Umum yang dikelola pemerintah akan menjamin bahwa masyarakat umum, sebagai pemilik hak atas harta tersebut, dapat merasakan langsung manfaat dari harta tersebut.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: