30 September 2022

Penulis : Rut Sri Wahyuningsih, Institut Literasi dan Peradaban

Dimensi.id-Warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal mengamuk dan membuat kerusuhan. Kerusuhan disebabkan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang berasal dari dana desa.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, akibat permasalahan BLT tersebut, sekitar 300-an orang warga melakukan unjuk rasa dari sore hingga malam ini. Massa dalam orasinya menilau Kepala Desa Mompang Julu tidak transparan dalam pengolahan Dana Desa serta diduga melakukan praktik KKN terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Massa juga meminta Bupati Mandailing Natal  agar mencabut SK Kepala Desa Mompang Julu, selain meminta penegak hukum agar memeriksa dan menangkap kepala desa mereka itu. Hari ini, di bawah tekanan sulitnya ekonomi dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta ketidakpastian kapan Pandemi Covid-19 berakhir makin menjadikan rakyat sensitif dan hilang akal sehat.

Ketidakseriusan negara memberikan solusi makin memojokkan rakyat hingga tega berbuat anarkis. Jika saja sejak awal pemerintah transparan dan tanggap cepat menginfokan masuknya virus Corona tentu kerusakannya bisa diantisipasi. Jikapun rusak tidak terlalu berlebihan. Sekarang, jangankan kita dapati angka mereka yang terpapar menurun, bahkan menuju puncak saja belum. Terlebih dengan adanya new Normal yang disikapi oleh rakyat sebagai kelonggaran protokoler kesehatan saja.

Pada saat penetapan PSBB saja rakyat tak terlalu peduli, sebab mereka tetap harus mencari nafkah, jika kemudian diam mengurung diri dirumah tanpa jaminan negara soal kebutuhan pokoknya siapa yang mampu? Keluar rumah dan masuk pada kerumunan untuk bermuamalah menjadi solusi yang paling masuk akal.

Maka, ketika ekonomi melemah, kantong-kantong pendapatan para ayah telah menyusut, BLT sangatlah berarti meskipun nilainya tidak seberapa. Apalagi Kartu Indonesia Sehat ( KIS) dan Kartu Prakerja tak bisa mereka andalkan selain karena syaratnya rumit juga tidak bisa diambil tunai.

Sayangnya sebagaimana beberapa kebijakan sebelumnya, BLT inipun tidak didukung dengan data yang kompatible sehingga tidak ada pemerataan penerima, tak jarang diterima oleh mereka yang tak berhak, misalnya keluarga dan kerabat  penguasa (KKN). Ini juga sebagai akibat minimnya data yang digelontorkan sehingga tidak bisa mencakup jumlah seluruh wilayah tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna, terdiri dari akidah dan peraturan memiliki solusi yang tepat, tiada tanding kekuatannya menyokong pandemi selama ribuan tahun. Dengan ketegasan pemimpin yang menerapkan Islam Kaffah dan pendanaan Baitulmaal, hasilnya ketika wabah pergi yang tertinggal adalah peradaban mulia, jauh melesat memimpin negara-negara di sekitarnya.

Hal ini sebab landasan pengaturan fungsi negara berdasarkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Dilibasnya kepentingan golongan atau pribadi sebab inilah syaratnya sebagai pemimpin dalam Islam yaitu bertakwa. Jika seorang pemimpin lalai maka keimanannya akan membenarkan bahwa ia akan mendapatkan siksa dari Allah. Mengapa harus Islam, tidakkah aturan yang lain juga memiliki?

Kerusuhan itulah fakta nyata bahwa sistem hari ini bobrok, yang niatannya memberikan solusi ternyata malah kerusakan yang terjadi. Lebih dari itu, telah luntur kepercayaan rakyat terhadap pengurusan penguasanya yang amburadul. Secara akal sehat, bukankah lebih baik kembali kepada solusi yang shahih? Wallahu a’ lam bish showab.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: