30 September 2022

Penulis : Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Dimensi.id-Apa jadinya bila kita tak lagi mendapat kepercayaan teman, kolega, dan keluarga? Benar salah tak lagi dipandang. Meski kita melakukan hal benar, tetap dianggap salah. Apalagi melakukan  kesalahan, salahnya tambah berlipat-lipat. Cela kita kian bejat. Cacat kita pun tambah berpangkat. Pada akhirnya, ketika kepercayaan hilang, apapun yang kita lakukan tak akan dihiraukan.

Hal yang sama tengah dialami pemerintahan hari ini. Krisis kepercayaan rakyat terhadap penguasanya semakin memuncak. Terlebih saat masa pandemi, kekecewaan publik terhadap pemerintahan Jokowi makin menjadi-jadi. Hal ini terindikasi dari tagar yang trending kemarin. #RezimLaknat tetiba menjadi jawara trending topik di jagat maya. Entah siapa penggeraknya dan apa motifnya. Yang jelas, itu adalah ekspresi ketidakpercayaan rakyat kepada penguasanya.

Krisis Kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya semestinya menjadi alarm bagi pemerintah. Indikasi krisis kepercayaan itu diantaranya:

Pertama, ketidakcakapan memimpin. Cakap itu memiliki kemampuan dan kepandaian melakukan sesuatu. Kecapakan pemimpin saat ini teruji secara alami saat pandemi. Kebijakan plin plan dengan berbagai istilah yang membingungkan adalah salah satu ketidakcakapam dalam berkomunikasi. Isuk dele sore tempe. Begitulah istilah jawanya. Apa yang diputuskan hari ini, besoknya beda lagi. Alhasil, kebijakan selama pandemi yang berubah-ubah membuat rakyat jengah. Banyak yang tak patuhi anjuran pemerintah. Tak jarang pula yang berani bersuara mengungkapkan rasa ketidakadikan yang dialaminya.

Belum lagi komunikasi antar kepala daerah dan menterinya. Meski klaimnya satu arah, faktanya kebijakan di pusat dan daerah tidak semua sama. Mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas. Makin kelihatan betapa pemimpin tertinggi mereka sesungguhnya bukanlah sosok yang layak dijadikan pemimpin. Bagai boneka yang sedang dimainkan tuannya.

Kedua, problem multidimensi. Siapapun paham, problematika di negeri ini makin ambyar saat kekuasaan periode kedua dilanjutkan. Dari persoalan impor, kenaikan tarif BPJS Kesehatan, masuknya TKA China, kisruh bansos, PSBB yang tak jelas, hingga keluhan kenaikan tarif dasar listrik. Yang tak kalah seru menambah persoalan multidimensi ialah rumusan produk hukum yang pro liberalisasi ekonomi. Seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan UU Minerba. Ada pula produk hukum yang justru memihak kepentingan para kapital. Seperti UU Corona dan PP Tepera. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) juga turut mewarnai wajah penguasa hari ini. Publik menilai lembaga negara telah disusupi paham komunisme sosialisme. Paham terlarang yang tidak boleh ada di negeri ini.

Sederet persoalan itu menjadi tabungan nilai publik kepada penguasa. Bukan nilai positif, namun nilai negatif yang menjauhkan trust rakyat dari pemimpinnya. Pemerintahan Jokowi semestinya waspada dengan hal ini. Bukan malah jumawa dan berbuat semaunya. Ketahuilah, kemarahan rakyat itu lebih menakutkan, Pak! Ketika rakyat marah, ada satu rasa, ada nasib sama, lalu ada satu langkah melakukan perubahan. Saat itulah kekuasaan yang dijaga begitu rapat sangat mungkin bakal terjungkal.

Ketiga, dukungan penguasa pada kaum oligarki. Sejak pemerintahan Jokowi dilantik, aroma oligarki sebenarnya sudah menyengat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kementerian dan wakilnya yang nampak gemuk. Belum lagi pembentukan staf khusus milenial yang lebih terasa seperti pemborosan. Dulu pernah bilang akan merampingkan kabinet, faktanya, kabinet periode dua malah terlihat gendut dan jalannya melambat.

Dari hebohnya surat Andi Taufan kepada camat hingga proyek kartu pra kerja yang dimotori Ruangguru, bisnis platform milik salah satu stafsus. Akibat tekanan publik, keduanya pun mengundurkan diri dari jabatan stafsus Jokowi. Gendutnya kabinet Jokowi menandakan bahwa bagi-bagi kue kekuasaan itu biasa. Normal dan wajar. Sebab, politik demokrasi memang mengajarkan demikian. Ada balas budi setelah berhasil memenangkan pertarungan pemilu. Urusan rakyat dipikir kemudian.

Keempat, kekuasaan yang menguatkan sistem kapitalisme. Saat ini, ideologi yang mendominasi dunia adalah kapitalisme. Kapitalisme memberi kebebasan seluas-luasnya terhadap kepemilikan barang. Watak kapitalis itu serakah. Seperti halnya investasi dan utang luar negeri yang menjadi andalan solusi pemerintah. Tak puas dengan satu negara, menggaet negara lain menanamkan modalnya di Indonesia. Mau kapitalis barat atau timur, mereka sama. Mau AS atau China, hasratnya sama besar. Yakni menancapkan hegemoninya dengan menguasai aset dan sember daya alam strategis milik suatu negara. Hasilnya, proyek infrastuktur Indonesia banyak didanai asing. Kekayaan alam negeri juga dijajah dengan dalih penanaman modal asing.

Inilah diantara faktor krisis kepercayaan yang menimpa rezim hari ini. Krisis yang dimulai dari mereka sendiri sebagai pemangku kekuasaan. Krisis yang berawal dari sikap khianat dan curang. Kepemimpinan seperti ini biasanya tak akan bertahan lama. Bukan karena ada kudeta atau makar, namun tak lain karena ketidakcakapan mereka memimpin dan mengelola negara.

Secara sunnatullah, kekuasaan itu akan dipergilirkan. Setiap masa diganti masa lainnya. Sejarah itu berulang. Bukan peristiwanya, tapi polanya. Itulah kenapa Allah memerintahkan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa lampau. Agar kita mendapat pelajaran berharga. Apa yang terjadi hari ini, juga pernah terjadi di masa lampau. Apa yang terjadi di masa lalu, juga akan terjadi di masa mendatang. Saat masa kezaliman berlalu, disitulah masa keemasan akan datang. Yakni sebuah peradaban agung yang dulu pernah berjaya di masanya. Kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: