5 Oktober 2022

Penulis : Desi Dian S.

Dimensi.id-Hampir 3 bulan lamanya masyarakat diminta untuk berdiam diri dirumah (stay at home). Tidak hanya itu, anjuran untuk bekerja di rumah (WFH) pun juga diberikan sebagai upaya tambahan pencegahan covid-19 yang kini telah menyerang 216 negara di dunia. Alih-alih membuat masyarakat aman, kebijakan tersebut membuat masyarakat dihantui pembengkakan pengeluaran listrik.

Benar saja, tak lama setelah muncul kebijakan SAH dan WFH muncul keluhan Kenaikan listrik yang begitu tajam dan kemudian menjadi perbincangan warganet. Kenaikan tagihan listrik yang dianggap tak wajar inipun membuat masyarakat menduga ada kenaikan diam-diam dari PLN (kompas, 4 mei 2020)

Berbagai keluhan dituangkan oleh warganet di sosial media salah satunya dari Teguh Wuryanto , seorang pemilik bengkel usaha UMKM di Lawang, Malang yang mencurahkan isi hatinya di laman grup Facebook-Pengaduan Pelayanan Publik Malang Raya. Teguh menceritakan telah  mengalami pembengkakan biaya listrik dari angka dari penggunaan normal dibawah Rp. 2.500.000 per bulan namun mengalami lonjakan 10x lipat  menjadi Rp. 20.158.686,-

Berbagai curhatan warganet tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Pada awal april lalu Pemerintah memberikan perlindungan sosial salah satunya adalah pembebasan listrik selama 3 bulan. Namun pembebasan listrik ini tidak diperuntukan untuk seluruh masyarakat indonesia. Ada persyaratan golongan yang berhak mendapatkan perlindungan sosial yakni pembebasan listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan golongan 450 VA bersubsidi dan potongan harga 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi (mediaindonesia.com, 3 april 2020).

Bantuan perlindungan sosial yang tidak menyasar seluruh kalangan kemudian semakin ramai diperbincangkan apalagi saat presenter Raffi Ahmad  mengeluhkan tagihan listrik rumahnya yang mencapai Rp 17 juta per bulan. Pembengkakan yang terjadi memang dialami semua kalangan namun bantuan yang pemerintah berikan hanya pada golongan tertentu saja.

Respon Keluhan dengan Kelakar?

Menanggapi hal ini, PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Hal ini terjadi sebab menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Pernyataan ini sekaligus menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu. (CNBC Indonesia, 6 juni 2020)

Lebih lanjut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril menjelaskan PLN telah melakukan perhitungan secara transparan  dan beranggapan bahwa kenaikan tagihan bukan karena manipulasi harga namun berpusatnya kegiatan dirumah mengakibatkan penggunaan listrik bertambah.

Statemen Ini menegaskan pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat dan sektor strategis layanan publik tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yg dihadapi masyarakat di masa pandemic. Bagaimana tidak saat rakyat yang sedang kesulitan mengadukan nasibnya pada pemerintah, bukan solusi yang didapat namun kelakar dengan menyalahkan pandemi yang sedang terjadi.

Pemerintah sebagai pemegang tambuk kekuasaan harusnya mau mendengarkan keluhan rakyatya, mencari solusi atas penderitaan rakyat dan membuat kebijakan yang meringankan penderitaan rakyat. Sebab mendengarkan aspirasi rakyat adalah tugas dan tanggungjawab negara

Sistem Islam Mewadahi Aspirasi Umat

Pandemi atau krisis yang terjadi hari ini bukan hal baru di dunia. Islam memiliki solusi atas persoalan kenaikan tarif listrik yang merupakan tanggungjawab negara. Kasus seperti ini tak mungkin terjadi sebab paradigma kepemimpinan Islam tegak di atas aqidah yang lurus berupa keyakinan akan pertanggungjawaban di keabadian.

Islam tegas mengamanahkan, bahwa pemimpin adalah pengurus sekaligus pelindung umat. Haram bagi mereka, melakukan kezaliman dengan menarik keuntungan dalam melakukan pelayanan.

Islam juga memiliki seperangkat aturan yang dipastikan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Termasuk soal kepemilikan publik semisal energi listrik dan bahan tambang yang haram dikuasai perorangan, apalagi oleh pihak asing.

Selain itu dalam Islam dikenal pula Majelis Umat yang merupakan sebuah majelis yang dipilih oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi namun majelis ini dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majelis ini memiliki fungsi utama menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol atau muhasabah.Sehingga ada sinergitas antara pemerintah dan majelis umat dalam menyelesaikan problem umat,

Kepemimpinan seperti inilah yang hari ini dibutuhkan umat. Kepemimpinan berdasarkan akidah yang menegakkan syariat Islam dalam sebuah institusi bernama khilafah. Sebuah institusi, yang hari ini terus di stigma sebagai institusi buruk dan membawa kemudaratan bagi umat.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: