5 Oktober 2022

Penulis : Siti Komariah (Pegiat Opini dan Pemerhati Umat)

Dimensi.id-Pandemi Corona hingga saat ini belum juga memperlihatkan tanda-tanda kapan akan berakhir, bahkan jumlahnya terus bertambah. Namun, di tengah pandemi yang mencengkram rakyat dan juga meluluhlantahkan berbagai sektor, termaksud sektor perekonomian, negara kembali memberikan kelonggaran impor terhadap beberapa bahan pangan.

Sebagaimana dilansir kompas.com (25 Mei 2020) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian ( Kementan ) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri.

Dia mencatat, volume impor bawang putih mencapai 38,62 persen dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentang olahan industri, bawang bombai, dan cabai kering. Lebih lanjut, Prihasto mengakui, pasokan dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China.

Dilain sisi, Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton.

“Jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton. Dari jumlah itu, 20 ribu ton memakai PI, sementara 28 ribu ton masuk tanpa PI,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (23/4).

Wisnu mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan merugikan petani lokal. Pasalnya, kemudahan importasi hanya berlangsung hingga 31 Mei 2020.

Dia memperhitungkan, jumlah impor bawang putih hingga berakhirnya kebijakan tersebut hanya mencapai 48 ribu ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Ramadan hingga Lebaran. Adapun, rata-rata konsumsi bawang putih dalam sebulan mencapai 47 ribu ton.

Berdasarkan laporan importir per 17 april 2020, realisasi dan rencana pemasukan bawang putih ke Tanah Air hingga minggu ketiga Mei diperkiran sebesar 58.730 ton. Adapun realisasi per 20 April mencapai 48.898 ton, selebihnya sebanyak 9.838 ton akan direalisasi pada minggu ketiga Mei.

Miris, negeri yang terkenal dengan “Gemah Ripah Loh Jinawi” harus selalu mengandalkan impor-impor dan impor. Padahal, jika ditelisik negeri ini adalah negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Terjadinya lonjakan impor dikala pandemi dikarena klaim produk atau hasil tani dalam negeri/lokal turun, namun fakta dilapangan tidaklah demikian. Tak jarang disaat pemerintah melakukan impor bahan pangan, disaat itu pula hasil panen lokal mengalami surplus.

Ditambah lagi, situasi pandemi tak jarang dijadikan pemerintah sebagai alasan untuk melakukan pelonggaran syarat impor. Dimana dengan adanya pelonggaran syarat impor, maka importasi dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Belum lagi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berbeda pendapat tentang impor dikala wabah ini. Hal ini membuktikan jika tidak ada sinergitas antara para pemangku kebijakan dalam meriayah rakyatnya. Dimana tidak ada kebijakan yang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Alih-alih ingin menciptakan swasembada pangan atau kemandirian produksi yang ada adalah jalan pintas dan menyakiti hati rakyat kembali.

Kegemaran impor pun semakin membuktikan jika para pemangku kebijakan lebih pro terhadap para kapitalis (pemilik modal). Dimana, mereka berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari para kapital untuk diri mereka sendiri dan kelompoknya, bahkan mereka pun tak segan-segan mengorbankan kemaslahatan rakyatnya hanya demi meraup keuntungan.

Inilah sistem kapitalisme, yang membuat para pemangku kebijakan melalaikan tangungjawabnya dalam meriayah rakyatnya. Kekuasaan hanya dijadikan sebagai ajang bisnis dalam meraup keuntungan. Tak heran jika kebijakan yang dikeluarkan selalunya berpihak kepada para pebisnis atau kapital, walaupun dimasa pandemi sekalipun.

Hal ini berbeda dengan Islam yang tegak diatas qiyadah fikriyah Islam. Qiyadah fikriyah Islam terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertangunjawab dalam kepemimpinannya. Memprioritaskan dan meriayah rakyatnya dengan segenap tenaga dan pikirannya. Khalifah pun selalu menjaga kedaulatan negaranya. Tidak sekali-kali mereka membiarkan Asing ikut campur dalam meriayah rakyatnya. Soal jaminan pangan pun Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan rakyatnya per individu.

Dalam Islam pun Negara senantiasa memperhatikan keadaan pertanian. Dimana, Negara mengenjot hasil pertanian local, membuka tanah-tanah mati bagi siapapun yang ingin menanaminya, serta memberikan insfrasturktur pertanian untuk  menghasilkan panen yang maksimal, bagus, dan melimpah.

Sedangkan dari aspek manajemen rantai pasok pangan, Rasulullah SAW telah mencontohkan yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai khatib untuk mencatat hasil produksi Khaibar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan domain bukan dengan kebijakan, apalagi impor.

Bukan hanya itu saja, dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh Syariat melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Mekanisme pemasukan dan pengeluarannya ditentukan oleh syariat Islam. Pemasukan dan pengeluarannya adalah : 1. Sektor Kepemilikan Individu.

Pemasukan dari sektor ini berupa zakat, infak, dan sedekah. 2. Sektor Kepemilikan Umum. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil laut , hasil hutan dan lain sebagainya. 3. Sektor Kepemilikan Negara. Sumber-sumber dari sektor ini meliputi fa’i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10 persen dari tanah ‘usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan orang yang murtad.

Sehingga telah jelas bahwasanya visi kedaulatan pangan dalam sistem Islam adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mengambil ataupun mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terlebih lagi jika harus mengantungan diri terhadap impor dan pro Asing.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: