30 September 2022

Penulis : Meutia Teuku Syahnoordin, S.Kom

Dimensi.id-Komunikasi antar legislative dan eksekutif sepertinya tidak lancar atau satu suara, dimana ada keputusan yang diambil tanpa merunding dan melibatkan mereka, ini terlihat dari salah satu argument salah seorang anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyesalkan Kementerian Agama tidak melibatkan dewan dalam keputusan membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun ini.


Padahal, kata dia, saat pembahasan biaya dan kuota haji harus mendapatkan persetujuan dewan. “Implikasi dari peniadaan ibadah haji ini adalah pembatalan biaya haji. Jadi pada akhirnya semua tetap harus berkoordinasi dengan DPR. Tapi sekarang keputusan pembatalan atau ditiadakannya pemberangkatan jemaah haji dilakukan sepihak oleh Kementerian Agama,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut saat meninjau Pasar Cipanas, Cianjur, Selasa (2/6/2020).(Detik.com)

Kemenag mengambil keputusan itu berdasarkan perintah dari seseorang yang mungkin punya kuasa lebih dan menyembunyikannya dari anggota DPR. Menurut Yandri, agenda rapat itu juga telah disampaikan ke Kementerian Agama. Namun tiba-tiba Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan ibadah haji sebelum sempat rapat dengan DPR.

“Dia bilang, ‘saya diminta Presiden’,” ujar Yandri. “Saya bilang kan bisa disampaikan ke Presiden bahwa ada aturan main bernegara ini.” (Tempo.co)

Sehingga kemenag sendiri tidak sempat membicarakan perihal ini dengan anggota legistalif lainnya, melihat setiap keputusan di negeri ini diambil oleh kepala negara. Meski anggota legislative berusaha untuk pro kepada rakyat, namun mereka juga harus tunduk kepada setiap keputusan dari presiden.

Setelah keputusan membatalkan haji tahun ini tanpa menunggu konfirmasi dari pihak arab saudi dan mengembalikan uang dari jamaah akankah teralisasi tanpa potong sana-sini. Karena seperti yang kita tahu bahwa uang dari talangan haji cukup besar, bahkan ada orang yang rela menabung hingga berpuluh tahun.

Namun jika kemudian haji tahun ini dibatalkan mengingat pandemic, maka pemerintah harus bisa memastikan uang jamaah haji kembali utuh. Tanpa pemotongan sedikitpun karena hal yang sudah biasa terjadi bahwa begitu banyak pemotongan yang terjadi setiap kali ada dana dari pemerintah untuk daerah setempat. Moga hal ini tidak terjadi, mengingat tidak semua yang menabung untuk haji adalah orang yang mampu.

Beberapa tahun belakangan memang dana talangan haji menjadi sebuah perbincangan hangat, bagaimana tidak, karena deficit pemerintah seolah kehabisan cara bagaimana lagi mencari investasi. Sehingga yang terlihat adalah dana umat yang dipakai untuk beribadah. Pada dasarnya kapitalis selalu mencari keuntungan dari celah mana saja, mereka tidak mau merugi meski sedikitpun.

Ini terlihat dikala wabah seperti ini, pemerintah mengabaikan kesehatan dan masih sempat-sempatnya mengambil uang umat, meminta sumbangan bahkan menaikkan tariff BPJS. Sehinggga wajar umat mulai merasa kecewa dengan pemerintah saat ini. Padahal ada banyak dana yang kemudian diambil oleh pemerintah tanpa sepengetahuan masyarakat. Lalu semua pajak yang dibayar setiap tahun itu kemana dialokasikan?

Untuk itu sudah seharusnya umat sadar bahwa selama ini hanya menjadi korban kapitalis dan saatnya kembali ke sistem yang benar-benar nyata melindungi harta, jiwa kaum muslim yaitu dibawah naungan khilafah rasyidah. Kesadaran inilah yang harus terus dibangun ditengah umat yang mulai merasa gerah berhadapan dengan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Kita tidak mau terus-menerus menjadi korban ketidak adilan dari sistem busuk ini. Maka ayo bangun negeri ini dengan menerapkan syariah secara kaffah agar kemudian kita menjadi makhluk mulia, harta kita terjaga dan nyawa juga mahal harganya hanya dengan Islam rahmatan lil’alamin. Wallahu a’lam

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: