5 Oktober 2022

Penulis : Habsah (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)

“Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu…”

Dimensi.id-Begitulah bunyi lirik dari lagu yang berjudul Tanah Surga yang disematkan untuk negeri kita, Indonesia. Disebut dengan tanah surga karena Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat indah dan memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah.

Letak geografis yang strategis dengan luas sekitar 1.919.440 km² menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Namun sangat ironi dengan kekayaan yang begitu hebatnya Indonesia masih saja impor barang setiap tahunnya. Belum lagi ini terjadi saat pandemi yang menghantam Indonesia, lonjakan impor makin menggila.

Pasalnya Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengatakan, terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3 juta- 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. Dilansir dari KOMPAS.COM Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. Senin (25/5/2020).

Berdasarkan laporan importir per 17 april 2020, realisasi dan rencana pemasukan bawang putih ke Tanah Air hingga minggu ketiga Mei diperkiran sebesar 58.730 ton. Adapun realisasi per 20 April mencapai 48.898 ton, selebihnya sebanyak 9.838 ton akan direalisasi pada minggu ketiga Mei.

Dapat kita lihat bahwasannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja rezim bergantung pada negara lain, seperti China yang menempati posisi pertamadalam impor. Itu dikarenakan ekonomi neoliberalisme berjalan di negeri ini.

Belum lagi Kementerian perdagangan dan pertanian berbeda sikap dalam soal impor di masa wabah. Jelas ini bagai panggang jauh dari api hal ini menegaskan bahwa tidak adanya kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada/kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh kementerian perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor.

Polanggaran Syarat impor juga dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa langkah yang diambil ini untuk menjaga sektor riil dengan membuka peluang dan mempermudah izin impor bahan baku di beberapa perusahaan. Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 500 perusahaan importir. Tapi apakah hal itu cukup?

Tren lonjakan impor dalam jangka panjang memiliki sisi negatif, karena ujungnya dapat memukul industri dan merugikan pengusaha nasional. Ini disebabkan Indonesia terjebk dalam pluktorasi dibarengi oleh pencari rente. Belum lagi diperparah ekonomi politiknya yang liberal. Kalaupun mau impor setidaknya barang yang diimpor di cek terlebih dahulu.

Di masa pandemi ini pun impor malah menjadi pilihan, memang benar karena wabah pandemi ini menyebabkan ketahanan pangan terancam. Namun bukankah seharusnya negara memfasilitasi kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyrakat. Hanya saja, kondisi penurunan kinerja para petani dan seluruh elemen di bidang petanian disebabkan karena kurang tegasnya pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, sehingga terlambat dan berefek ke semua aktivitas dan setiap elemen masyarakat.

Di sisi lain, jika impor semakin besar pasti berdampak buruk bagi  industri dalam negeri  karena tidak berkembang. Ibarat kalau impor besar-besaran seperti perahu yang sudah mau karam. Pemerintah juga harus konsisten dalam hal ini, contohnya saja garam, sungguh tidak logis jika garam impor terus menerus.

Bagaimana menurut pandangan Islam? Dalam Islam kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk perdagangan dalam praktik jual beli, untuk itu hukum asalnya mubah baik mau dilakukan domestik maupun luar negeri. Hanya saja Daulah Islam memeliki perbedaan, jika ingin melakukan ekspor dan impor baik domestik maupun luar negeri hal ini diatur dengan hukum Islam.

Perdagangan luar negeri pula diatur dengan melihat siapa yang melakukan perdagangan, seperti negara kafir harbi yang mereka boleh melakukan perdagangan dengan daulah Islam hanya saja mereka harus memiliki Visa khusus, adapun negara harbi fi’lan mereka sama sekali tidak diperbolehkan melakukan perdagangan apapun di dalam daula Islam.

Adapun warga negara kafir muahad, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah daulah Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara daulah Islam dengan negara mereka.

Sementara warga daulah Islam, baik Muslim maupun nonmuslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri sehingga bisa melemahkan kekuatan negara. Adapun terkait dengan status halal dan haram, sepenuhnya juga tergantung pada pengaturan syariat.

Untuk itu, saat nya kita kembali mengambil islam sebagai aturan kehidupan. Yang akan menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. Semua ini  bisa terwujud ketika kita hidup dalam naungan khilafah Islamiyah.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: