30 September 2022

Penulis : Mustika Lestari (Pemerhati Sosial)

Dimensi.id-Jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia hingga Kamis (21/5/2020) pukul 12.00 WIB, terkonfirmasi 20.162 orang. Terdapat penambahan 973 kasus baru dan menempati rekor tertinngi sejak kasus virus Covid-19 pertama kali ditemukan di tanah air. Pasien yang sembuh mengalami penambahan menjadi 4.838 orang, bertambah 263 orang dibandingkan data kemarin. Begitu pula dengan kasus yang meninggal menjadi 1.278 dengan penambahan 36 orang.

“Hari ini meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam keterangan pers disiarkan langsung dari Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.

Adapun berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, lima provinsi angka kasus positif terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan total kasus 6.301, disusul Jawa Timur sebanyak 2.998 kasus, Jawa Barat 1.962 kasus, Jawa Tengah 1.217 kasus, Sulawesi Selatan 1.135 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 20.162 orang.

Kebijakan Rezim Kapitalis Semakin Memperburuk Situasi 

Penyebaran wabah Corona atau Covid-19 sudah sangat serius, dan kasus positif di Indonesia menjadi yang paling tinggi di daratan Asia Tenggara. Setiap hari korban terus bertambah, bahkan mencapai 900 kasus baru dalam sehari. Update terbaru hingga Sabtu (30/5/2020), Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, terdapat penambahan 557 kasus Covid-19 sehingga secara akumulatif terdapat 25.773 kasus positif Covid-19 di Indonesia (http://kompas.com, 30/5/2020).

Sebelumnya, Institute for Demograpich and Poverty Studies (Ideas) mendorong pemerintah dan semua pihak agar mewaspadai ledakan pandemi Corona (Covid-19) pada Ramadan dan Idul Fitri 1441 H. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengingatkan, semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai hari raya Idul Fitri.

Demikian, Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif memperkirakan bakal terjadi ledakan pasien Covid-19 sepekan setelah Idul Fitri atau Lebaran 2020. Penambahan jumlah warga yang terinfeksi atau positif, ia menyebut bisa mencapai ribuan per hari. Juga, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra memperkirakan lonjakan pasien positif Covid-19 pasca hari raya Idul Fitri diperkirakan akan ada seribu kasus baru pasien positif dalam sehari.

Dari hal diatas menggambarkan bahwa banyak pihak telah memprediksi melonjaknya kasus infeksi Covid-19 menjelang maupun pasca lebaran. Terbukti, serangannya yang semakin pelik dan masif membuat kurva harian korban Covid-19 terus melaju. Namun, pihak pemerintah selaku penentu kebijakan tidak cukup merespon dengan suatu kebijakan antisipatif. Berbagai langkah dan siasat terus diaungkan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Mulai dari social distancing, physical distancing, penerapan PSBB, kemudian melonggarkannya hingga ajakan untuk berdamai dengan virus Covid-19 ini pada akhirnya hanya menghasilkan penambahan jumlah pasien positif Covid-19.

Yang paling ironis, di tengah menanjaknya jumlah pasien terinfeksi Covid-19 pemerintah justru ingin menerapkan kehidupan normal baru (new normal) yang konon katanya merupakan kebijakan yang dianggap terbaik oleh pemerintah untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi virus Covid-19. Dalam keadaan ini, pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat secara perlahan dapat berjalan normal. Pasalnya, setelah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar, dampaknya tidak hanya pada perubahan gaya hidup masyarakat saja, namun juga ekonomi negara yang berhenti. New normal ala Indonesia ini berarti hidup dan menjalani aktivitas, pekerjaan dan interaksi dengan orang lain dengan cara yang baru.

Memang, kehidupan yang berubah akibat pandemi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga mereka pun menyatakan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Asumsi yang digunakannya dalam konsep ini adalah virus Covid-19 belum bisa dibasmi dalam waktu dekat. Sehingga dalam proses menunggu hingga anti virus tersebut ditemukan atau virus ‘menghilang’, masyarakat harus kembali beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ataupun peka terhadap ancaman virus yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Sejak awal, rakyat dibuat bingung bukan kepalang oleh ketidakjelasan aturan dari pemerintah. Rakyat gagal faham dengan sikap penguasa yang dinilai bolak-balik, saling bertabrakan, tidak konsisten dan berbagai hal lainnya. Seperti kebijakan pelarangan mudik, beberapa hari kemudian peraturan tersebut dilonggarkan, moda transportasi diaktifkan kembali. Begitupun himbauan penutupan  pusat perbelanjaan atau mall karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak berlangsung lama, sebagaimana di wilayah Jakarta.

Dikutip dari Republika.co.id (29/5), wacana pembukaan kembali pusat perbelanjaan atau mall setelah ditutup sekitar dua bulan lebih akibat upaya pengendalian penyebaran Covid-19 semakin menguat. Bahkan, ada sekitar 67 pusat perbelanjaan di Jakarta sudah mengambil ancang-ancang untuk kembali buka pada tanggal 5 Juni 2020 atau sehari setelah masa PSBB di DKI Jakarta usai, apabila masa PSBB tersebut tidak diperpanjang. Sementara itu, enam pusat perbelanjaan akan kembali buka tanggal 8 Juni.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, hampir dua bulan kegiatan bisnis retailer di pusat belanja DKI mati suri. Dampak yang berat dengan penutupan mall karena PSBB menyebabkan semua pengelola pusat belanja dan retailer atau penyewa (tenant) mengalami kesulitan finansial, terutama kesulitan arus kas. Dia juga mengatakan bahwa dengan dibukanya mall kembali maka akan membantu menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan ketahanan bangsa Indonesia.

Tanda-tanda mall akan segera kembali dibuka juga terlihat dengan datangnya Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mall Bekasi, Selasa, untuk mengecek persiapan pengelola mall dalam memasuki fase ‘new normal’ sebelum mall tersebut kembali buka pada 8 Juni 2020.

Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia terkesan ‘asal-asalan’ dan meraba-raba terkait cara-cara yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19. Faktanya, alih-alih sukses menundukkan virus Covid-19, kasus terinfeksi malah terus melaju dengan ganasnya. Bahkan, baru beberapa saat setelah pemerintah melontarkan gagasan new normal, justru terjadi penambahan rekor pasien positif Covid-19. Kegagalan demi kegagalan pemerintah pun semakin tampak. Belajar dari aneka jurus penanganan Covid-19 sebelumnya, sangat jelas hanya melahirkan masalah baru. Rangkaian kesemrawutan ini pun hanya akan menuntun grafik kasus aktif menuju gelombang kedua yang lebih parah.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa negara memang tidak pernah hadir sekaligus memprioritaskan nyawa rakyatnya. Ditambah dengan penerapan ‘jurus mabuk’ tatanan hidup baru di tengah kasus pandemi ini, semakin menunjukkan bahwa pemerintah sedang bermain-main dengan nyawa rakyat, tidak sungguh-sungguh sekaligus ingin berlepas tangan atas tanggungjawabnya dalam melindungi rakyat dalam menangani wabah.

Hal ini sama saja pemerintah ingin menggali lubang kuburan bagi kematian massal rakyat. Selayaknya, jika ingin memberlakukan kehidupan new normal, haruslah dengan memperhatikan fakta kondisi di masyarakat misalnya saja jika kasus positif sudah melandai juga pemerintah seharusnya reaktif melakukan pencegahan wabah semakin meluas. Namun alih-alih mempertimbangkan hal demikian, mereka justru mengajak rakyat untuk membuka kembali aktivitas ekonomi di tengah ancaman wabah yang semakin mengganas.

Inilah wajah buruk dari rezim sistem rusak kapitalisme. Kebijakan yang acak-acakan menjadi bukti bahwa rezim hari ini tidak memiliki dasar yang benar dan tepat dalam membuat aturan yang dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi wabah ini. Berbagai aturan yang dibuat terkesan asal jadi yang berujung pada semakin banyaknya nyawa yang hilang.

Wajar saja, bagi mereka uang di atas segalanya sehingga siasat yang ditempuh pun bukan mempertimbangkan keselamatan jiwa manusia melainkan mengedepankan kesehatan ekonomi. Para pemegang tampuk kekuasaan selalu ingin memperpanjang keberlangsungan hidup berbagai bisnis di negeri ini semata-mata demi menyenangkan segelintir orang yang berdompet tebal, tentu saja dengan mengabaikan keselamatan rakyat. Dari sini seyogyanya umat manusia memerlukan sistem pengganti yang memanusiakan manusia.

Sistem Islam Solusi Tuntas Mengatasi Wabah

Aturan Islam berbeda dengan aturan sistem manapun, tak ada satupun aturan lain yang sama dengannya. Islam sebagai sebuah sistem kehidupan niscaya konsisten dalam aturannya termasuk dalam penanganan wabah dengan merujuk kepada hukum syariat yang berasal dari Pencipta manusia, Allah SWT yang Maha Bijaksana. Maka, seyogyanya pemimpin hari ini melirik Islam sebagai solusi dalam mengatasi pandemi ini, yakni langsung menyatakan lockdown atau karantina total agar penyebaran wabah dapat diatasi secara cepat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara keseluruhan termasuk keamanan dan kesehatan di dalamnya.

Dan di tengah banyaknya dana yang dibutuhkan oleh negara untuk pemenuhan tersebut, maka pembiayaannya pun dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syara’, di antaranya dari pengelolaan harta milik negara seperti tambang, hutan, gas dan sebagaimya ataupun dapat bersumber dari kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas kepada seluruh rakyat.

Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra’in dan junnah (pelindung) dengan senantiasa menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas dan kebijakan yang dirumuskan.

Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya,” (HR. Muslim dan Ahmad).

Seorang pemimpin dalam Islam bertanggungjawab penuh mengurus seluruh urusan rakyatnya. Karenanya, pemimpin akan membuat kebijakan-kebijakan yang senantiasa berpijak pada wahyu Allah Swt, yakni sesuai akidah Islam dimana dalam setiap pengambilannya selalu memprioritaskan keselamatan jiwa manusia dalam segala situasi apapun resikonya.

Dalam permasalahan yang rumit sebagaimana wabah hari ini, maka pemimpin Islam akan memberikan porsi kepada para pakar dalam mengambil kebijakan sehingga keputusan yang dihadirkan akan melahirkan solusi sesuai dengan mekanisme yang selaras dengan ilmu dan sains tersebut. Terlebih jika terjadi lonjakan seperti saat ini, maka pemimpin negara akan segera bertindak cepat dan tegas mengambil kebijakan solutif.

Demikianlah konsep sistem Islam dalam menangani pandemi dengan berdasarkan syariat Allah, yang tidak hanya mendatangkan kesejahteraan melainkan juga keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dan semua ini tidak akan ditemukan dalam sistem kapitalisme layaknya hari ini, tetapi hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam.

Kehidupan di bawah naungan sistem Islam, sejarah mencatat betapa kesejahteraan hakiki terbukti diraih oleh umat manusia dengan penerapan Islam yang sahih mengenai fungsi negaradan pelaksanaan sistem kehidupan secara total di dalamnya mampu meri’ayah (mengurusi) umat dengan memberikan pelayanan hidup terbaik selama kurang lebih 13 abad bagi setiap umat manusia.

Sudah saatnya umat kembali kepada pangkuan Islam dimana negara dan pemimpinnya siap menjalankan amanah sebagai pengurus dan perisai umat dengan akidah dan syariat. Kehadiran sistem Islam adalah kebutuhan yang mendesak bagi negeri ini dan dunia. Ketika itu, negara menjadi garda terdepan dalam menjamin keselamatan rakyatnya. Wallahu a’lam bi shawwab.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: