5 Oktober 2022

Penulis : Irianti Aminatun

Dimensi.id-Saat ini berbagai daerah di Indonesia tengah berbenah menyambut kebijakan Presiden, terkait penyikapan terhadap Covid-19 dengan kebijakan new normal. Sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo (7/5/2020), melalui akun resmi media sosial Twitter @jokowi, dinyatakan, “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.”

Pemerintah Indonesia telah  mengeluarkan skenario dan timeline bagi konsep new normal. Dimuat pada laman kompas.com, “Kementerian perekonomian mengeluarkan skenario “hidup normal” atau “new normal” dengan timeline pemulihan ekonomi nasional usai pandemi Covid-19. Skenario ini dibuat mulai awal Juni mendatang. Dalam timeline tersebut dirumuskan lima fase atau tahapan yang dimulai tanggal 1, 8, 15 Juni, dan 6, 20, 27 Juli 2020Adapun fase itu akan diikuti dengan kegiatan membuka berbagai sektor industri, jasa bisnis, toko, pasar, mal, sektor kebudayaan, sektor pendidikan, aktivitas sehari-hari di luar rumah

Presiden telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi Covid-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju new normal. (https://m.detik.com)

Kebijakan Presiden inilah yang dijadikan acuan bagi berbagai daerah dalam menerapkan kebijakan new normal di daerahnya masing-masing. Kab. Sumedang misalnya telah mengeluarkan skenario dimulai tangal 2 Juni dengan membuka tempat ibadah. Berikutnya akan diikuti dengan pembukaan perbankan, perkantoran, transportasi, rumah sakit, hotel, manufaktur industri, restoran, supermarket, pasar rakyat, terminal, lokasi wisata, taman, penyelenggaraan acara hiburan, olah raga berkelompok, dll. Pembukaan tempat-tempat tersebut diatur sesuai  jadwal dan dengan protokol tertentu seperti menjaga jarak, penggunaan masker,  pembatasan jumlah pengunjung, pembatasan jam kerja dll. (pikiranrakyat.com).

Meski new normal diikuti dengan protokol tertentu, banyak pihak yang menganggap penerapan kebijakan new normal ini prematur. Pasalnya penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona di tanah air masih tinggi.

New normal yang akan diterapkan pemerintah diprediksi akan menimbulkan banyak korban. Ancaman penularan yang masih tinggi akan menyasar lingkungan sekolah, mal ataupun tempat-tempat lain yang akan mulai beroperasi normal.

New Normal sesungguhnya adalah konsep yang dicanangkan PBB sebagai formula bagi solusi persoalan dunia hari ini. Sebagaimana dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal : UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal : Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19). Dinyatakan, “Kondisi ‘normal yang dulu’ tidak pernah akan kembali, sehingga pemerintah harus bertindak menciptakan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak”.

New normal lahir dari ideologi kapitalisme. Ideologi yang dinahkodai oleh para pemilik modal ini meminjam lembaga internasional PBB demi mempertahankan kepentingan ekonomi mereka. Tiga karakter buruk yang melekat pada ideologi ini yaitu penjajahan, hanya mengakui nilai materi dan mengabaikan kebenaran sains serta  wahyu telah menjadi malapetaka bagi dunia.

New normalhanyalah cara untuk menyelamatkan peradaban kapitalis yang kini diambang kehancuran.  Membiarkan pandemi meluas dengan herd immunity, demi meraih nilai materi agar terbebas dari tekanan resesi.

Saat ini Indonesia ada dalam cengkeraman penjajahan ekonomi dan politik Barat. Maka newnormal sesungguhnya hanyalah menunjukkan penjajahan dalam suasana baru. Suasana ketika curva Covid-19 belum landai dan tuntutan imperialisme yang lebih besar atas resesi ekonomi terparah dalam sejarah. Kebijakan ini justru akan menghantarkan pada jurang penderitaan rakyat yang lebih dalam lagi. Demi hasrat nilai materi, kesehatan jutaan manusia jadi taruhannya.

Para ahli di Indonesia telah bersuara, khususnya melihat kurva epidemiologi yang jangankan melandai, menunjukkan titik puncak pun belum. Namun pemerintah telah membuat timeline bagi aktivitas ekonomi.

Tidak ada jaminan protokol kesehatan akan melindungi masyarakat dari serangan wabah yang sedang berkecamuk.

Kondisi ini menunjukkan negara abai terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Di saat yang bersamaan setiap orang harus berjuang lebih berat lagi mengurusi kehidupannya, berhadapan dengan kerakusan korporasi dan agenda hegemoni yang difasilitasi negara di tengah wabah yang mengganas.

Keburukan ini terjadi akibat manusia mengabaikan petunjuk Allah dalam menata kehidupan, meninggalkan aturan Islam dan mengambil aturan dari manusia yang mewujud pada ideologi kapitalisme sekuler.

Maka solusi untuk mengatasi keburukan itu tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan ideologi kapitalisme dan mengambil aturan yang berasal dari wahyu untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Dengan aturan yang berdasar wahyu akan terwujud nilai materi, spiritual, kemanusiaan dan moral. Semua berjalan serasi yang akan menghantarkan manusia pada keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan.

Khilafah sebagai institusi penerap wahyu akan menjalankan fungsi utamanya sebagai râ’in dan junnah sehingga kebutuhan rakyat terurusi dan terpenuhi, serta terlindungi dari hegemoni yang akan mengancam umat baik jiwa maupun harta mereka.

Tak hanya sekedar konsep, peradaban Islam dengan karakternya yang mulia, benar-benar telah teruji selama puluhan abad yang diukir oleh tinta emas peradaban dunia.

Hari ini saat dunia dihadapkan pada masalah Covid-19, maka satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikannya hanyalah Peradaban Islam, bukan  “new normal” atau yang lain.

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan dîn yang benar agar dimenangkanNya atas semua dîn. Dan cukuplah Allah sebagai saksi…” (TQS Al Fath [48]:28).

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: