5 Oktober 2022

Penulis : Samsinar (Member Akademi Menulis Kreatif)

Dimensi.id-Ramadhan telah usai, hari kemenangan telah terlewati. Namun, corona virus yang menyerang dunia masih bertahan dan terus menyerang manusia. Para pemimpin dunia kewalahan menangani makhluk yang tak kasat mata ini. Berbagai cara telah dilakukan, namun belum ada tanda-tanda corona ini akan segera kembali ke asalnya.

Corona masih beringas, korban masih banyak bertumbangan, namun pemimpin di negeri ini menyerukan agar berdamai dengan corona. Mereka mulai menyusun rencana untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang bernama corona. Hidup berdampingan dengan corona dengan menerapkan new normal life.

New normal life nampaknya kini menjadi tren dunia. Negeri-negeri mulai berlomba-lomba menerapkan new normal life ini. Tak terkecuali Indonesia. Meskipun kurva corona belum melandai, namun pemerintah tak ingin ketinggalan trend. Sehingga mereka pun ikut merencanakan berbagai skenario untuk menerapkan new normal life. Siap tidak siap, mau tidak mau, khawatir ataupun tidak, trend ini akan diterapkan oleh pemerintah. Maka bersiaplah untuk hidup normal atau abnormal. Berbagai kemungkinan buruk akan menimpa rakyat negeri ini.

Dengan alasan menormalkan kondisi ekonomi, trend ini hendak diterapkan. Sayangnya nasib rakyat tak terfikirkan oleh mereka. Penormalan kondisi ekonomi di tengah wabah dengan menerapkan new normal life akan menjadi ancaman nyata melayangnya nyawa rakyat. Sebab Indonesia sebenarnya belum memenuhi syarat untuk menerapkan kehidupan new normal ini.

Dilansir oleh merdeka.com, pada 25 Mei 2020. Rencana pemerintah yang hendak menjalankan kehidupan new normal menuai kritik dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra. Menurut dia, belum saatnya karena temuan baru terus meningkat dari hari kehari.

Menurut Hermawan, setidaknya ada empat prasyarat untuk penerapan kehidupan new normal. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Kedua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal.

Penguasa negeri ini memang nampaknya terlalu terburu-buru hendak menormalkan semuanya. Di tengah masih eksisnya pandemi ini, yang mereka resahkan hanyalah masalah ekonomi negeri. Nyawa manusia ditingkat nomor dua. New normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru. Yakni bertujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia.

Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang kedua mengintai di depan mata. Padahal, jika mereka benar-benar peduli rakyat tentu saja mereka akan serius dalam penanganan covid. Namun nyatanya, nakes saja yang merupakan pejuang terdepan dalam melawan covid-19 tidak mendapat dukungan yang maksimal. Tidak sedikit dari mereka yang kekurangan APD bahkan sudah banyak yang bertumbangan. Lalu atas dasar apa pemerintah hendak menerapkan new normal life?

Kapitalisme telah membuat pemimpin dunia termasuk pemimpin negeri khatulistiwa ini menomorduakan nyawa manusia. Menerapkan kehidupan new normal bisa menjadi bukti nyata. Di tengah masih mengganasnya wabah covid-19 ini, besar kemungkinan akan menelan lebih banyak nyawa jika new normal diterapkan. Kapitalisme telah mengajarkan manusia untuk mementingkan materi dibandingkan dengan kemanusiaan. Materi menjadi tujuan utama. Itulah kapitalisme, aturan buatan manusia yang penuh keterbatasan. Aturan yang menjadikan nyawa manusia sebagai tumbal atas tercapainya hajat.

Telah nyata bahwa sistem pemerintahan kapitalisme tidak mampu meredam dan menyelesaikan masalah pandemi yang melanda dunia ini. Keadaan semakin mencekam dan sangat mengkhawatirkan. Jutaan nyawa manusia telah melayang, bahkan hingga hari ini puluhan bahkan ratusan nyawa masih menjadi korban atas amburadulnya penanganan wabah ala sistem pemerintahan  kapitalisme.

Di tanah air sendiri korban meninggal akibat terpapar covid-19 masih terus terjadi setiap harinya. Namun sungguh miris, para pertinggi dan pemimpin negeri ini malah hendak menerapkan kehidupan new normal dan mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan corona. Semua hendak dinormalkan sekalipun wabah masih mengganas.

Dunia, termasuk Indonesia butuh tatanan baru. Ya dunia butuh sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Sistem pemerintahan yang telah menaungi dua per tiga dunia selama kurang lebih 1.300 tahun lamanya. Sistem pemerintahan yang anti membebek, termasuk anti membebek tren internasional. Sistem yang menjadikan rakyat sebagai tanggungjawab pemimpinnya. Sehingga pemimpin negara Khilafah akan bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang menimpa rakyatnya dengan penuh tanggungjawab dan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wata’ala.

Saat terjadi wabah, negara khilafah akan memusatkan perhatian pada penyelamatan rakyat. Pemimpinnya tidak akan mengeluarkan kebijakan yang mengancam nyawa rakyatnya. Al-Qur’an dan hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi pedoman dan pegangan dalam mengambil kebijakan. Rasulullah menjadi teladan utama para Pemimpin dalam mengambil kebijakan.

Wabah pun pernah terjadi pada masa kekhilafahan yakni pada masa pemerintahan amirul mukminin Khalifah Umar bin Al-khattab, yakni wabah tho’un di negeri Syam. Namun, ganasnya wabah dapat diatasi dan dilalui dengan sukses melalui kepemimpinan sang amirul mukminin. Suksesnya penanganan wabah tidak lepas dari sinergi antara  negara, pemimpin dan masyarakat yang ditopang dengan ketakwaan individu.

Kunci kesuksesan utama penanganan wabah pada era Khilafah yakni memberlakukan aturan yang hanya berasal dari Allah SWT. Semata, negara menerapkan syariah Islam kaffah secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam pengambilan kebijakan penanggulangan wabah. Negara bertanggungjawab atas urusan rakyat, negara tidak menyerahkan urusan rakyatnya kepada pihak lain.

Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,

“Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya.” (HR. Bukhari), “Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu urusan kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya.” (HR. Bukhari)

Pemimpin negara khilafah tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan apalagi mengorbankan rakyat. Keselamatan rakyat akan menjadi pertimbangan utama bagi negara dengan berpegang teguh pada sabda Nabi Saw.

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. An-Nasai 3987, Tirmidzi 1455, dan disahihkan al-Albani)

Pemimpin tidak akan mungkin mengorbankan rakyat dengan alasan apapun termasuk dengan alasan ekonomi. Karena karakter pemimpin dalam negara khilafah adalah karakter Islam yakni Tawakal pada Allah dan yakin pada kemampuannya, pemimpinnya kuat dan senantiasa melakukan introspeksi diri serta berani mengakui kesalahan, pemimpinnya peduli dan berempati pada rakyat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tidak akan mengorbankan rakyat. Pemimpin tidak akan membebek tren internasional apalagi jika tren tersebut mengancam nyawa rakyatnya.

Wallahu a’lan bishshawab.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: