30 September 2022

Penulis : Siti Aisyah S.Sos. (Kordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis Depok)

Dimensi.id-BPJS resmi naik lagi, bukti rezim tak punya empati. Pasalnya, di saat kurva penyebaran Covid-19 yang kian hari bertambah tinggi, orang yang terinfeksi juga banyak sekali dan virus corona pun terus bermutasi, sementara penanganan yang dilakukan rezim Jokowi dari sebaran pandemi pun tak pasti. Penuh dengan manupulasi.

Sudah tak terhitung, berapa banyak rezim Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tak bijak, sering kali melukai hati rakyat. Melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran Iuran BPJS sah dinaikkan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020) yakni iuran kelas 1 sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, untuk kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.  Adapun iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Kenaikan besaran iuran BPJS mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Tega-teganya rezim menaikkan BPJS, di saat rakyat sedang kesulitan untuk mencari sendiri sesuap nasi agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Bukannya melindungi dan menjamin kebutuhan pokoknya, tapi malah mendzalimi rakyatnya sendiri. Walaupun memang, katanya pemerintah membantu masyarakat dengan BLT-nya, tapi nyatanya sayup-sayup terdengar BLT dari pemerintah sebagiannya tidak tepat sasaran, sebagian lain sampai walaupun disunat dengan dalih pemotongan administrasi, bahkan ada juga daerah yang sama sekali tidak tidak terjamah bantuan dari pemerintah. Sangat Ironis.

Padahal, dalam sistem pemerintahan Islam, seorang khalifah, wajib menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya. Semua biaya yang diperlukan, seperti biaya kesehatan diperoleh dari milkiyah ammah (kepemilikan umum). Salah satunya dari hasil tambang mineral (seperti emas, perak dan lainnya) serta batubara yang hasilnya melimpah.

Negara pun wajib mengelolanya dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat. Salah satunya dengan membangun fasilitas kesehatan, gaji tenaga kesehatan dan biaya operasional kesehatan. Sehingga rakyat tidak dibebani dengan pembiayaan rumah sakit, semua gratis.

Dalam negara Islam bersistem pemerintahan khilafah pun, haram hukumnya milkiyah ammah dikelola swasta atau asing seperti Amerika dan Cina. Tidak ada ceritanya, rakyat menanggung biaya kesehatannya sendiri.

Namun, di sistem pemerintahan demokrasi ini, milkiyah ammah bisa diserahkan kepada swasta/asing. Karena dalam sistem demokrasi manusialah yang membuat aturan/hukum. Sejatinya mereka akan membuat aturan sesuai dengan kepentingan mereka dan para kapitalis yang telah membiayai kampanyenya. Hukum pun biasa dibuat sesuai dengan pesanan dan dapat direvisi sesuai kehendak para pemilik modal.

Indikasinya, pada Selasa 12 Mei 2020, DPR telah mengesahkan revisi UU Minerba yang jelas-jelas semakin membuat swasta/asing dengan leluasa merampok mineral dan batubara milik seluruh rakyat. Tak bisa dipungkiri, sejak lama pula milkiyah ammah telah dikuasai swasta/asing, sehingga negara tidak punya uang untuk mengurus rakyatnya termasuk di bidang kesehatan. Maka rakyat disuruh membiayai kesehatannya sendiri dengan cara dipaksa mengikuti BPJS Kesehatan. []

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: