30 September 2022

Penulis : Annisaa Ganesha

Dimensi.id-Sudah beberapa bulan PSBB dilakukan tapi nampaknya tak membuahkan hasil yang memuaskan. Virus terus menyebar, jumlah penderita baru terus bertambah, dan kondisi ekonomi masyarakat tak kunjung sehat. Tampaknya pemerintah mulai mengibarkan bendera putih kepada corona.

Siap mengorbankan siapa saja yang tidak bisa ‘mawas’ diri. Padahal usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus belumlah maksimal, hanya lockdown setengah hati. Maka dari itu pemerintah membuat skema new normal atau tatanan baru untuk kembali beraktivitas seperti biasa agar perekonomian dapat kembali pulih. Berikut skenario tersebut.

Fase 1 (1 Juni): Industri, jasa, dan toko penjual masker dan alat kesehatan dapat beroperasi. Fase 2 (8 Juni): Toko, pasar, dan mall dapat beroperasi. Fase 3 (15 Juni): Evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya, serta sekolah dibuka dengan sistem shift. Fase 4 (6 Juli): Pembukaan kegiatan ekonomi seperti restoran, café, dan bar, serta kegiatan ibadah massal. Fase 5 (20-27 Juli): Pembukaan kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar, dan akhir Juli atau awal Agustus diharapkan semua kegiatan ekonomi sudah dibuka.

Menghadapi persiapan new normal ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi Mall Summarecon Bekasi (26/5/2020) untuk melihat persiapannya sebelum dibuka pada 8 Juni mendatang sesuai skenario tahap 2. “Saya datang ke Kota Bekasi, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju sebuah tatanan baru kesebuah normal yang baru,” kata Jokowi di Bekasi. Di akhir hari tersebut, saham-saham sektor properti langsung melonjak naik ke zona hijau setelah sebelumnya berada di zona merah (24/5/2020). Khususnya saham Summarecon itu sendiri naik 4,31 persen menjadi Rp436.

Selain pengusaha properti, para pengusaha lain juga sangat senang dan mendukung adanya new normal ini. Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singandaru, menyebut kondisi new normal ditunggu betul oleh pedagang kecil, UMKM, dan para pengusaha di DKI Jakarta serta wilayah penyangga. Banyak yang mengharapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipungkasi pada Juni 2020. “Bulan Juni bulan bekerja kembali dengan memenuhi protokol kesehatan. Saya setuju dengan hal itu. Sebab, kondisi usaha saat ini tengah mengalami penurunan tajam sampai dengan 50 persen lebih. Akibat daya beli masyarakat yang drop sehingga industri menurunkan produksinya,” terang Johan.

Masyarakat kecil, pengusaha kecil, dan pengusaha besar sangat mendukung program ini. Tapi, untuk masyarakat kecil dan pengusaha kecil adalah hal wajar apabila mereka mendukung, pasalnya ketika lockdown mereka kesusahan mendapatkan pemasukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini karena negara tidak mau menjamin kebutuhan pokok rakyatnya selama lockdown, berbeda dengan Islam dimana negara wajib menjamin kebutuhan pokok tersebut selama lockdown. Sedangkan untuk pengusaha besar, adalah hal yang mengherankan ketika mereka menginginkan kegiatan ekonomi dibuka kembali. Pasalnya mereka adalah orang-orang kaya yang tidak akan habis hartanya hanya untuk belanja kebutuhan pokok selama lockdown. Tetapi mereka malah lebih mementingkan keselamatan bisnisnya daripada nyawa banyak orang. Dan di dalam sistem kapitalisme, pengusaha besar ini sangat mungkin menekan pemerintah untuk mengikuti keinginannya, terlihat dari keganjilan kunjungan presiden ke Mall Summarecon Bekasi, padahal PSBB di Jawa Barat baru akan berakhir 29 Mei 2020 dan pembukaan mall pada new normal baru akan terjadi pada 8 Juni 2020. Ini seperti rakyat yang malah bekorban nyawa untuk menyelamatkan ekonomi negara, bukannya negara yang bekorban untuk keselamatan nyawa rakyat.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra, menyatakan Indonesia belum siap untuk menghadapi new normal karena masih banyak indikator-indikator yang belum dipenuhi. “Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu,” ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5). Indikator tersebut adalah seperti harus sudah terjadi perlambatan kasus, dilakukannya optimalisasi PSBB, masyarakat sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing, dan pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. Selain itu, Indonesia belum melewati puncak pandemi, bahkan kasus penderita baru masih terus naik. Puncak pandemi juga diperikaran mundur dari yang awal Juni menjadi akhir Juni atau awal Juli.

Jika dilihat dari kondisi lapangan pun, sarana kesehatan yang ada belum mumpuni apabila tiba-tiba terjadi lonjakan pasien akibat pembukaan new normal ini. Seperti APD, masker, ventilator, dan ICU, serta masih kurangnya perhatian terhadap para dokter dan perawat. Padahal mereka adalah orang yang berada di garda terdepan menangani pasien Covid-19. Ini menunjukkan adanya ketidakselaran antara upaya untuk menormalkan ekonomi dengan upaya mengoptimalkan sarana kesehatan. Para pakar ekonomi pun paham bahwa ekonomi tidak akan bisa pulih tanpa penyelesaian penyebaran virus ini terlebih dahulu.

Beberapa negara lain mulai menerapkan new normal, seperti Jerman, Singapura, dan Korea Selatan. Tetapi menurut Peneliti Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Pradiptajati Kusuma, kasus baru per hari di negara tersebut sudah satu digit sebelum diberlakukan new normal. Dan juga negara-negara tersebut sudah melewati puncaknya, sedangkan Indonesia belum diketahui pasalnya tes yang dilakukan juga masih sangat sedikit.

Di samping skenario pengaktifan kegiatan ekonomi, pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas yang menjadi pedoman umum masyarakat dan negara kedepannya. Yang disiapkan hanyalah skenario-skenario parsial untuk warga dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari dan hanya mengikuti negara lain yang juga mulai melaksanakan new normal. Kegagapan ini juga tecermin pada peraturan PSBB yang simpang siur, beda pendapat antar pemerintah, dan ketidaktegasan pelaksaannya.

Jika negara menerapkan new normal ini semata-mata mengikuti tren global tanpa memandang ke dalam diri negara, sama saja seperti negara bunuh diri. Menyerahkan nyawa rakyatnya yang rentan dan tanpa perlindungan kepada virus corona yang mematikan ini. Virus ini tidak bisa disamakan dengan penyakit-penyakit lain yang sering menyebabkan kematian setiap tahunnya. Pasalnya penyebaran virus ini sangat cepat, penderitanya juga dapat menyebarkan virus walaupun ia terlihat sehat, virus ini juga menyerang pernapasan yang merupakan organ vital tubuh, penanganannya pun harus membutuhkan ventilator dan APD yang mana kita sangat kekurangan itu. Belum lagi potensi adanya gelombang kedua yang juga tidak kalah mematikannya. Pemerintah harus belajar dari peristiwa Flu Spanyol, dimana setelah gelombang pertama rakyat kembali beraktivitas yang kemudian mengakibatkan lonjakan tinggi pada gelombang kedua. Apalagi di Indonesia saat itu fasilitas kesehatan juga belum memadai seperti sekarang ini.

Di tengah ketiadaan vaksin seperti ini, maka langkah yang paling tepat adalah dengan lockdown. Dalam Islam, negara harus benar-benar berupaya untuk memisahkan antara masyarakat yang sehat dan yang sakit alias terkena wabah. Wilayah yang aman tetap beraktivitas dan berproduksi seperti biasa sehingga perekonomian tetap berjalan. Negara harus melacak orang-orang yang positif, kemana saja ia pergi, dan dengan siapa saja ia berinteraksi, sehingga penyebaran lebih luas dapat dicegah. Negara juga harus menyediakan pelayanan kesehatan yang mumpuni, rumah sakit diperbanyak, dan industri-industri dialihkan untuk memproduksi alat-alat kesehatan. Negara juga harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat yang di lockdown. Serta mesjid-mesjid pun tetap harus dibuka untuk menjalankan shalat berjamaah dan shalat jumat. Sehingga negara harus menyiapkan cara dan sarana yang komprehensif sehingga pelaksanaan shalat di masjid dapat berjalan dengan aman.

Selain itu, negara Islam alias khilafah tidak akan tunduk dengan arahan negara-negara global. Islam memiliki cara pandang yang khas dalam menyikapi berbagai persoalan yang dituntun dengan aturan wahyu dari Sang Pencipta. Islam juga proporsional dalam menilai fakta-fakta yang memang membutuhkan pandangan para ahli untuk mendalaminya, sehingga penghukuman terhadap fakta tersebut oleh hukum syara’ akan lebih tepat. Kemandirian seperti inilah yang tidak akan membuat negara Islam membebek mengikuti tren negara-negara global.

Untuk kasus wabah seperti pandemi sekarang ini, tentunya khalifah atau negara akan meminta pandangan kepada ahlinya. Apakah kondisi wilayah yang di-lockdown  sudah aman atau belum untuk dibuka kembali. Dan khalifah akan mempertimbangkan dengan sangat pendapat ahli ini untuk membuat keputusan. Berbeda dengan pemerintahan dalam sistem demokrasi sekarang ini. Padahal para ahli sudah berbusa-busa mengatakan bahwa negara harus me-lockdown dengan ketat wilayah yang terpapar virus dan kini belum saatnya untuk membuka lockdown tersebut. Pasalnya jumlah penderita baru masih terus bertambah dan puncak kurva belum terlewati. Tetapi negara malah tidak mendengarkannya, malah lebih memilih untuk mendengarkan suara para pengusaha besar atau para kapitalis yang merasa usahanya dirugikan jika terjadi lockdown. Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam dimana pemimpinnya memiliki kesadaran ruhiyah bahwa amanah yang dilaksanakannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Serta amanah yang diembannya adalah untuk mengurusi rakyat, sehingga negara tidak akan abai atas keselamatan nyawa rakyatnya walaupun hanya seorang saja.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: