3 Oktober 2022

Penulis : Darniati Aktivis Dakwah Islam

Dimensi.id-Betapa tragis nasib rakyat jelata di tengah pandemi corona. Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, kian hari kian menunjukan grafik yang meningkat tajam. Jumlah orang yang positif corona dan meninggal dunia terus bertambah secara signifikan. Kondisi ini akan membawa dampak sosial dan Ekonomi yang tidak ringan. Apalagi jumlah yang di publish dipastikan hanya bagian kecil yang di sebutkan.

Di saat pandemi, ekonomi lesu, pemerintah ogah-ogahan mengurus rakyat, bantuan yang di berikan selalu identik dengan pencitraan salah satunya adalah dengan penyaluran bantuan bansos berupa pemberian BLT dari dana desa kepada masyarakat akibat wabah covid-19 yang di atur dalam surat No. 1261 kemendes – PDT.

Sebagian Masyarakat akan menerima dana BLT sebesar 600 ribu selama 3 bulan yang merupakan pengalihan dana desa. Sebesar 22 triliun atau sekitar 35 % dana desa akan di alokasikan untuk kurang lebih 12 juta penduduk desa. Di lansir dari tempo.co, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial  Hartono laras menjelaskan alasan bantuan sosial  atau bansos di kemas dalam tas bertuliskan “Bantuan Presiden RI bersama melawan covid-19”. Ya karena ini memang batuan dar pak presiden,” kata Hartono dalam diskusi Ngobrol Tempo, Kamis 30 April 2020.

  Sebagian masyarakat lain akan mendapat dana bansos dari kementerian sosial. Dari sisi besaran dananya tentu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi, apalagi jumlah dan luasan penerima manfaat juga tidak menjangkau semua masyarakat miskin. Belum terhitung masyarakat menengah yang usahanya terdampak langsung pandemi dan hingga akhirnya turun kelas jadi miskin.

Selain itu  prosedurnya di nilai cukup panjang dan berbelit yakni harus tertib administrasi dan punya rekening bank serta syarat utama penerima BLT bukan penerima Bansos di kementerian lain, Alhasil penyaluran Bansos di lapangan tidak terarah dan tumpang tindih, hal ini di karenakan masalah klasik yaitu tingkat validasi data kelompok rentan dan korban PHK corona yang rendah sehingga memicu konflik akibat kecemburuan sosial.

Prasarat berbelit membuat rakyat miskin tidak menerima bantuan. Index mencatat terkait program Bansos berubah dari positif menjadi  negatif karena implementasi penyaluran di lapangan tidak tepat sasaran sehingga kebijakan pemerintah yang menggiring bergesernya persepsi publik tentu menjadi kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah padahal dalam menangani wabah haruslah ada kerja sama antara pemerintah dengan rakyat sehingga wabah segera dapat di selesaikan.

Berbagai media banyak memotret komentar  maupun protes  terhadap banyaknya prasarat tersebut. Belum lagi bantuan tersebut dijadikan sarana kampanye untuk sebagian kepala daerah yang maju pilkada 2020.

Protes dari pihak RT/RW hingga kepala desa terungkap dimana-mana. Bahkan bupati Bolaang Mangondouw Timur (Boltim) Sulawesi Utara yang marah sambil mengumpat para menteri adalah bentuk kemarahan yang mewakili perasaan rakyat yang kecewa akibat harus menempuh prasarat yang cukup berbelit.

Bansos dan BLT untuk covid-19 cukup berbeda dari bantuan yang seperti biasanya ketika di berikan pada rakyat miskin pada masa normal. Sebab di saat normal penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini wajar terjadi karena tatanan kapitalisme yang di adopsi pemimpin membuat mereka mengharamkan Negara untuk menanggung kebutuhan hidup seluruh rakyat sekalipun dalam kondisi Krisis.

Rakyat harus miskin terlebih dahulu sehingga mereka layak mendapat bantuan dan jaminan yang sifatnya sementara. Rakyat harus melewati serangkaian prosedur hanya untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapat bantuan. Inilah kedzaliman yang luar biasa dari sistem hari ini. Penguasa lahir bukan dari kepercayaan utuh rakyat tapi  lebih banyak disokong oleh pencitraan buah kampanye yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. 

Dalam sistem islam sekalipun terjadi wabah maka khalifah atau pemimpin wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok maupun publik rakyat, baik rakyat muslim ataupun non muslim kaya ataupun miskin hal ini berdasarkan tupoksi khalifah yaitu sebagai periayah (pengurus) umat sehingga pemimpin bertanggung jawab, menjamin dan melayani semua keperluan rakyat bukan regulator seperti pemimpin kapitalisme saat ini.

Sistem kapitalisme adalah system ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Saat ini mekanisme pemenuhan tersebut adalah khalifah akan menjamin secara langsung kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan serta menciptakan lapangan pekerjaan sangat luas bukan hal utopis sebab dalam sistem islam pemerintah wajib  memberikan bantuan dengan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme yang berbelit. Dalam kondisi wabah dimasa khalifah umar RA terdata 70.000 orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga sakit.

Semua di perlakukan sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan haknya dari Negara, tanpa direndahkan dan di sengsarakan dengan mekanisme berbelit. Khalifah akan terus mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak atau tidak terdata atau bahkan tidak mau menunjukan kekurangannya. Karena membiarkan rakyat yang miskin adalah bentuk kelalaian yang di pertanggungjawabkan.

Khalifah  Umar bin Khatab. Mendulang sukses mengatasi bencana kekeringan di madinah dengan kesan yang mendalam dari rakyatnya.” Jika Allah tidak meolong kami dari tahun abu ini, kami kira Umar akan mati dalam kesedihan memikirkan nasib Muslimin”, kesan penduduk Madinah yang diabadikan dalam sejarah.

Darul  Ad-Daqiq menjadi saksi sejarah optimasi penyediaan stok pangan bagi siapa-siapa yang membutuhkan, baik pesinggah maupun warga madinah. Tidak ada survei-survei, dan tidak bertele-tele. Bantuan turun seketika, langsung, baik didatangi rakyat yang tidak bisa datang.

Prinsip kepemimpinan ini hanya dapat dimiliki pada sosok Negarawan religius, politikus, sekaligus ulama. Pemimpin menyandarkan kebijakan berdasarkan rekomendasi kitabullah dan sunah nabinya.

Negeri ini membutuhkan perubahan yang menyeluruh, lakukan Muhasabah dan tobatan nasuha berskala nasional agar kembali ke aturan Allah SWT bukan aturan butan manusia yang lebih mementingkan pemilik modal hingga golongan tertentu.  Kembalilah pada aturan Allah, mari kita sama-sama memperbanyak doa agar wabah ini segera berakhir. limpahan maupun keberkahan dari Allah SWT untuk mendapatkan solusi tuntas dalam tegaknya khilafah.[S]

Editor : azkbaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: