5 Oktober 2022

Penulis : Juliana, S.TP (Pegiat Literasi Islam)

Dimensi.id-Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia sejak awal tahun ini menyebabkan banyak efek. Mulai dari peniadaan UN (Ujian Nasional), PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal para pekerja, kemerosotan ekonomi hingga kelaparan hampir di setiap daerah pun tak terelakkan.

Kelaparan yang terjadi sebab banyaknya para pencari nafkah yang di PHK pasca terjadinya wabah Covid-19 di negeri ini. Pasca terjadinya Covid-19 mereka sulit sekali mencari pekerjaan sebab pandemi yang terjadi menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis.

Sebut saja di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Warga menemukan satu keluarga lemas tak berdaya di tengah hutan sebab kelaparan. Mereka kelaparan sebab kepala rumah tangganya yang merupakan buruh tani tak lagi dapat bekerja pasca pandemi sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi kerabatnya di Polewali dengan harapan mereka bisa mendapat bantuan agar bisa makan.

Sayang, setibanya di tempat tujuan mereka tak menemukan kerabat yang ingin ditemui sebab ternyata mereka sudah pindah dan tak tahu kemana hingga akhirnya satu keluarga ini memutuskan untuk tinggal ditengah hutan sebab tak punya uang untuk kembali. Beruntung ada warga yang mengetahui keberadaan mereka sehingga mereka segera dibantu dan diberi makanan yang cukup agar bisa menyambung hidup.

Kisah di atas hanyalah satu dari sekian banyak kasus kelaparan yang terjadi di negeri ini pasca pandemi. Sebuah bukti yang menunjukkan abainya pemerintah negeri ini dalam memenuhi hak-hak warga negara di tengah pandemi. Banyaknya warga yang kelaparan tak justru membuat pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan sosial. Kondisi ini diperparah dengan tersendatnya rencana penyaluran bantuan kepada rakyat sebab tas “Bantuan Presiden” belum selesai dicetak. Hal itu diakui oleh mensos, Juliari Barubara.

Tak hanya tingkat negara, tingkat daerah pun tak lepas dari politisasi bansos. Politisasi bansos tersebut dapat dilihat dari poto yang beredar viral di medsos. Dalam paket bantuan tersebut ada hand sanitizer yang tertempel wajah Bupati Klaten, Sri Mulyani.

Saat rakyat menanti uluran tangan pemerintah, pemerintah justru abai dan sampai hati mempolitisasi bantuan sosial (bansos) untuk menarik simpati rakyat dengan mengatasnamakan pribadi padahal bantuan yang digelontorkan merupakan uang rakyat yang di pungut dan masuk ke dalam APBN. Dzhalim.

Bukti ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam sistem demokrasi sejatinya tak pernah mementingkan kebutuhan rakyat, mereka hanya sibuk mencari eksistensi walau kinerja mereka tak layak diapresiasi. Mental-mental pemimpin tak berhati nurani seperti ini akan terus ada dan langgeng selama demokrasi menjadi sistem yang mengatur setiap lini. Mereka tidak akan pernah peduli nasib rakyat yang terdampak pandemi selagi bukan diri atau keluarga terdekat mereka yang mengalami.

Inilah bukti bobroknya sitem yang berasal dari buatan manusia, demokrasi. Ia hanya akan menjadi wajah buruk yang terus menghiasi kinerja para pemimpin negeri ini. ia hanya akan melahirkan pemimpin yang tak punya empati sama sekali dimana yang mereka utamakan hanya politik dan ekonomi yang menguntungkan dirinya dan dan kroni-kroni.

Berbeda dengan Islam. Islam tak akan membiarkan rakyatnya kelaparan bahkan di tengah pandemi sekalipun. Islam akan menjamin pangan, sandang, papan dan keselamatan rakyatnya sampai kapanpun. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. saat memenuhi kebutuhan rakyatnya beliau melakukan beberapa hal seperti berikut :

  1. Ketika krisis ekonomi, Khalifah Umar memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya
  2. Khalifah Umar ra langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.
  3. Musibah yang melanda, juga membuat Khalifah semakin mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala pemilik alam semesta
  4. Kepada rakyatnya yang datang karena membutuhkan makanan, segera dipenuhi. Yang tidak dapat mendatangi Khalifah, bahan makanan diantar ke rumahnya, beberapa bulan sepanjang masa musibah.
  5. Tatkala menghadapi situasi sulit, Khalifah Umar bin Khaththab meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian kekhilafahan Islam yangkaya dan mampu memberi bantuan
  6. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar ra ketika terjadi bencana adalah menghentikan sementara hukuman bagi pencuri. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan hukum yang sudah pasti dalam Islam,namun lebih disebabkan karena syarat-syaratpemberlakuan hukum untuk pencuri tidaj terpenuhi.

Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam negara Islam ketika tejadi bencana dimana pemimpinnya sigap memenuhi kebutuhan rakyatnya bahkan sampai rela mengirimkan bantuan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal sang Khalifah.

Betapa hari ini ummat merindukan sosok pemimpin yang adil dan bertanggungjawab sehingga rakyatnya bisa hidup dalam kesejahteraan. Namun semua itu hanya di dapat direalisasikan jika kaum muslimin menerapkan aturan yang telah Allah perintahkan,Khilafah. Sebuah institusi yang akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dalam keadaan bencana ataupun tidak. Wallaahu a’lam bisshowab

editor : azkabaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: