30 September 2022

Penulis : Lismayani

Dimensi.id-Lembaga dunia World Food Program (WFP) menyatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi.

Total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi satu miliar orang. Adapun Indonesia, dengan limpahan kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa, ternyata juga harus kelimpungan menghadapi pandemi ini. Ini disebabkan sistem kapitalisme yang di anut negeri, menyebabkan kesenjangan sosial yang menganga lebar di negeri ini.

Kita tahu sebelum pandemi covid-19 menyerang dan melanda dunia termasuk Indonesia, 22 juta penduduk Indonesia sudah mengalami kelaparan kronis. Dan pasca merebaknya pandemi covid-19, jumlahnya bertambah banyak.

Gelombang PHK besar-besaran salah satu penyebab kemiskinan dan kelaparan. Ditambah kebijakan PSBB yang tidak diikuti dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang memadai bagi rakyat, semangkin menambah besar ancaman kelaparan di negeri ini.

Penerapan ideologi Kapitalisme telah menciptakan jurang kesenjangan global di antara negara maju dan negara berkembang terutama di dunia Islam dan menyebarluaskan kemiskinan di kalangan umat Islam. Lapangan kerja yang minim bagi laki-laki, melambungnya harga kebutuhan pokok, dan tingginya biaya hidup di dalam negeri membuat jutaan rakyat menjerit.

Nilai-nilai dasar Kapitalisme memang berkontribusi besar membangun cara pandang yang eksploitatif pada kaum miskin dan lemah. Kapitalisme dengan prinsip dasarnya sekularisme, pragmatisme dan hedonisme serta adanya prinsip ekonomi kapitalisme yakni kebebasan kepemilikan sangat berperan membentuk masyarakat yang egois dan eksploitatif.

Setiap anggota masyarakat akan selalu menghitung ‘harga’ dan ‘keuntungan’ dari setiap hubungan sosial dan praktek-praktek kehidupan yang mereka jalani, mengalahkan semua nilai yang lain, apakah itu nilai kemanusiaan, moral, maupun spiritual.

Tak heran, sistem nilai ini pun sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat di setiap level, dari tingkat individu hingga negara. Absennya peran negara dalam meriayah/mengurusi urusan rakyatnya menambah beban hidup rakyat miskin semakin memilukan.

Kegagalan sistem kapitalisme ini dalam memenuhi hak-hak ekonomi rakyatnya, menguak tentang topeng manis kapitalisme sekularisme. Topeng manis demokrasi kapitalisme yang menutupi Indonesia tidak bisa menghapus ataupun menyembunyikan belenggu kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia. Wajah sebenarnya dari demokrasi kapitalisme adalah sistem gagal yang tidak mampu memelihara urusan umat manusia secara efektif.

Secara sistemik demokrasi kapitalisme melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat.

Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Sebagai contoh 80 persen migas Indonesia dikuasai perusahaan asing begitupun dengan kekayaan alam Indonesia lainnya. Sementara angka kemiskinan terus meningkat, angka korupsi juga meningkat, kemudian konflik sosial di tengah-tengah masyarakat juga cenderung meningkat.

Khilafah Melindungi Kaum Lemah

Indonesia akan memiliki kisah yang berbeda 180 derajat jika negeri ini menerapkan sistem khilafah islamiyah. Bertolak belakang dengan sistem Kapitalisme yang meminimalisir peran negara dan mengutamakan peran pasar. Islam justru sebaliknya. Sesuai sabda Nabi SAW :

” Imam adalah penggembala ( ra’in), dan ia bertanggung jawab untuk orang-orang yang digembalakannya.”  HR. Bukhari

Peran negara sangatlah vital di dalam Islam, tugas utamanya adalah melayani dan mengurusi kebutuhan rakyat, melindungi kaum lemah dan mencegah terjadinya kezaliman. Prinsip mendasar ini akan meminimalkan problem dimasyarakat.

Khilafah adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi yang sehat yang menolak model keuangan cacat Kapitalis yang berbasis riba, melarang penimbunan kekayaan atau privatisasi sumberdaya alam dan melarang asing berinvestasi besar dalam pembangunan  infrastruktur, pertanian, industri, dan tekhnologi.

Pondasi kebijakannya diarahkan untuk mengupayakan distribusi kekayaan yang efektif dalam menjamin kebutuhan pokok semua warga negaranya, disaat yang sama juga meletakkan produktivitas ekonomi yang sehat untuk mengatasi pengangguran massal dan memungkinkan individu untuk mendapat kemewahan.

Khilafah dengan visi politiknya yang lurus akan mampu mengatasi berbagai persoalan dengan langkah-langkah sistemik dan antisipatif, yang fokus  dengan tanggung jawab terhadap rakyat, seperti yang akan diulas sebagai berikut :

1. Khilafah melindungi kaum perempuan dan kaum lemah.  Islam adalah ideologi yang sangat fokus pada perlindungan kaum lemah, Rasulullah SAW.pernah bersabda : ” Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan ‘ kalla’, maka dia menjadi kewajiban kami.   (HR.Muslim), yang dimaksud  kalla adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua.

2. Khilafah menempatkan basis utama kebijakan ekonominya untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat.

Khilafah akan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam, yakni penerapan berbagai kebijakan yang menjamin terwujudnya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi (sekunder dan tersier) sesuai kemampuan mereka.

Dalam kitab al-Amwaal  karangan  Abu Ubaidah, diceritakan bahwa  Khalifah Umar bin Khathab  pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah : ” Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah”, selanjutnya berkata lagi : ” Berilah mereka itu sadaqah berulangkali sekalipun salah satu diantara mereka memiliki seratus onta”.

Masya Allah beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan  primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum muslim yang tidak mampu, membayarkan hutang-hutang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.

3. Khilafah bertanggungjawab mencegah kezaliman dalam segala bentuk. 

Membiarkan kezaliman berlangsung adalah dosa  dan maksiat dan ini diharamkan oleh Allah SWT. Apabila negara membiarkan kezaliman berlangsung, maka seluruh rakyat (kaum muslim) harus melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mengkritik penguasa dan meluruskannya .

Jadi, kewajiban bagi seluruh rakyat (kaum muslim) menyingkirkan kezaliman. Jika rakyat tidak mampu meluruskan penguasanya, persoalan ini dilimpahkan kepada mahkamah mazalim.

Keputusan mahkamah mazalim wajib dijalankan, sehingga pembangkangan penguasa atas keputusan ini membolehkan kaum Muslim memaksa penguasa tersebut tunduk pada keputusan mahkamah mazalim, meski dengan fisik/senjata.

Dengan demikian Khilafah akan memberikan sebuah jaminan nafkah yang menyeluruh bagi kaum lemah, termasuk kaum miskim dan kaum perempuan. Termasuk juga memberikan perlindungan penuh bagi seluruh rakyat dari eksploitasi dan kezaliman.

Sudah saat nya seluruh kaum muslimin berada di bawah naungan sistem Khilafah yang sangat kredibel dan telah teruji oleh waktu dalam menangani kemiskinan dan melindungi kaum lemah.

Wallahu a’lam.

Editor : azkabaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: