30 September 2022

Penulis : Meti Nur Hidayah, S.Pt

Dimensi.id-Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi penyakit corona (covid-19) yang membuat perekonomian mengalami kegocangan. Tidak hanya Indonesia, nyaris semua negara mengalami hal yang sama, bahkan negara dengan perekonomian terkuat di muka bumi yaitu Amerika Serikat juga mengalami kontraksi ekonomi.

Di Indonesia, defisit APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi akibat covid-19 bisa mencapai Rp 853 triliun atau setara dengan 5,07 persen dari BDP (https://liputan6.com  07/04/2020). Untuk mengatasi hal itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan usulan yang mengundang pro kontra yaitu mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang Rp400-Rp600 triliun untu mengatasi pandemi covid-19.

Menurut politikus asal PDIP ini, cetak uang adalah cara tercepat menyediakan dana segar di tengah terbatasnya uang negara untuk pembiayaan penanggulangan dampak COVID-19. Badan Anggaran DPR beralasan diperlukan uang banyak untuk dorong sektor UMKM bertahan di tengah krisis pandemi.

Kebanyakan rakyat juga butuh uang cash untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (https://www.tirto.id). Bahkan mantan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengusulkan kepada BI agar mencetak uang 4000 triliun (https://kompas.com ,02/05/2020)

Memang kebijakan ini sangat nasionalis dan seakan menjadikan suatu negara menjadi sedikit mandiri. Namun, bagi kaum ekonom konvensional kebijakan cetak uang ini sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Pertanyaan analisis yang muncul, mampukan usulan cetak uang menjadi solusi benar untuk menangani defisit anggaran karena pandemi covid-19?

Kebijakan Quantitative Easing (EQ)

Quantitative Easing (EQ) merupakan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan mencetak uang untuk membeli obligasi dan surat utang untuk diberikan kepada dunia usaha dan publik. Kebijakan QE ini yang kini dipakai BI untuk menjaga sistem keuangan, daya beli, dan sektor riil yaitu dengan mengucurkan kredit ke sektor non riil. Uang itu bisa dipakai untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi.

Ide mencetak uang baru ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Dalam teori ekonomi dikenal teori moneter modern (Modern Monetary Theory/MMT) yang berasumsi suatu negara tidak perlu khawatir dengan defisit yang tinggi.

Negara bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengelola dan menjalankan ekonomi di saat krisis seperti ini. Negara jangan khawatir bangkrut karena secara teori negara tidak bisa bangkrut kecuali ada keputusan politik.

Istilah “mencetak uang” disini bukan benar-benar sekedar mencetak uang fisik/kartal (uang kertas dan logam) melainkan menambah suplai uang ke perekonomian. Patut diingat, penambahan suplai tersebut juga tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk simpanan perbankan.

Teori moneter modern menegaskan bahwa negara tidak usah khawatir inflasi tinggi bahkan hiperinflasi jika mencetak uang baru. Bagi mereka, inflasi dan hiperinflasi bisa dikendalikan dan itu bisa dijalankan dengan pendekatan fiskal.

MMT berasumsi meminjam uang, utang luar negeri pakai dolar AS atau mata uang asing lainnya, hingga penerbitan obligasi berbiaya sangat mahal. Sebuah negara bisa memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri di saat krisis tanpa harus berutang, yakni dengan mencetak uangnya, dengan mata uang sendiri.

Belajar dari pengalaman Bank Sentral Jepang (BoJ) menjadi bank sentral pertama yang mengambil kebijakan “mencetak uang” di era milenium pada tahun 2001. Tujuannya adalah memberikan stimulus terhadap perekonomian, dan menaikkan inflasi. BoJ kala itu melakukan QE dengan membeli obligasi perusahaan swasta  hingga saham.

Kebijakan QE di Tengah Pandemi, Solusi benarkah?

Kini di tengah pandemi covid-19, semakin banyak bank sentral yang menerapkan kebijakan “mencetak uang” termasuk juga Bank Indonesia, guna mencegah pengetatan likuiditas di perekonomian sekaligus merangsang perekonomian segera berputar ketika covid-19 berhasil dikendalikan.

Beberapa hari setelah usulan Banggar DPR RI, pihak Bank Indonesia dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia memberikan respon tanggapan terkait usulan cetak uang. “Cetak uang untuk menangani COVID-19 itu barangkali bukan praktik yang lazim di bank sentral dan juga tidak dilakukan oleh BI,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (6/5/2020).

Padahal kenyataannya di luar MMT, bank sentral di banyak negara termasuk Bank Indonesia sebenarnya sudah “mencetak uang”. Hingga saat ini BI sudah “mencetak uang”lebih dari Rp 500 triliun untuk menambah likuiditas di pasar yang sedang mengetat akibat roda perekonomian yang melambat bahkan nyaris berhenti berputar. Artinya tanpa terkait dengan penanganan covid-19 pun kebijakan “mencetak uang” sudah dilakukan oleh BI. Ditambah sejak pandemi covid-19 menghantam perekonomian Indonesia, BI sudah melakukan penurunan Giro Wajib Mimimum (GWM) perbankan dua kali di tahun ini. Penurunan nilai GWM menambah likuiditas ke perekonomian sebesar Rp 117,8 triliun.

Sebelumya di awal tahun ini, BI juga sudah melonggarkan GWM yang menambah likuiditas sebesar 53 triliun. Selain itu, BI juga sudah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai 166,2 triliun. Kemudian memberikan fasilitas repo perbankan senilai Rp 137,1 triliun, dengan fasilitas tersebut lembaga keuangan atau korporasi yang memiliki SBN bisa menggadaikan SBN di BI sehingga mendapat pinjaman.(https://cnbcindonesia.com)

Terkait  kebijakan “mencetak uang “ teori moneter modern yang diusulkankan banyak pihak memberikan penilaian. Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru. Sebab, mencetak uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli. Bahkan menyarankan pemerintah untuk membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan membatalkan anggaran untuk ibu kota baru. Ini sangat penting untuk membantu mengurangi defisit APBN.  (https://tirto.id)

Untuk mencetak uang baru yang berarti menambah uang beredar saat ini memiliki risiko tinggi. Jika uang baru ini membanjiri pasar –di mana suplai lebih tinggi dari kebutuhan– jelas akan berbahaya. Ekonom peraih Nobel asal Amerika Serikat, Paul Krugman, menyebut jika teori moneter modern dipraktikkan tetap akan menyebabkan inflasi tinggi atau hiperinflasi. Jika uang dicetak secara agresif dan investor tidak mau membeli, ekonomi mendapat ancaman serius.

Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, di mana manusia menjadi terbatas untuk berkegiatan ekonomi, terbatas dalam pengelolaan keuangan. Maka dipastikan situasi ekonomi yang berbasis pada sistem ekonomi kapitalis akan tambah merosot. Apalagi kebijakan “mencetak uang” yang meniru resep Jepang tahun 2001 dan Amerika tahun 2008 bukan  di lakukan dalam kondisi terjadinya inflasi dan devaluasi seperti saat ini.  Pandemi covid-19 terjadi secara global dan melumpuhkan satu demi satu berbagai sektor dalam perekonomian. Sehingga jika tetap dilaksanakan kebijakan QE ini dipastikan justru akan semakin memperparah keadaan.

Masalah dasar karena saat ini dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi di bawah payung sistem ekonomi kapitalis. Dimana pengelolaan keuangan negara dilandasi sistem ribawi (suku bunga), sistem moneter dunia berada dalam dominasi dolar Amerika karena uang sebagai alat transaksi menggunakan standar mata uang kertas (fiat money) yang tidak ada jaminannya. Pemasukan negara bersumber dari pajak dan hutang. Ini yang menyebabkan kegoncangan dan memang cacat bawaan dari sistem ekonomi kapitalis.

Pandangan kebijakan keuangan dalam ekonomi Islam

Dalam sistem Islam maka perekonomian sebagai bagian dari bidang kehidupan pasti juga  bersandar pada hukum Islam. Penyelesian wabah dari aspek ekonomi sudah ada standarnya. Hal ini karena sistem ekonomi islam berasal dari Allah SWT. Sistem ini sudah baku sehingga tinggal memikirkan teknis aplikasinya.

Dalam hal pengelolaan APBN, Islam berbeda dengan sistem kapitalis. Sistem keuangan negara Islam dilakukan dengan sistem baitul mal. APBN Islam sudah memiliki pos tetap, baik dari sisi pendapatan ataupun belanja. Sistem moneter Islam berpijak dengan standar mata uang menggunakan emas dan perak.

Dalam Islam tidak ada kebijakan berjenjang karena hanya berlaku satu sektor ekonomi saja yaitu sektor ekonomi riil. Sehingga saat memberikan bantuan maka langsung pada pihak yang membutuhkan pembiayaan modal. Dan bentuknya bisa berwujud hibah (tanpa kompensasi dan tanpa tuntutan pengembalian) dan berupa pinjaman non ribawi.

Saat pandemi seperti ini, maka Islam telah menetapkan serangkaian kebijakan.  Pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) untuk memutus rantai penularan wabah. Sehingga dampak ekonomi hanya akan terjadi di satu wilayah wabah saja. Dan pada wilayah yang terkena wabah maka negara Islam menetapkan anggaran penuh. Semuanya ditanggung negara. sehingga roda perekonomian tetap bisa berjalan.

Saatnya dunia melakukan revolusi secara fundamental. Beralih dari sistem keuangan ribawi kapitalis yang terbukti gagal dan menyengsarakan menuju sistem keuangan baitul maal yang menjamin kebaikan dan kepastian. [S]

Editor : azkabaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: