3 Oktober 2022

Dimensi.id-Belum usai perkara minimnya fasilitas kesehatan sehingga banyak suspect Covid-19 banyak ditelantarkan, kini muncul fenomena tak kalah genting. Ramai-ramai warga di beberapa daerah menolak jenazah pasien positif ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

Salah satu yang disorot adalah penolakan jenazah di tempat pemakaman umum (TPU) di Makassar dan Gowa, Sulawesi Selatan. Ini berawal dari penolakan warga di sekitar TPU Baki Nipa-nipa, Kelurahan Antang, Manggala, Makassar pada Minggu (29/3/2020). Masih di Manggala, penolakan juga datang dari warga sekitar TPU Pannara pada Selasa (31/3/2020)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa teriris hatinya tatkala mendengar kabar peristiwa penolakan pemakaman jenazah Covid-19.
Penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok warga di daerah Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Kamis (9/4/2020).

Ganjar mengaku terkejut dengan peristiwa tersebut, terlebih saat mengetahui bahwa jenazah yang ditolak pemakamannya itu adalah seorang perawat yang bertugas di RSUP Kariadi Semarang. Dengan sorot mata yang berkaca-kaca, Ganjar pun menyampaikan permintaan maaf.

Edukasi tentang penanganan yang tepat terhadap pemakaman jenazah korban Covid-19 perlu diberikan kepada masyarakat. Setelah ada edukasi dari para ahli, kemudian mereka perlu sekaligus memberikan contoh dengan mempraktikkan cara pemakaman yang benar dan aman sehingga tidak terjadi penularan.

Edukasi dan contoh yang benar itulah, masyarakat diharapkan menjadi sadar sehingga mau menerima pemakaman jenazah korban Covid-19 Perlakuan diskriminatif dari masyarakat berupa cap negatif, pengucilan dan pengusiran dari rumah kos hingga penolakan jenazah, di karenakan masyarakat khawatir tertular, tentu akibat minimnya informasi akurat dan edukasi yang sampai ke masyarakat.

Sebab lain munculnya sikap masyarakat seperti ini adalah akibat lambanya tindakan pemerintah menangani pandemi di awal sebagai langkah pencegahan.


Pemerintah hanya meminta rakyat melindungi diri sendiri. Pemerintah kurang cepat mengambil kebijakan yang komprehensip untuk menghentikan serangan virus yang telah menwaskan sekitar 10.000 warga di Amerika dan 500 orang di Indonesia ini.

Diperburuk dengan minimnya informasi serta edukasi kepada masyarakat dehingga mengakibatkan masyarakat berlebihan dalam pencegahan penyebaran virus corona.


Mengingat pengetahuan masyarakat pun berbeda-beda hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar keamanan dan kenyaman di masyarakat tetap kondusif dan terjamin.

Munculnya penolakan tersebut dimungkinkan oleh kurangnya edukasi terkait penanganan korban maupun penyebab penularan Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang belum paham terkait penanganan juga sikap dalam menghadapi wabah.

Hal ini terjadi karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ditambah koordinasi yang minim. Minimnya komunikasi publik tersebut diperparah dengan tidak sinkronnya
kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kebijakan setiap negara dalam menghadapi virus corona berbeda-beda. Ada negara yang menerapkan langkah herd immunity atau kekebalan komunitas untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Ahli epidemiologi penyakit menular dari Universitas Edinburgh, Mark Woolhouse mengatakan, herd community bisa diciptakan secara alami tanpa vaksinasi.

Caranya, dengan membiarkan banyak orang terinfeksi hingga antibodi mereka tumbuh dengan sendirinya. Inggris sempat melakukan herd immunity. Pemerintah di sana mendorong munculnya kekebalan alami itu dengan membiarkan sekolah, teater, dan tempat publik lainnya tetap
dibuka untuk umum.

Dilansir dari The Atlantic, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson ketika itu berpendapat pembatasan sosial hanya akan menimbulkan keresahan sosial, dan membuat orang tidak kooperatif dan tidak waspada.

Lalu, Kepala Penasihat Ilmiah Inggris Sir Patrick Vallance meyakini diperlukan sekitar 60% populasi di negaranya atau 40 juta warga yang terinfeksi agar kekebalan komunitas bisa terwujud. “Sehingga lebih banyak orang kebal terhadap penyakit ini dan kami mengurangi penularannya,” kata Patrick, dikutip dari ABC Australia.


Kegagalan herd immunity juga terjadi di Belanda. Perdana Menteri Mark Rutte pada 19 Maret 2020 mengatakan kekebalan kawanan adalah strategi pemerintahnya dalam mengontrol penyebaran virus tanpa pembatasan sosial. Strategi itu disetujui oleh mayoritas anggota parlemen. Pada akhirnya eksperiman tersebut tidak berhasil.

Melansir dari Whizz Flash, kegagalan terjadi karena pemerintah Belanda membiarkan anak muda keluar rumah. Kelompok umur ini memang jarang menunjukkan gejala Covid-19, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Tapi kenyatannya, mereka justru yang paling banyak terinfeksi di Belanda.

Kondisi itu diperparah dengan kontak anak-anak muda dengan kelompok rentan. Kasus infeksi bukan menurun, malah semakin banyak dan tidak dapat
ditangani oleh sistem layanan kesehatan di sana.

Dua negara telah membatalkannya, Swedia justru tengah memulai penerapan herd immunity. “Tujuan utama kami sekarang adalah untuk memperlambat penyebaran infeksi sebanyak mungkin, dan membangun semacam kekebalan dalam masyarakat,” kata ketua ahli epidemologi Swedia, Ander Tegnell, dikutip dari ABC Australia.

Tegnell menyakini virus corona akan reda sekitar bulan Mei dan kembali mengancam pada musim gugur. “Penting mengetahui seberapa banyak populasi yang terinfeksi. Ini akan menentukan apa yang terjadi di musim gugur,” katanya.

Paul Franks, ahli epidemologi geneti dari Universitas Lund dalam The Conversation menulis, Swedia optimistis menerapkan kekebalan kawanan lantaran memandang virus corona memiliki risiko yang lebih ringan ketimbang flu Spanyol.

Pemerintah Swedia memperkirakan tingkat Case Fatality Ratio (CFR) atau proporsi angka kematian terhadap kasus infeksi dalam wabah corona di negara tersebut hanya berkisar 0,5% hingga 1% lebih rendah dari flu
Spanyol yang mencapai 3% pada tahun 1918 dan 1919 lalu.

Mengingat pengetahuan masyarakat pun berbeda-beda hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar keamanan dan kenyaman di masyarakat tetap kondusif dan terjamin.

Hal ini terjadi karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ditambah koordinasi yang minim. Minimnya komunikasi publik tersebut diperparah dengan tidak sinkronnya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Namun semua akan berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Islam memandang pemimpin adalah pelayan dan pelindung umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al- Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).

Maka peran seorang pemimpin di sini sangat diperlukan, selain sebagai tempat berlindung pemimpin pun seharusnya menjadi tempat mengadu berbagai kesulitan dan ketakutan.


Apalagi di tengah wabah seperti ini. Pemerintah wajib tegas dalam mengambil kebijakan termasuk karantina wilayah disertai kewajiban pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Memberi pemahaman bahwa virus pun merupakan qadha dari Allah, maka sikap terbaik kita adalah ridho dan ikhlas sebagaimana sikap seorang muslim yang tertimpa musibah. Tugas pemimpin di dalamnya adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penyebaran virus, dan siapa saja yang tertular, demikian juga wilayah penyebarannya, dan bagaimana cara menjaga diri dari virus tersebut.

Tentunya hal ini membutuhkan kerja sama dari beberapa kalangan entah ulama, hingga tokoh-tokoh masyarakat, tenaga medis, serta media-media informasi lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerimanya. Sehingga masyarakat dapat menyikapi dengan tepat, dan mendukung penanganan dengan harapan upaya yang telah di lakukan adalah upaya
terbaik dan tetap dalam koridor keimanan, bahwa baik dan buruknya dari Allah

Adapun tentang datangnya wabah atau suatu penyakit juga demikian. Semuanya adalah ketetapan (qodlo) dari Allah. Dalam hal ini seorang muslim wajib iman bahwa Allah telah menciptakan suatu penyakit, dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Inilah hakikat iman kepada qodlo dan qodar, baik dan buruk berasal dari Allah.
Wallahu’alam bi ash-shawwab

Penulis : Siti Latifah (Aktivis Mahasiswa)

Editor : azkabaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: