5 Oktober 2022

Dimensi.id-Sejak awal Maret lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia terjangkit Corona atau COVID-19 di Istana, Jakarta, Senin (2/3/2020) (Tirto.id, 02/03/2020) dan hingga kini jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Sabtu (25/4/2020), tercatat 8.607 kasus positif, 1.042 sembuh, dan 720 meninggal (25/04/2020).

Dari efek pandemi tersebut timbulah berbagai kebijakan di antaranya: Pertama, bidang perpajakan di mana aturan penagihan pajak perusahaan sejenis Netflix, Google dan Zoom ini adalah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam rangka menghadapi ancaman virus corona covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan alasan pemerintah memasukkan soal pajak perusahaan internet ke dalam Perpu. Karena dalam kondisi wabah corona ini transaksi elektronik akan meningkat sehingga pemerintah perlu menjaga basis pajaknya (02/04/2020).

Kedua, di bidang pemerintahan, Presiden Jokowi memutuskan mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai solusi penanganan pandemi virus corona di Indonesia. Langkah itu menjadi jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan karantina wilayah atau lockdown ( 02/04/2020).

Ketiga, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah akan menggratiskan pemakaian listrik golongan pelanggan 450 volt ampere (VA) selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai April hingga Juni 2020. Golongan pelanggan 900 VA juga akan mendapatkan diskon tagihan 50% di periode yang sama (02/04/2020).

Dari kebijakan yang timbul tersebut tentu ada hal yang perlu ditilik. Pertama di sektor pajak, tak bisa dipungkiri negeri tercinta ini yang pendapatan terbesarnya berasal dari pajak akan berusaha memburu semua bidang yang berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah, tak terkecuali pada masa pandemi ini. Di mana terdapat kebijakan belajar ataupun bekerja dari rumah yang otomatis akan lebih banyak menggunakan aplikasi yang bisa menghubungakan seseorang dengan yang lainnya agar tetap produktif walau dari rumah. Sehingga kesempatan ini tak dilewatkan oleh pihak berwenang untuk menarik pajak yang berasal dari perusahaan seperti Netflix, Zoom dan sejenisnya.

Kedua, berkaitan dengan pemerintahan ternyata pemerintah lebih memilih mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai solusi penanganan pandemi virus corona di Indonesia daripada melaksanakan karantina wilayah atau lockdown. Hal ini pun menjadi pilihan karena lockdown dianggap akan menggangu perekonomian.

Selain itu, jika ditilik lebih jauh tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh pihak berwenang jika lockdown dilaksanakan. Sebagai contoh jika seseorang menggurung ayamnya, berarti ia harus siap memberi kebutuhan makan dan minumnya agar kelangsungan hidup ayam tersebut tetap terjaga. Dan inilah salah satu alasan mengapa negeri ini masih enggan melakukan lockdown karena hal itu akan menjadi beban negara. Sebab dalam sistem kapitalisme peran negara dalam mengurusi rakyatnya berusaha diminimalkan, karena negara dan rakyat hubungannya seakan penjual dan pembeli.

Ketiga, di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah mengambil kebijakan untuk menggratiskan pemakaian listrik golongan pelanggan 450 volt ampere (VA) dan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA terhitung mulai April hingga Juni 2020. Tapi anehnya pelanggan dengan volt ampere lebih tinggi dari itu, harus menerima kenyataan bahwa mereka harus membayar tagihan listrik yang lebih besar dari biasanya. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar, apakah listrik gratis atau diskon bagi pemakai listrik tersebut merupakan subsidi silang yang berasal dari pelanggan yang memiliki volt ampere yang lebih tinggi?

Lebih dari itu, dari beberapa kebijakan yang timbul seolah negeri ini belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut. Terlebih dalam masalah pendanaan yang seolah terseok-seok dalam mengatasinya. Ini pun tampak dari kebijakan yang tak melewatkan untuk memburu pajak dari perusahaan Netflix, Zoom dan sejenisnya. Begitu pun kebijakan yang lebih memilih PSBB daripada lockdown. Belum lagi adanya wacana bahwasanya tidak semua PNS akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 karena konon dananya akan dialihkan untuk penanganan covid-19.

Mirisnya lagi di tengah pandemi Covid-19 yang seharusnya pemerintah garda terdepan dalam mengurusi rakyatnya yang kesusahan, apalagi tak sedikit dari masyarakat yang merasakan dampak  dari pandemi tersebut, ternyata pemerintah membuka rekening donasi untuk penanganan kasus Covid-19 tersebut. Ini nampak lucu, karenanya tak sedikit masyarakat berceloteh Indonesia sebenarnya negara atau yayasan? Sungguh begitu nampak keuangan negeri ini yang begitu minim. Padahal negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi sayang semua itu tak dapat dinikmati oleh penduduk negeri ini, sebab tak sedikit telah diprivatisasi.

Tak ketinggalan pula, dalam masa pandemi ini yang tak sedikit pemerintah membutuhkan dana, sehingga negeri ini melakukan pinjaman (baca utang) pada Bank Dunia. Begitu juga tentang penerbitan surat utang terbesar dan terlama sepanjang sejarah Indonesia, di saat pandemi ini.

Sungguh begitu nampak ketidaksiapan negeri ini dalam menghadapi wabah tersebut. Hal ini tidak lain karena minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu berpangkal dari banyaknya sumber daya alam (SDA) negeri ini yang telah digadaikan oleh para pejabat publik, ditambah lagi banyaknya utang luar negeri yang berbasis riba. Ini pun menjadi bukti bahwasanya pengurusan urusan umat tidak diserahkan kepada ahlinya dan diperparah oleh sistem yang diterapkan saat ini, yakni kapitalisme.

Sementaradalam Islam yang mana tidak hanya mengatur masalah individu dengan penciptanya, tetapi mengatur pula bagaimana hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Karenanya tak ada persoalan yang tidak ada solusinya dalam Islam.

Tak terkecuali tentang tata cara yang mesti ditempuh dalam menghadapi wabah disuatu wilayah. Sebagai contoh penerapan lockdown pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana beliau bersabda, “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR al-Bukhari). Jadi sebenarnya kebijakan lockdown sudah ada jauh sebelum beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam situasi pandemi saat ini

Dalam sistem Islam pun negara memiliki sumber dana untuk penanganan bencana/wabah. Sehingga saat bencana/wabah itu datang negara tak bingung dalam persoalan pendanaan. Sebab pemasukan negara diperoleh dari berbagai sumber, yakni: Pertama, pos fa’i dan kharaj. Kedua, pos kepemilikan umum.

Ketiga, pos zakat. Sedangkan pos pembelanjaan meliputi, pos dar al-Khilafah, pos kemaslahatan negara, pos subsidi, pos jihad, pos pengelolaan zakat, pos pengelolaan kepemilikan umum, pos keperluan darurat, pos anggaran, pengontrolan, dan pengawasan umum. Tentu semua pengelolaan itu dilakukan oleh negara, bukan swasta, apalagi asing.

Kalaupun di suatu wilayah negeri Islam mengalami kesulitan, maka sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra. menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al-‘Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, “Saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di Madinah) dan dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut”.

Adapun jika Baitul Mal mengalami kekosongan, maka upaya terakhir adalah dengan mengambil pajak dari rakyat. Pajak tersebut pun hanya diambil dari orang-orang yang mampu/kaya saja. Setelah keadaan telah stabil maka pajak otomatis dihentikan. Karena sesungguhnya pajak bukan merupakan pendapatan tetap negara, karena sifatnya hanya insidental.

Dengan demikian, sulit mengatasi wabah yang ada saat ini, jika kepentingan ekonomi lebih dikedepankan daripada nyawa seseorang. Begitu pun solusi yang diberikan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karenanya hanya dengan kembali pada aturan-Nya dan dengan meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. tentang penanganan wabah, maka masalah ini akan mudah diatasi. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Penulis : Fitri Suryani, S.Pd (Guru dan Penulis Asal Kabupaten Konawe, Sultra)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: