30 September 2022

Dimensi.id-Geger keputusan Kemenkumham Yasonna Laoly perihal dibebaskannya sebanyak 30.432 napi demi antisipasi penyebaran Covid-19 di lapas. Yasonna berdalih bahwa ia sedang menggalakkan progam asimilasi dan integrasi sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran  Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang telah melebihi kapasitas.

Masyarakat menilai bahwa keputusan tersebut sangat tidak tepat di tengah runyamnya pandemi dunia ini. Melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat tertinggi di dunia, yakni 8.2%. Padahal di seluruh dunia, angka kematian atau fataly rate disebabkan Covid-19 secara keseluruhan adalah 3,7% (dilansir dari worldmetersinfo). Ha ini menunjukkan bahwa kondisi Indonesia masih sangat jauh dari kondusifitas.

Wajar keputusan tersebut sangat menggegerkan masyarakat yang berjuang mencari keamanan di tengah bahanya pandemi ini. Yasonna menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak sebagaimana yang masyarakat pikirkan. Ia berdalih bahwa program asimilasi dan integrasi tidak termasuk bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi dan teroris. Hal itu sebagaimana pada Peraturan Pemerintah  Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi. Namun dalam perkembangannya terdapat setidaknya empat hal yang direvisi pada mekanisme PP tersebut.

Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang telah memiliki 2/3 masa tahanan. Hal ini, sebanyak 15.442 terpidana narkotika. Kedua, berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Hingga saat ini sebanyak 300 orang. Ketiga, narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Sedangkan yang terakhir, bagi narapidana WNA sebanyak 53 orang.

Penolakan masyarakat terhadap keputusan tersebut bukanlah tanpa sebab, melihat alasan yang dilontarkan Yasonna tidaklah mendasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenurrohman. Ia menyayangkan keputusan tersebut berpotensi  melemahkan tindak korupsi di negeri ini.

Ia menilai bahwa napi korupsi jumlahnya tidak banyak, tidak sebagaimana tindak kriminal lainnya. Sehingga jika dikeluarkan, tidaklah menjamin pengurangan yang signifikan. Selain itu, pidana korupsi, teroris, dan narkotika khususnya bandar adalah tindak kejahatan serius. Kemudian ia memaparkan alasan lain bahwa kondisi Lapas Khusus korupsi seperti  Lapas Sukamiskin tidak mengalami kelebihan kapasitas. Sehingga alasan guna pencegahan Covid-19 bukanlah langkah yang tepat.

Masyarakat menilai rawannya penumpang gelap pada kebijakan Yasonna. ICW menyebut bahwa hingga 4 kali Yasonna mencoba membebaskan napi korupsi melalui PP yang ada. Merupakan agenda lama yang terus diupayakan Yasonna guna memberikan keringanan pada pidana korupsi. Ini merupakan indikasi yang kuat bahwa pejabat kita belum siap untuk membasmi penyakit yang masih menggerogoti negeri kita, yaitu korupsi. Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan aspek keamanan pasca dibebaskannya para napi tersebut. Tak lama dibebaskan, ternyata ramai diberitakan bahwa mereka kembali melakukan aksi kejahatan. Menurut Kemenkuham, tercatat sebanyak belasan napi kembali melakukan tindak pidana.

Dan jumlah ini berpeluang bertambah. Sudahlah masyarakat ketar-ketir dengan penyebaran Covid-19 dan kesulitan ekonomi dampak dari Work From Home, ditambah pula aksi kriminalitas dari para napi. Sudahlah masyarakat jatuh, tertimpa tangga pula. Pemerintah terlihat terburu-buru dengan kebijakan ini. Dari kebijakan tersebut, pemerintah telah diuntungkan dengan menghemat pengeluaran sebesar 260 miliyar dengan pembebasan 30.432 napi. Pemerintah seakan berusaha cuci tangan dari kewajiban politiknya mengurusi urusan rakyatnya, terlebih di tengah bencana nasional ini.

Dalam sistem kapitalisme, wajar jika pemerintah lebih memandang keuntungan materi daripada sekedar satu nyawa rakyatnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana awal pemerintah kita menyikapi pandemi ini. Tidak bergegas melakukan pencegahan sejak dini, justru menggalakkan sektor pariwisata agar ekonomi semakin kuat meski di tengah pandemi. Menjadi hal yang lumrah melahirkan pemimpin yang abai, sibuk memikirkan kepentingan segelintir elite meski harus mengorbankan kepentingan mayoritas masyarakat, dan tidak amanah.

Berbeda dengan Islam. Aturan Islam mencegah pejabat sewenang-wenang  dalam membuat aturan. Karena manusia tidak diperbolehkan membuat aturannya sendiri, namun ditetapkan oleh as Syar’i, yakni Allah SWT. Ketika manusia diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, berpeluang tercampuri dengan kepentingan pribadi dan tidak lepas dari sifat manusia yang serba terbatas. Penetapan dan penggalian hukum berdasarkan al Qur’an dan as Sunnah menutup peluang manusia untuk membuat aturan dengan semena-mena.

Penulis : Alfiana Norsha Audina S. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: