30 September 2022

Dimensi.id-Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan sejak dibuka pada Sabtu (11/4/2020), sebanyak 1.4 juta orang telah mendaftar Kartu Prakerja gelombang pertama hingga hari ini, Minggu (12/4/2020) pukul 16.00 WIB.

Kuota pada gelombang pertama pendaftaran Kartu Prakerja ini adalah 164.000 orang. Sementara itu, yang sudah verifikasi NIK sebanyak 624.000 orang.

Denni menyebutkan, yang sudah memilih gelombang atau batch ada 78.000 orang.

Gelombang pertama, kata Denni, berlangsung sejak Sabtu kemarin hingga Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB. (kompas.com)

Ditengah pandemi yang lebih masyarakat butuhkan adalah bantuan kebutuhan dasar pokok khususnya masalah pangan. Hadirnya kartu prakerja adalah sebuah ketidak nyambungan antara permasalahan dengan solusi.

Masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup bukan karena mereka malas bekerja namun karena kita sedang dilanda pandemi, mengharuskan #DirumahAja, WTH (work from home), sekiranya tetap ada orang yang bekerja di luar rumah misal para pedagang yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari pendapatan harian, tetap saja kondisinya sudah  tidak sama, pada dasarnya ekonomi bangsa memang terpaksa kacau, sekitar 150 ribu PHK dilakukan perusahaan-perusahaan semakin menambah pelik permasalahan.

Di tengah segala kesulitan hidup itu, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja menjadi Rp 2 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. Program ini konsepnya dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga para pendaftar prakerja dan korban PHK dilatih secara online, ada uang tunjangan akan tetapi uang tunjangan tidak benar-benar bisa membantu, karena uang yang diberikan dalam bentuk pelatihan. Adapun uang insentif Rp. 500 ribu untuk bekal selama pelatihan dan hanya diberikan satu kali sampai ia mendapatkan pekerjaan.

Ketidak tepatan lainnya adalah para korban PHK sudah dapat dipastikan bukan orang-orang yag tanpa keahlian, mereka punya keahlian akan tetapi tidak ada lahan pekerjaan. Maka adanya kartu prakerja adalah jaka sembung.

Padahal daripada dana hambur tidak jelas karena banyak jaka sembung. Pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang dimasa pandemi daripada membagikan dana langsung/cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?

Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis tidak efektif, lebih prioritaskan keuntungan politik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Pemerintah hanya memberi pelatihan dan modal mencari kerja, bukan gaji. Tak ada jaminan mereka pasti mendapat pekerjaan pasca mengikuti pelatihan.

Arim Nasim dalam artikelnya bertajuk Mengatasi Pengangguran, menjelaskan dalam sistem Islam, Khalifah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).

Mekanisme yang dilakukan Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi.

Dalam mekanisme individu, Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja bagi laki-laki serta kedudukannya di hadapan Allah Swt., serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal, maka Khalifah wajib memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya termasuk pendidikannya.

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan.

Negara tidak akan memberi ruang berkembangnya sektor nonriil seperti penerapan kapitalisme. Sebab, sektor nonriill selain haram juga menyebabkan beredarnya kekayaan di seputar orang kaya saja.

Dalam iklim investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Itulah sedikit gambaran mekanisme Kapitalisme hari ini VS mekanisme Islam tatkala diterapkan dalam sebuah negara. Sistem Islam yang menempatkan kemaslahatan rakyat seagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat sebagai tujuan. Pengangguran akan dengan mudah diatasi dan lapangan kerja tercipta secara adil. Namun, semua ini akan terwujud manakala sistem Islam diterapkan dalam institusi negara Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam.

Penulis : Muthi Nidaul Fitriyah

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: