30 September 2022

Dimensi.id-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenan dengan virus Corona. Kepala Bagian Humas dan Protokol Dirjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan ” hingga saat ini yang keluar dan bebas 30.432, melalui asimilasi 22.412 dan integrasi 8.020 narapidana dan anak.

Rika Aprianti juga menjelaskan Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak yang membebaskan warga binaan dengan jumlah 6.348, disusul Jawa timur 2.524, Lampung 2.416, Jawa tengah 2.003, dan Aceh 1.898.

Ketika membaca kalimat ” Sumatra Utara yang terbanyak membebaskan narapidana dengan jumlah 6.348 orang”. Membuat aku terkejut dan khawatir, karena aku tinggal di salah satu kota di Sumatera Utara. Di tambah lagi dari kiriman berita atau informasi yang aku dapat dari grup watshap mengenai perampokan, kencurian serta tindakan-tindakan kriminal lainnya yang itu semua terjadi di wilayah tempat aku tinggal. Belum lagi berita kriminal di wilayah-wilayah Sumatra Utara lainnya, dan di seluruh Indonesia. Ini semua sudah pasti ada hubungannya dengan pembebasan para narapidana di negeri ini.

Menambah ketakutan dan ke khawatiran masyarakat semangkin bertambah. Ditengah-tengah suasana wabah seperti ini, masyarakat sudah sulit untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, ditambah lagi dengan pembebasan narapidana yang jahat. Sempurnalah kesulitan dan penderitaan masyarakat Indonesia. Tindak kriminal ketika tidak adanya wabah sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesulitan ekonomi atau kemiskinan.

Ehh… Malah pemerintah ini membebaskan narapidana dengan alasan mengantisipasi penularan virus Corona (covid-19) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang melebihi kapasitas. Dan dengan alasan penghematan anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) hingga Rp.260 miliar. Ini namanya pemerintah menutup masalah dengan masalah, bukan memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan masalah.

Yang seharusnya masyarakat mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemerintah, ini malah membebaskan narapidana yang jahat untuk menambah kerusuhan di tengah-tengah masyarakat yang berjuang menjaga diri dari virus Corona. Mengapa aku mengatakan narapidana yang jahat, karena Pak Yasonna H.laoli Kemenkumham menargetkan empat kriteria narapidana yang dibebaskan.

Pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun, yang sudah menjalankan 2/3 masa tahanan .

Kedua, narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun keatas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Ketiga, narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan.

Keempat, narapidana WNA asing. Ini semuanya adalah narapidana yang jahat, walaupun tidak semua narapidana itu jahat dan ada juga yang sudah bertaubat. Namun ketika mereka dibebaskan di tengah kondisi wabah ini, dan membuat mereka sulit mencari penghidupan, inilah yang memaksa mereka untuk mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan dulu. Dan semangkin banyak lah tindakan-tindakan kriminal di Indonesia. Dan untuk narapidana koruptor tidak pantas mereka dibebaskan karena mereka telah banyak merugikan negara.

Kemudian untuk narapidana yang mengidap sakit kronis, kenapa tidak ustad Abu bakar Ba’asyir yang di babaskan? Beliau sudah sangat sepuh dan sakit, serta sudah lebih dari 2/3 menjalani masa tahanan. Ketika rakyat kecewa dengan ketidakadilan yang diperbuat oleh rezim ini dan memberikan keritik atau nasehat, rezim malah menangkap dan mempenjarakan nya.

Disinilah tampak jelas sekali kezdoliman yang dilakukan oleh rezim di sistem demokrasi. Hukum dijadikan sebagai permainan dan tawar-menawar demi manfaat serta keuntungan untuk mereka yang kaya berkuasah, bukan untuk mereka yang lemah dan tak berdaya.

Dalam pandangan Islam ketika terjadi pandemi atau wabah di suatu wilayah, maka wilayah asal wabah menutup akses keluar dan masuk untuk warganya dan warga diluar dari wilayah yang tidak terkena wabah, kemudian Kholifah memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat keseluruhannya dan inilah istilahnya lockdown. Mengenai permasalahan tindak kriminal, Islam memiliki solusi yang terbaik. Yakitu :

pertama, Islam memenuhi seluruh kebutuhan sandang, pangan dan papan warganegara nya.

Kedua, Islam memberikan jaminan keamanan untuk seluruh warganegara nya.

Ketiga, Islam memberikan hukuman kepada warga nya yang melakukan tindakan kriminal sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan didalam Al-Qur’an dan Sunnah. Karena hukuman didalam sistem Islam adalah sebagai Jawazir (penebus dosa) dan Jawabir (penjegah).

Dengan cara seperti ini lebih menghemat biaya, negara tidak perlu membangun lapas atau rutan serta memenuhi kebutuhan tahanan. Contoh : seorang pencuri dihukum dengan potong tangan, setelah tangannya dipotong dia bebas kemana saja. Dan hukuman seperti ini membuat orang lain tidak berani untuk melakukan nya.

Kasus tindak kejahatan di masa Daulah Khilafah 14 abad lamanya,  sangatlah sedikit sekali karena warganegara khilafah hidup dalam kesejahteraan dan keamanan yang sangat terjaga. Warganegara yang kaya dan yang miskin, yang muslim dan non muslim  semua diperlakukan sama tidak ada pembedaan diantaranya. Marilah kita kembali kepada aturan Sang Pencipta yang lebih mengetahui tentang ciptaan Nya.

Wallahu’alam bishowab.

Pe nulis : Ummu umaroin

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: