30 September 2022

Dimensi.id-Miris, satu kata yang menggambarkan sebuah realita di tengah pandemi kini. Malang sekali ketika melihat masyarakat yang justru melakukan penolakan terhadap jenazah covid-19. Peristiwa ini terjadi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa teriris hatinya tatkala mendengar kabar peristiwa penolakan pemakaman jenazah Covid-19.

Penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok warga di daerah Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Kamis (9/4/2020). Jenazah yang ditolak pemakamannya itu adalah seorang perawat yang bertugas di RSUP Kariadi Semarang. Dengan sorot mata yang berkaca-kaca, Ganjar pun menyampaikan permintaan maaf. (Sumber : kompas.com)

Tak hanya di Jawa Tengah, penolakan jenazah covid-19 juga sempat terjadi di Sumatera Barat. Ini terjadi di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Saat proses pemakaman pada malam hari, masyarakat di sekitar tanah milik Pemerintah Kota Padang itu melakukan penolakan.(sumber : kompas.com)

Sebenarnya bukan hanya terhadap jenazah covid-19, masyarakat yang berstatus ODP, PDP, maupun yang telah positif covid-19 juga tak sepi dari celaan dan kucilan dari masyarakat. Romo dari Karina Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Fredy Rante Tarik mengajak umat Katolik untuk tidak mengucilkan sesama yang saat ini menjadi orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) akibat virus corona (Covid-19). Tidak dipungkiri dalam situasi seperti saat ini stigma negatif masih terjadi di masyarakat pada ODP maupun PDP sehingga dikucilkan atau dicap kotor oleh masyarakat. (Sumber : beritasatu.com)

Diskriminasi di tengah masyarakat masih kian terjadi. Sebenarnya jika ditelaah, ini terjadi karna minimnya edukasi yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat. Faktanya, banyak informasi simpang siur berkembang di masyarakat. Di tengah masyarakat yang memang kurang inisiatif untuk mencari tahu lebih dalam pula, kebanyakan memilih menelan informasi dari media mainstream maupun WhatsApp group, misalnya.

Yang paling sering muncul di media mainstream adalah info kenaikan jumlah dan kebijakan pemerintah. Namun konten edukasi masih minim seperti masa inkubasi virus covid-19, cara membuat hand sanitizer yang tepat, atau cara pemakaman jenazah terjangkit covid-19. Karena minimnya edukasi, menciptakan dua golongan masyarakat, yakni golongan masyarakat peduli dan golongan masyarakat yang parno alias khawatir secara berlebihan.

Di sisi lain tidak dipungkiri masyarakat juga butuh transparansi dari pemerintah tentang persoalan ini. Ainun Najib dalam telekonferensi di kanal Youtube oleh Energy Academy Indonesia pada 5 April 2020 mengatakan, data yang diberikan oleh pemerintah belum transparan. Ia menilai, Kemenkes tak menggunakan data dari hasil tes laboratorium daerah sehingga jumlah kasus yang dilaporkan tak mencerminkan keadaan sebenarnya. Meski pemerintah menampik dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan, justru akibat tertutupnya data ini membuat sebagian masyarakat merasa gamang menghadapi pandemi ini. (Sumber : tempo.com)

Merupakan bentuk kelalaian negara tepat rasanya dituliskan untuk menggambarkan suasana pandemi di negeri ini. Kelalaian itu bukan hanya dinilai dari segi kesigapan hadapi pandemi di awal kemunculan, juga kelalaian untuk memberikan edukasi ke tengah masyarakat. Negara justru hanya disibukkan dengan informasi angka yang belum tervalidasi secara akurat di lapangan. Edukasi terhadap pandemi justru diambil alih oleh komunitas, organisasi, swasta maupun sebagian masyarakat yang memang memiliki kesadaran untuk melakukannya.

Satu hal bahwa sinergitas antar elemen memang dibutuhkan di masa sekarang, tapi jangan sampai ini jadi argumentasi pemerintah untuk lepas tangan. Negara harus menyadari penuh bahwa ini tugasnya yang sedang ia lalaikan. Yang harusnya berada di garda terdepan mengerahkan upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan justru dikembalikan pada upaya individu atau kelompok masyarakat. Jika semua bisa dilakukan masyarakat lantas apa tugas negara?

Sebuah kewajaran dengan sistem kapitalisme hanya mencetak negara yang tidak menjalankan pengurusan umat dengan baik. Negara dalam sistem ini hanya berperan sebagai sarana alias fasilitator agar pihak lain ikut bermain untuk “mengerjakan” yang sudah menjadi tanggung jawabnya.  Negara dengan sistem kapitalisme ini juga hanya mementingkan persoalan ekonomi dibandingkan masyarakat, bisa dilihat edukasi tidak lebih penting daripada upaya mencari peluang keuntungan di tengah pandemi ini. Apa kondisi seperti ini yang harus kita pertahankan?

Sebagai muslim, seharusnya kita bisa memahami bahwa kembali pada aturan Allah adalah solusi. Syariat Islam yang merupakan aturan sempurna seharusnya kita sadari agar itu bisa diterapkan di semua lini. Islam tidak hanya bicara ibadah ritual atau moral, pandemi seperti ini Islam pun punya solusi dari akar hingga daun yang berbuah kebaikan bagi kehidupan ini.

Dalam Islam, semua berpijak pada aqidah Islam. Individu dipahamkan untuk taat pada syariat Islam, masyarakat pun tak lepas dari ketaatannya pada Allah, begitupula negara yang menjadikan aqidah islam sebagai asas untuk mengatur seluruh aspek dengan syariat Allah.

Setiap individu dalam Islam maka harus memerhatikan apakah perbuatannya telah berdasarkan hukum Syara’ ataukah tidak. Masyarakat pun juga harus memperhatikan kewajiban dirinya dalam hukum Syara’ salah satunya perkara fardhu kifayah yang tidak bisa dilewatkan. Sebuah kezhaliman apabila masyarakat membiarkan jenazah tertolak ketika sudah waktunya dimakamkan. Oleh sebab itu, dalam Islam masyarakat juga harus paham bagaimana syariat Islam mengatur perkara fardhu kifayah yang terkait.

Kemudian, islam memandang pemimpin adalah pelayan dan pelindung umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Pemimpin yang merupakan representatif negara wajib bertanggung jawab penuh akan urusan rakyatnya. Ditambah lagi di tengah pandemi seperti ini pemerintah harus tegas dan tepat mengambil kebijakan sebagaimana syariat Islam mampu menyelesaikan permasalahan wabah pada masa peradaban islam.

Sebenarnya jika negara mau mengoptimalkan perannya dalam mengurus urusan masyarakat, persoalan minim edukasi ini tidak akan terjadi. Sebab, negara dalam Islam bisa mengoptimalkan peran departemen penerangan dalam hal ini media informasi untuk terus mengedukasi umat tentang pandemi dan memahamkan umat tentang syariat islam. Media bisa difungsikan baik itu berupa media cetak, elektronik, hingga media sosial untuk memperkaya edukasi di antara informasi mengenai wabah.

Kemudian, negara juga bisa menggandeng tokoh masyarakat, alim ulama, dokter dan para pakar untuk menjadi rujukan edukasi di tengah umat. Negara juga bisa bersinergi dengan kelompok masyarakat agar bahu membahu memastikan pemahaman masyarakat di lapangan. Dan mencegah adanya kezhaliman atau kemungkaran akibat ketidaktahuannya soal Pandemi ini.

Dengan adanya peran negara yang optimal dengan penerapan hukum Syara’ dan dibarengi individu dan masyarakat, tentu masyarakat akan tepat bertindak di tengah kondisi sekarang. Namun, tatkala negara ini belum berlandaskan pada Islam maka kerusakan, kelalaian, dan kekacauan akan jadi buah dari abainya kita juga terhadap syariat Islam. Semoga khilafah Islamiyyah sebagaimana yang Allah janjikan bisa segera terwujud dan menjadi jawaban atas keresahan dan kesengsaraan yang dihadapi masyarakat kini. Aamiin yaa rabbal ‘alamin. Wallahu’alam bish shawab.[ia]

Penulis : Fani Ratu Rahmani (Aktivis Dakwah dan Pendidik Homeschooling Balikpapan)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: