5 Oktober 2022

Dimensi.id-Wow, menjelang puncak pandemi covid 19, Presiden Jokowi melambungkan diri, meniup angin segar bagi jutaan rakyat yang tengah didera kondisi pelik akibat surutnya kegiatan ekonomi dan PHK massal dari banyak perusahaan.

Tak tanggung-tanggung, presiden akhirnya meluncurkan program kartu prakerja. Anggaran dana pun ditambah 2 kali lipat, menjadi 2 trilyun dengan target penerima 5,6 juta.

Dalam program tersebut, untuk mendapatkan bantuan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Para peserta harus login dan mendaftar dulu. Kemudian wajib mengikuti tes, yaitu tes motivasi dan matematika dasar. Kemudian baru mengikuti pelatihan secara online. Setelah itu akan mendapat tunjangan. Sementara penyelenggara pelatihan, yakni platform digital yang ditunjuk akan mendapatkan dana dari negara sejumlah 1 juta dari 1 orang peserta.

Paket pelatihan yang ditawarkan pun sungguh menggiurkan. “Teknik Lengkap Menjual Apapun dengan Mudah”, “Kelas Investasi Pemula untuk Raih Keuntungan Cepat”, “Cara Jitu Naik Jabatan dengan Cepat”, dan “Jago Bicara di Depan Umum Berpenghasilan Jutaan”. Membaca pilihan judul yang disediakan, jadi teringat kelas training seputar motivasi dan bisnis yang sudah lama beredar di tengah masyarakat. Saat ini program demikian bukan sesuatu yang istimewa di kalangan anak muda.

Masalahnya pula, program-program ini tak bisa menjawab problem di lapangan sama sekali. Karena yang dibutuhkan dalam kondisi darurat ekonomi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan mendasar, yaitu urusan perut. Fakta miris yang baru saja terjadi, yakni meninggalnya seorang ibu tersebab kelaparan yang menimpa keluarganya, semakin membelalakkan mata, bahwa rakyat tengah berada dalam kondisi genting.

Karenanya, layak jika peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengkritik program ini. Yudhistira mengatakan bahwa Kartu Pra Kerja mungkin sesuai bila diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik.

Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. (politik.rmol.id)

Segmen masyarakat yang paling merasakan dampak kelesuan ekonomi adalah para pekerja informal. Untuk itu, bantuan langsung tunai dari pemegang kebijakan lebih mendesak untuk segera direalisasikan. Bukan malah pengadaan pelatihan online yang lebih banyak menggelontorkan  keuntungan kepada pengusaha platform digital.

Hingga saat ini, angka pengangguran terus melaju pesat karena wabah Covid-19. Sebelum pandemi pun, tahun 2019 tingkat pengangguran berada di kisaran 7,1 juta orang. Sementara korban PHK akibat Covid-19 mencapai 2,8 juta orang. Masyarakat yang mengandalkan upah harian atau masuk kategori kelompok ekonomi rentan akibat Covid-19 juga masih sangat masif. Saat ini, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia berada di angka 75,9 juta orang, sementara jumlah masyarakat yang mengandalkan pekerjaan paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang (bps.go.id).

Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa program ini tak lain adalah agenda yang terlalu dipaksakan demi pencitraan agar jabatan dan kekuasaan penguasa tidak terancam. Tentunya rakyat masih mengingat janji-janji manis kampanye sang presiden. Dalam moment krisis ini nampaknya dijadikan kesempatan terbaik untuk membuktikan kepada khalayak

bahwa program realisasi janji kampanye tengah berlangsung. Berharap masyarakat akan menganggap betapa pemerintah telah mengutamakan kepentingan rakyat, maka utang kepada rakyat telah terbayarkan. Serangan bujuk rayu kepada rakyat telah berhasil dilempar.

Dari sini bisa terlihat gambaran tentang kebijakan seorang pemimpin yang dipenuhi nafsu syahwat kekuasaan. Bukan lagi sebagai pelindung dan pengayom warga negara, namun lebih banyak menjadikan rakyat sebagai tumbal kekuasaan. Segala apa yang dilakukan tidak untuk kesejahteraan rakyat, namun demi memenuhi titah tuannya, yakni para kapital. Inilah yang terjadi jika mengambil sistem kapitalisme sebagai asas dalam mengatur tatanan masyarakat dan negara.

Pemimpin adalah Negarawan Sejati

Dalam paradigma Islam, pemimpin ibarat penggembala yang diberi amanah akan gembalaannya. Semua yang berkaitan dengan kebutuhan dan keselamatan gembalaan, ada di bawah tanggung jawab sang penggembala. Sungguh perumpamaan yang sangat indah dan sesuai dengan tab’iat manusia.  

Sebuah masyarakat pasti membutuhkan seorang pemimpin hebat, bersifat amanah dan adil serta seorang negarawan sejati. Bukan pemimpin namanya jika segala tingkah laku dan kebijakannya hanya mengejar kepentingan pribadi. Seorang pemimpin harus sanggup memikul beban amanah yang berat sekaligus mulia.

Konsep agung ini hanya ada pada Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).

Dari gambaran yang diberikan oleh Rosulullah, sungguh Islam telah menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Kelak di akhirat, sang penguasa akan ditanya tentang pertanggungjawaban akan amanah kepemimpinannya. Termasuk bagaimana solusi yang diambil ketika ada wabah global yang membuat rakyat tak lagi bisa melaksanakan kegiatan ekonomi seperti biasa.

Do’a Rosulullah Saw. kembali mengingatkan kita akan beratnya amanah yang dipikul oleh seorang pemimpin. “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR Muslim). Wallahu a’lam bish-shawwab.[ia]

Penulis : Ita Mumtaz

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: