5 Oktober 2022

Dimensi.id-Wabah Covid-19 belum usai. Kasus positif dan korban meninggal terus bertambah. Grafiknya kian menanjak. Rakyat pun merasa was-was bila anggota keluarganya ikut menjadi korban. Terpapar virus Corona dalam siklus Pageblug ini. Keterbatasan akses  ekonomi akibat kondisi wabah kian menambah kecemasan. 


Sementara beberapa proyek perusahaan mandeg. PHK  masal tak bisa terhindarkan. Sebanyak kurang lebih 150 ribu orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah pun sebenarnya telah membuat program jarhing pengaman sosial (JPS).

Ada enam jenis, salah satunya adalah pemberian Kartu Prakerja. Program ini telah lama ada, namun  selama pandemi Covid ini berlangsung, anggaranya dinaikkan dati 10 trilliun  menjadi 20 trilliun. Harapanya, agar sasaran penerima lebih luas, yaitu 5,6 juta orang. Dana itu digunakan untuk membiayai pelatihan  bagi korban PHK. Mereka dilatih secara online.  Pertanyaanya, apakah progaram ini tepat sasaran?


Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai bahwa Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Menurutnya, saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik.

Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline. Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang.


“Ini kayak “Jaka Sembung” naik ojek (tak nyambung), karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online gitu ya,” terangnya dalam diskusi online bertajuk “Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI”.


Memang, dalam situasi krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara.


Merujuk pada catatan Kemenaker, hingga 13 April 2020 terdapat 2,8 juta orang dirumahkan karena dampak pandemi corona. Angka ini menambah panjang daftar pengangguran di negeri ini. Jumlah yang tidak kecil ini dipastikan menderivasi problem baru.


Pemerintah memproyeksikan dua skenario untuk menghadapi pandemi Covid-19 berkait penambahan penganguran dan kemiskinan,  yaitu skenario sangat berat dan berat.


Skenario berat, bakal ada tambahan 1,16 juta penambahan orang miskin dan penambahan pengangguran 2,92 juta orang. Dan skenario paling berat, maka ada akan tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. (13/4/2020)


Konyolnya, di tengah kondisi yang kian di ujung tanduk ini, pemerintah bukannya sigap melakukan penanganan yang bersifat jangka pendek dan panjang. Pemerintah malah menaikkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja hingga 100 persen, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, serta menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang.


Program Kartu Prakerja yang dicanangkan di saat krisis ini seakan dipaksaan. Dalam program ini korban PHK dilatih secara online,  baru berhak mendapat tunjangan. Sementara untuk penyelenggaranya, juga bakal mendapat dana.  Dana tersebut akan dipotong dari tunjangan para pekerja tadi.  Jadi vendor-vedor ini yang bakal beroleh keuntungan. Payah deh.


Real, yang butuhkan saat ini bukan lagi pelatihan, melainkan dana segar agar asap dapur  tetap bisa mengepul. Rakyat butuh makan.Rakyat miskin dan para korban PHK lebih membutuhkan kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Prakerja.


Tambahan pula, pelatihan online menjadi syarat wajib dari program Kartu Prakerja. Padahal sebagian besar korban PHK adalah para pekerja informal. Alih-alih melek teknologi, dapat penghasilan untuk bisa makan saja sudah bersyukur. Mengapa harus memaksa mereka agar menjadi sok online?
Program pelatihan online Kartu Prakerja malah tidak efektif dan salah sasaran karena digital skill dari sebagian besar pesertanya juga masih terbatas. Hendaknya kebijakan yang diluncurkan di era sulit ini jangan sekadar menuntut pekerja agar jadi high-tech secara instan.


Lebih dari itu semua, program “kartu sakti” seperti Kartu Prakerja ini tak ubahnya kebijakan asal jadi. Nampak hanya demi memenuhi janji kampanye tanpa memperhatikan kebutuhan hakiki rakyat. Program Kartu Prakerja yang dibanggakan pemimpin negeri ini itu sangat tidak tepat diterapkan saat pandemi corona. Tidak _nyambung_ dengan masalah yang akan diselesaikan

Ibarat, Joko sembung _Naik Ojek, Gak Nyambug Jek!


Kebijakan ini menegaskan bahwa sistem negara kita memang super kapitalistik. Dalam setiap kebijakan publik, selalu mengandung syarat birokratif yang sulit. Kondisi semakin sulit, masalah semakin pelik.

Kemiskinan naik tajam. Hendaknya penguasa melakukan ikhtiar terbaik untuk mengurus rakyatnya. Meyakini bahwa wabah ini datang dari Allah SWT Sang Mahakuasa, yang oleh karenanya solusi dan pengurusannya juga semestinya dikembalikan sesuai aturan dzat yang membuat kehidupan dan menurunkan bencana. Bukan aturan yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tega mengail di air yang keruh alias beroleh keuntungan.


Rasulullah ﷺ bersabda,


مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ


“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).


Islam, agama yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini adalah sebuah sistem. Sistem kehidupan sesuai sunah Rasul-Nya. Khilafah mengemban tata aturan yang berlandaskan pada konsep ri’ayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat).


Sistem inilah yang mampu meniscayakan pengurusan urusan manusia dengan standarnya adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) secara menyeluruh orang per orang.Termasuk dalam sistem ini kebijakan dalam penyediaan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber nafkah bagi para pekerja.Di samping itu,  manajemen dalam sistem pemerintahan islam bersifat rapi, saling mendukung, serta sigap terlibat dalam tim kerja yang solid.


Semuanya ditempuh agar warga dalam semua kondisi, saat ekonomi normal maupun saat terdampak wabah dan krisis. Semua rakyat tetap memperoleh pemenuhan nafkah beserta penjagaan stabilitas ekonomi hingga tingkat rumah tangga. Satu persatu, tak ada yang terlewat. Tak ada seleksi, tak ada persyaratan. Itulah sistem Khilafah Islamiyah.


Di saat wabah dan krisis, pemerintahan Khilafah menyiapkan dan memberikan bantuan dengan jumlah yang memadai, bahkan berlebih. Dalam manajemen ekonomi di masa kekhilafahan, tidak pernah terjadi kekurangan dalan neraca APBN. Sistem ekonomi berbasis syariah dalam format pengelolaan baitul maal selalu surplus. 


Bagi muslim, tak ada alasan untuk segera menoleh pada sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah swa. Sebagai sosok uswah hasanah yang layak jadi panutan bagi muslim siapapun, baik posisinya sebagai rakyat biasa maupun pemimpin dan penguasa. Wallahu a’lam bishshowab[ia]

Penulis : Susmiyati, M.Pd.

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: