30 September 2022

Dimensi.id-Semenjak mewabahnya virus Sars-Cov2 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 banyak pola kehidupan yang berubah, yang menyebabkan bermunculan kebijakan-kebijakan baru. Seperti, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dirumahkan, lalu kebijakan bekerja dari rumah dan sebagainya.

Namun ada kebijakan menarik yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu terakhir. Kebijakan yang terkesan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi terlihat ada baiknya, tapi di sisi lain malah jelas mengandung banyak mudharat atau bahaya yang nyata adanya.

Apa sebenarnya kebijakan itu? Ya, kebijakan itu adalah program pembebasan narapidana dari hukumannya. Hal itu diputuskan oleh Kemenkumham dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona dari dalam penjara. Sebagaimana kita ketahui jumlah narapidana yang ada di penjara memang melebihi standar kapasitas yang seharusnya.

Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkum HAM, total tanahan dan narapidana di Indonesia sebanyak 236.453 orang, dengan kapasitas 132.335. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah tahanan dan narapidana terbanyak se-Indonesia. Jumlah tahanan dan narapidana di Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara sebanyak 30.971 orang, dengan kapasitas 12.574.

Data Ditjen PAS Kemenkum HAM pun menyebut, dari 33 kanwil, hanya tujuh kanwil yang tidak melebihi kapasitas, yakni Kanwil Sumatera Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kepadatan paling parah ada di Kalimantan Timur. Di sana, jumlah total tahanan dan narapidana sebanyak 11.341 orang, dengan kapasitas hanya 3.586. Artinya, melebihi kapasitas sebesar 216%.

Maka, pemerintah khawatir kepadatan jumlah napi ini menjadikan anjuran social distancing tidak bisa dilakukan selama di penjara. Dengan dalih keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (sebagaimana tertuang dalam pancasila), pemerintah melalui kemenkumham malah menggadaikan keamanan masyarakat yang lain. Mengapa bisa seperti itu?

Mengejar penjahat dan menangkapnya, serta mengadilinya dengan hukum yang seadil-adilnya bukan hal yang mudah di negri ini, dimana hukum bisa diperjualbelikan dengan uang dan jabatan. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi korban kejahatan dan kriminalitas ini malah diberikan hadiah dengan dibebaskannya para penjahat itu.

Pemerintah menenangkan rakyat dengan memberi pengertian bahwa mereka (para napi) sudah diberi bekal untuk berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat. Para napi juga tetap dikontrol dengan komunikasi daring melalui WhatsApp Group yang dibuat oleh pengurus lapas agar tetap bisa mengawasi mereka selama di luar penjara.

Namun apakah faktanya berjalan seideal itu? Apakah tindakan itu sudah tepat diambil di tengah meluasnya kondisi krisis ekonomi dan kepanikan seperti ini?

Baru beberapa hari pasca pembebasan para napi, sudah ada ulah kejahatan yang kembali mereka lakukan. Belasan narapidana itu kembali ditangkap dan menjalani proses penyidikan. Adapun lokasi kejahatan mereka  tersebar di daerah Surabaya, Semarang, Bali dan Kalimantan Timur. Sementara kejahatannya berupa penjambretan dan pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan yang berulang tersebut menunjukkan pada kita bahwa hukum yang diberikan selama masa kurungan penjara tidak membawa efek jera pada narapidana, dan menjadi bukti ketidakmampuan Negara dalam menjamin keamanan di ranah publik. Narapidana dikeluarkan dari penjara tanpa diberi pekerjaan, alhasil mereka menekuni pekerjaan lamanya yang meresahkan masyarakat.

Miris! Tanpa bermaksud untuk menjeneralisir semua eks-narapidana akan berlaku sama, namun kondisi lapangan pekerjaan yang makin susah saat pandemi korona melanda, sebenarnya membuat orang-orang yang kesusahan untuk bertahan hidup akan menghalalkan segala cara. Bahkan dengan tindakan kekerasan sekalipun.

Hal ini berbeda dengan islam yang mempunyai konsep hukum yang jelas, yakni sanksi hukum yang diberikan haruslah sesuai dengan hukum syara’ dan bersifat zawajir dan jawabir (pencegah dan penebus). Sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan kedua konsep tersebut. Sehingga ketika hukuman itu dilakukan benar-benar membawa fek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama dengannya.

Islam juga menjamin keamanan warganya dengan memberikan aturan yang jelas. Bahkan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa satu jiwa yang tidak bersalah dan terbunuh, hal itu bisa sampai mengguncangkan arsynya Allah Ta’ala. Maka, islam akan membuat regulasi aturan setertib mungkin untuk tetap memastikan jiwa-jiwa yang berada dalam naungannya untuk tetap aman dan tentram.[ia]

Penulis : Jihan Alviana S.

Editor :

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: