5 Oktober 2022

Dimensi.ia-Ditengah adanya pandemi wabah virus covid 19 ini, masalah terus berdatangan tak berujung. Rakyat menjerit dengan jeritan yang tak terkata, seolah menutup mata dan telinga. Ditengah jeritan rakyatnya, para pemimpin negeri ini justru mengeluarkan kebijakan yang membuat keadaan hati masyarakat semakin menangis.

Seperti dilansir KUMPARAN NEWS Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly telah menerbitkan keputusan menteri (KEPMEN) mengenai pembebasan napi demi mencegah penyebaran virus Corona di penjara.

Sejak KEPMEN tersebut diterbitkan pada 30 Maret, hingga kini sudah 35.000 lebih narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi. Meski demikian jalan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab napi yang dibebaskan dikhawatirkan kembali berbuat kejahatan.

Benar saja, terdapat napi yang kembali ditangkap karena berbuat pidana. Padahal Ditjen PAS mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah.

Seperti di  Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29)yang dibebaskan pada 2 april,kembali ditangkap pada 7 april karna menerima paket ganja seberat 2 kg. Demikian pula di Sulawesi selatan seorang pria berinisial Rh harus kembali mendekam dalam penjara karna hendak mencuri dirumah warga, dan masih banyak lagi napi yang kembali berulah setelah dikeluarkan dari penjara.

Guru besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman (UNSOED) prof Hibnu Nugroho, menilai fenomena tersebut sebagai kegagalan Kemenkumham khususnya Ditjen PAS serta lapas atau rutan dalam mengawasi para napi yang di bebaskan. Hibnu menduga lapas atau rutan belum menyiapkan sistem kontrol para napi tersebut.

Dengan diterbitkannya kepmen yang membebaskan lebih dari 35 ribu napi ini jelas menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Kemunculan virus ini saja sudah cukup membuat resah masyarakat. Pengambilan kebijakan yang salah kaprah, dengan melepaskan begitu banyak narapidana ditengah mewabahnya virus covid 19 dan pastinya dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit akan memicu mereka nekat melakukan aksi jahat yang biasa mereka làkukan.

Pun, terkhusus untuk napi koruptor, mereka juga dilepaskan, padahal para koruptor ini lah yang banyak merugikan negara. Dana dan uang yang mereka ambil adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini semakin mengiris hati rakyat.

Meskipun ketika melepas para napi, pemerintah berdalih untuk mencegah penyebaran virus di dalam lapas, dan untuk mengurangi pembiayaan pemerintah dikarenakan jumlah penghuni lapas yang terlampau besar, bahkan over kapasitas. Membuat pengeluaran pemerintah untuk lapas saja sedemikian besarnya, namun hal ini semakin membuktikan dan membuka mata kita, bahwa negara yang hidup dibawah sistem kapitalis memang tidak peka terhadap rakyatnya, bahkan cenderung abai dengan kemaslahatan umat. Karena yang menjadi standarnya adalah manfaat, namun manfaat untuk orang dan pihak tertentu.

Hal ini terlihat dalam situasi yang sulit, rakyat justru dibebankan untuk mengadakan kesehatan sendiri, meski ada sedikit bantuan yang diinformasikan, namun itu hanya sekedar tambal sulam dan tidak serius. Faktanya, banyak dari para tim medis, yang mereka adalah pahlawan di garda terdepan untuk melawan covid, harus rela memakai APD seadanya, padahal merekalah yang paling rentan terinfeksi virus karena bersentuhan langsung dengan pasien. Dan kenyataannya, banyak dokter dan perawat pasien Covid yang berguguran satu persatu ketika mereka bertugas merawat pasien.

Demikian juga dengan masyarakat yang daerahnya terindikasi virus covid, bantuannya tidak merata, bahkan meski keadaan tidak aman rakyat harus berjuang tetap memenuhi kebutuhan sehari hari. Dari sini semakin jelas, penguasa berlepas tangan dalam mengurusi urusan rakyatnya, kesehatan, kebutuhan pokok dan keamanan harus diusahakan sendiri.

Namun, hal ini tidak akan terjadi pada negeri yang menjalankan syariat Islam. Secara keseluruhan didalam Islam kebutuhan akan rasa aman di tengah masyarakat menjadi hal yang benar-benar diusahakan. Rasa aman yang dimaksud adalah terhindar dari kejahatan para oknum tindak kriminal yang merugikan orang lain, baik itu pencuri, pembegal, pembunuh dan lain sebagainya.

Ini dikarenakan Islam memiliki seperangkat hukum tegas yang menjadikan tindak kriminal dapat diminimalisir, mengemukanya tindak kejahatan tersebut  antara lain disebabkan degradasi keimanan dan ketaqwaan terhadap ajaran agama. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang kian mendesak, serta lemahnya hukum untuk menindak tegas para pelaku kriminalitas.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, ada beberapa langkah yang diambil oleh Islam diantaranya dengan meningkatkan pemahaman ajaran agama yang melarang setiap individu untuk melakukan tindak maksiat, ketika hal ini tertanam dalam diri setiap individu kejahatan dalam bentuk apapun tidak akan dilakukan.

Selanjutnya tersedianya lapangan pekerjaan, agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Kemudian penegakkan hukum yang tegas dari seorang pemimpin bisa membuat efek jera bagi pelaku kriminal.

Apakah hukum Islam betul-betul membawa rakyatnya aman? Jawabannya ya. Bukankah mengqishas orang yang telah membunuh bertujuan untuk memelihara darah manusia? bukankah memotong tangan pencuri untuk menjaga harta milik umat? Bukankan rajam ditegakkan untuk memelihara kehormatan?. Hal ini seperti yang di gambarkan  oleh Allah dalam firmannya: “didalam (pelaksanaan) qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi orang orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (QS al-baqarah:179).

Demikianlah penjagaan Islam untuk keamanan rakyatnya, usaha kriminal dihalau terlebih dahulu sebelum benar-benar menjadi tindak kriminal. Walaupun tidak dipungkiri pelaku kejahatan dimasa £slampun pasti ada, namun tidak separah hari ini. Qallahu A’lam Bisdhawab[ia]

Penulis : Sulastri (Pemerhati Umat)

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: