3 Oktober 2022

Dimensi.id-Pembebasan narapidana yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly adalah upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Sekitar 3000 lebih narapidana dan anak dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Hal ini pun berbeda jauh dengan yang telah ditargetkan sebelumnya, dimana hanya 3000 Tutur  Plt Dirjen permasyarakatan Nugroho dalam keterangan persnya.(Liputan6.com. Minggu,5/4/2020).

Hal tersebut pun, sontak membuat geger publik hingga spekulasi dari berbagai pihak pun mencuat.  Diantaranya adalah Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Thomas Sunaryo meminta Kemenkumham mengevaluasi program asimilasi tersebut. Menurutnya ada dua hal yang harus dicermati oleh pemerintah, pertama memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan di dalam lapas.

Kedua napi yang dikeluarkan itu kan (napi) umum, itu harus di evaluasi apakah dia punya pekerjaan, tinggal dimana, diterima tidak dalam lingkungannya. Dia kan juga harus menghidupi dirinya, harus cari makan,” ujar Sunaryo. Walaupun secara terplisit ia juga tetap mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Benar saja, baru beberapa hari kebijakan pembebasan napi ini dilakukan timbullah masalah baru dimana terjadi kecemburuan diantara hati para napi yang tidak terkategorikan dalam program asimilasi dan integrasi tersebut. Kerusuhan pun terjadi di Lapas Tuminting, Manado Sulawesi Utara tepatnya  pada hari Sabtu 11 April 2020 hal ini disinyalir karena napi tindak kejahatan narkoba memaksa untuk dibebaskan seperti napi lainnya.(Merdeka.com)

Bukan saja itu, hal lain pun nampak pada napi yang telah mendapat program asimilasi dan integrasi. Bahkan Sejumlah napi yang sudah dinyatakan bebas kembali berulah dengan melakukan kejahatan kembali. Sekitar 27 napi berulah kembali dari 38. 822 jumlah yang telah dibebaskan. Kejahatan yang mereka lakukan pun beraneka macam diantaranya pencurian motor baik secara sembunyi maupun secara kekerasan, mengedar narkotika dan pelecahan seksual.

Setelah terungkap fakta-fakta diatas, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menanggapi dengan memberikan pernyataan yang begitu miris menurutnya angka narapidana yang melakukan kejahatan setelah bebas itu sangat rendah. Yasonna Laoly hanya meminta seluruh jajarannya meningkatkan koordinasi dengan kepolisian terkait narapidana yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana lagi. Yasonna meminta ke pihak kepolisian agar napi itu segera dipenjara lagi. (20/4/2020).

Hal yang menjadi pertanyaan besar dibenak rakyat, apakah kebijakan Asimilasi dan Intergritas dengan membebaskan narapidana ditengah Pandemi Covid-19 menjadi  prioritas atau masalah? Berangkat dari fakta yang telah dibeberkan oleh beberapa media tanah air diatas, sungguh hanya menampilkan fakta yang jauh dari harapan publik ketika Asimilasi dan Intergrasi ini diterapkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Maka sangat wajar jika keputusan pembebasan napi ini semakin membuat rakyat cemas.

Betapa tidak,  puluhan ribu napi bebas bersileweran ditengah rakyat yang sedang mengurung diri di rumah demi mencegah penyebaran Covid-19. Kini, kecemasan pun bertambah yang sebelumnya hanya memikirkan agar tidak terjangkit virus Corona, sekarang ditambah lagi ancaman kejahatan sewaktu- waktu menghampiri mereka. Apalagi, sudah terbukti bahwa ada napi yang bebas kembali berulah walaupun hanya sebagian namun itu sudah real terjadi.

Memang sangat wajar, jika ada napi yang kembali berulah karena para napi ini butuh makan dan tidak semua napi yang keluar itu dari keluarga mampu. Bahkan mereka itu terdiri dari anak jalanan bahkan rumah tidak punya lebih – lebih pekerjaan. Jadi, solusi terakhir yang mereka lakukan adalah dengan melakukan kejahatan kembali. Berbeda halnya jika mereka tetap di Lapas, kebutuhan makan dan minum mereka ditanggung oleh negara serta pembinaan pun tetap dilakukan.

Oleh sebab itu, Kebijakan Asimilasi dan Integrasi ini belum menjadi skala prioritas dalam masa Pandemi pada  saat ini bahkan hal ini hanya menambah masalah baru yang semakin membuat pemerintah kebablakkan dalam memikirkan dan menanganinya.

Pemerintah seharusnya fokus dalam mengatasi penularan dan pencegahan Covid-19. Bukan menambah masalah baru,dengan membebaskan napi atas nama kemanusiaan. Justru napi itu lebih aman di Lapas ketimbang mereka dikeluarkan. Jangan membuat kecemburuan publik, dimana rakyat tak bersalah dirumahkan dan rakyat bersalah dibebaskan.

Sesungguhnya, kejadian saat ini pernah menimpah kaum – kaum terdahulu. Salah satunya kaum muslim di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, dimana salah satu wilayah kekuasaan negara Islam terjangkit suatu wabah yang begitu mengerikan bahkan banyak korban meninggal akibat wabah tersebut. Dan seorang pemimpin yang begitu peduli terhadap nyawa rakyatnya langsung melakukan tindakan menutup secara keseluruhan akses ke daerah tersebut atau istilah populernya lockdown.

Selama lockdown itu dilakukan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun melakukan interaksi baik orang yang berada di daerah wabah itu maupun orang luar yang ingin memasuki daerah tersebut. Bahkan saat wabah semakin merebak kedua pemimpin/ gubernur daerah itu ikut merenggang nyawa. Hingga tiba, gubernur penggantinya menemukan cara bagaimana wabah itu musnah salah satunya adalah mengisolasi orang- orang yang sehat dengan menyuruh mereka menyebar ke gunung- gunung hingga akhirnya wabah itu bisa teratasi. (Dikutip dari berbagai sumber)

Sehubungan dengan itu apakah harus menunggu pemimpin negeri ini berguguran baru kemudian melakukan tindakan lockdown? Entahlah, Yang pastinya orang – orang yang berada dalam Lapas itu belum ada kabar jika mereka sudah terjangkit Covid-19 maka kebijakan untuk membebaskan mereka ditengah pandemi adalah kesalahan.

Seharusnya, negara melakukan lockdown pada tempat itu saja ketimbang membebaskan mereka. Bahkan jika negara peduli nyawa rakyatnya bukan saja lapas atau tempat – tempat yang dilockdown namun satu negara pun bisa dilockdown secara total agar penyebaran Covid-19 ini cepat teratasi.

Memang benar hidup dan mati manusia Allah yang menentukan, namun setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya yakni rakyatnya. Berhati – hatilah jadi pemimpin karena ketika rakyat sudah terdzolimi maka itu akan menjadi beban yang kau pikul di dunia maupun diakhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya.” (HR. Al-Bukhâri no.893 dan Muslim no.4828)[ia]

Penulis :

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: