3 Oktober 2022

Dimensi.id-Sejak covid 19 melanda Negeri ini, kebutuhan APD bagi Nakes melonjak tajam. Kekurangan APD pun tidak bisa di pungkiri. Baru-baru ini pernyataan mengejutkan pun dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, beliau menyatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona. Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu.

Mantan direktur pelaksana World Bank itu menambahkan, negara-negara dunia saat ini sangat membutuhkan APD, test kit Covid-19, dan ventilator. Sri Mulyani mengatakan, untuk menjaga rantai pasok akan produk itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank akan memberikan dukungan agar perusahaan yang bisa menghasilkan APD bisa mendapatkan prioritas sokongan.

“Sehingga suplai alat kesehatan seluruh dunia bisa ditingkatkan. Nah ini juga salah satu termasuk Indonesia kesempatan, karena beberapa seperti alat pelindung diri, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyuplai, termasuk hand sanitizer, dan lain-lain,” kata dia.

Seolah bersebrangan dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir. Beliau menyampaikan hingga saat ini BUMN masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan tenaga medis yang menangani pasien corona, jika terus bertambah.

Erick menjelaskan sudah melakukan simulasi terhadap kemampuan rumah sakit BUMN jika wabah virus corona di Indonesia terus bertambah. Menurut Erick, rumah sakit milik BUMN dan jaringannya mampu menampung sekitar 10.000 pasien.

Untuk menangani sekitar 10.000 pasien, kata Erick, dibutuhkan sekitar 1,5 juta APD “Sebagai catatan 10 ribu pasien kebutuhan APD 1,5 juta, jujur nggak ada,” jelas Erick saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Sementara itu, untuk ventilator dibutuhkan sebanyak 500 unit. Sementara BUMN hanya mampu menyediakan hanya setengahnya. Pabrik mobil di dalam negeri memang mengaku bersiap memproduksi alat yang membantu pernapasan pasien covid-19.

Demikian pula dengan swab test BUMN hanya punya 40.000 unit. Sementara untuk obat, BUMN punya stock 60.000, berupa chloroquine, zitromax dan obat-obat lainnya.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia juga mendatangkan alat pelindung diri (APD) dari China melalui skema bantuan maupun pembelian langsung untuk menanggulangi virus Corona. APD digunakan oleh para tenaga medis di dalam negeri yang sangat membutuhkan.

Namun, ternyata ada tulisan ‘made in Indonesia’ di APD impor dari China. APD itu memang dibikin di Indonesia, namun pemilik produknya tetap pihak luar negeri. Begini penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Jadi jangan heran jika APD bantuan China atau beli di China tapi made in Indonesia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo lewat Twitter, Agus Kamis (26/3/2020) seperti dikutip dari detikcom.

Pandemi covid 19 yang sedang melanda negeri ini bukanlah permainan bisnis yang mendominasikan keuntungan di dalamnya. Pandemi ini harusnya di selesaikan dengan kemampuan maksimal. Kebutuhan APD bagi para Nakes merupakan suatu keharusan yang semestinya di persiapkan pemerintah. Alih-alih menyediakan APD bagi Nakes, yang terjadi adalah pemerintah sibuk mencari-cari keuntungan dari kondisi ini. Sudah jelas Indonesia mampu memproduksi APD sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tapi Pemerintah sibuk mencari bantuan dana dari IMF untuk bisa memproduksi kemudian mengekspor ke Negara luar yang membutuhkan.

Harusnya pemerintah mengeluarkan dana pribadinya dari pos-pos pendapatan Negara, dan memangkas Gaji dan Tunjangan presiden beserta para menteri dan staff khusus Presiden. Negeri ini terlihat begitu abai terhadap keselamatan nyawa para Nakes, keberadaan para Nakes di garda terdepan dalam penanganan covid 19 harusnya mendapatkan jaminan keselamatan dari Negara. Tapi fakta di lapangan begitu jelas menunjukkan bahwa pemerintah lebih mencari keuntungan yang dapat menambah devisa negara. Seolah uang lebih penting dari pada nyawa manusia.

Sungguh, sistem kapitalis ini hanya mementingkan korporasi dalam regulasinya. Rakyat hanya alat yamgereka peras tenaganya agar menghasilkan keuntungan untuk para kapital. Lebih parahnya lagi, di tengah pandemi yang mengganaskan ini mereka seolah menganggap ini bagian dari permainan bisnis yang bisa mereka manfaatkan. Sistem kapitalis ini menjadikan Pemerintah tidak lagi hadir sebagai pelindung rakyatnya, rakyat benar-benar telah kehilangan pegangan hidup mereka. Sistem ini menjadikan Rakyat tidak lebih hanya sebuah mesin uang bagi negara yang akan menghasilkan pundi-pundi emas bagi para cukong.

Islam adalah solusi yang sesungguhnya bagi setiap persoalan kehidupan manusia, tidak terkecuali persoalan pelayanan kesehatan khususnya terkait APD bagi para Nakes. Karena Islan dilandaskan pada akidah yang sahih, bersumber dari wahyu Allah subhanahu wata’ala.

konsep dalam Islam, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“. (HR. Bukhari).

Artinya, tidak dibenarkan bahkan haram pemerintah memiliki program yang bertujuan mengomersilkan hal-hal yang terkait tentang kesehatan

, negara bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan publik, gratis berkualitas terbaik. Rasulullah saw menegaskan, artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Artinya, haram negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang memuluskan agenda hegemoni dan bisnis korporasi, apapun alasannya

Islam hanya mengenal prinsip pembiayaan kesehatan berbasis baitul mal yang bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan baitul dan pintu-pintu pengeluarannya sepenuhnya berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala, agar negara memiliki finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, termasuk pembiayaan kesehatan antidefisit. Baik termaktub dalam Alquran dan Sunah, maupun apa yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas.

Salah satu sumber pemasukan baitul mal adalah harta milik umum berupa sumber daya alam dan energi dengan jumlah berlimpah. Dari sumber daya energi saja sudah luar biasa memadai, karena di Indonesia ada 128 cekungan migas. Seperti Blok migas raksasa Masela di kepulauan Tanimbar Maluku, Blok Cepu, Blok Natuna, Blok Rokan, Blok Maratua, dan Blok Nunukan dengan potensi 10 besar dunia.

Namun, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme mengharuskan “diserahkan” pemerintah pada negara kafir penjajah seperti Jepang, Inggris, dan Amerika melalui korporasi mereka. Seperti INPEX corporation (Jepang), MNC Shell Oil Company, ExxonMobile, Chevron, Premier Oil. Juga sumber daya alam seperti tambang Grasberg di Papua sebagai tambang emas terbesar di dunia, namun “diserahkan” pemerintah pada negara kafir penjajah Amerika Serikat melalui Freeport McMoran.

Bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kesehatan wajib diadakan negara. Bila dari pemasukan rutin tersebut di atas tidak terpenuhi, Islam memiliki konsep antisipasi berupa pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Model pembiayaan kesehatan seperti ini tidak saja antidefisit, namun juga akan membebaskan pelayanan kesehatan dari cengkeraman korporasi, agenda hegemoni, dan industrialisasi kesehatan yang sangat membahayakan kesehatan dan nyawa jutaan orang.

Lebih dari pada itu, sejarah membuktikan penerapan paradigma Islam yang sahih tentang kesehatan, fungsi negara, dan pembiayaan serta pelaksanaan sistem kehidupan Islam secara total dalam bingkai Khilafah benar-benar memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama puluhan abad bagi setiap individu publik. Kehadiran sistem kehidupan Islam, Khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia, dengan izin Allah SWT akan hadir kembali sebagai obat dan penyembuh berbagai persoalan dan “penyakit” yang ditimbulkan oleh sistem kehidupan sekularisme-kapitalisme.[ia]

Penulis : Wika Tia Putri

Editor : Fadli

1 thought on “Krisis APD vs Korporasi

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: