5 Oktober 2022

Dimensi.id-Demi menepis dugaan cuci tangan atas derita rakyat menghadapi pagebluk Corona, pemerintah mengeluarkan beberapa jurus.  Jurus-jurus itu tertuang dalam aneka program jaring pengaman sosial. Harapannya, dapat menekan dampak Corona di kalangan masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020) dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor mengumumkan akan mengguyurkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Dari total itu Presiden mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun untuk masyarakat lapisan bawah.

Ia juga menyampaikan ada enam program jaring pengaman sosial untuk menekan dampak Covid-19, di antaranya: Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), efektif pada April 2020. Kedua, mengeluarkan kartu sembako, yang akan diberikan selama sembilan bulan kepada 20 juta orang dengan dana bantuan sebesar Rp 200 ribu per orang. Ketiga, kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun yang sebelumnya hanya Rp 10 triliun.

Keempat, tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Bagi pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen selama tiga bulan tersebut.

Jurus stimulus pemerintah ini mengundang tanya dan memunculkan pesimistis masyarakat. Bukannya su’udzon, pasalnya rekam jejak janji-janji kampanye dahulu masih tersangkut di tenggorokan, pahit ditelan dan sulit dicerna dalam tataran program.

Masih ada jurus kelima, yaitu pemerintah akan mencadangkan dana Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. And the last, adanya keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

Rakyat berharap pemerintah tidak sekadar mengoles kosmetik di atas berbagai program ini. Mereka betul-betul menanti pemimpin negeri ini hadir untuk rakyat membawa bala bantuan riil sehingga beban rakyat terdampak Corona berkurang bahkan hilang.

Namun lagi-lagi, nampaknya itu semua cuma mimpi, melihat selama ini tanpa Corona saja, beban rakyat masih menggunung akibat ketahanan pangan yang cenderung fluktuatif. Sebagaimana penuturan Peter Timmer dalam jurnalnya “Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook”, ketahanan pangan Indonesia disebut sangat rentan sehingga bagai “bom waktu”. Menurut Peter, hal itu terjadi karena pemerintah sangat mengandalkan impor dan sangat minim produksi.

Alasan lainnya adalah, kebijakan ini akan berhadapan dengan kefakiran data pihak-pihak yang terdampak Corona karena pemerintah dinilai ” irit” bahkan “pelit” data soal Corona. Banyak pihak menilai, program ini akan jauh dari sasaran secara menyeluruh.

Terlihat sekali pemerintah gagap menangkal Corona sekaligus terbukalah tabir aib pengurusan mereka terhadap hajat rakyatnya. Kebijakan yang diambil dilandasi spirit kapitalistik dengan nuansa profit berbalut motif ekonomi. Stimulus yang dijanjikan pun rupanya dari hasil berutang.

Agaknya pemerintah dirundung mabuk kepayang, berburu utang sampai lupa punya harta kekayaan. Wajar jika selama ini kita menjumpai berbelitnya prosedur untuk memperoleh bantuan, mulai dari mendaftar hingga cara mencairkannya. Fenomena uyug-uyugan (berhimpit-himpitan)  saat pembagian bantuan menjadi budaya di negeri ini. Tidakkah ini menjadi tanda tanya besar bagi bangsa yang mengaku berakal?

Ada baiknya semua pihak terutama pemerintah berintrospeksi. Meminimalisir “khutbah” di mimbar istana, dengar bersafari langsung ke rumah-rumah warga,  melihat dengan cermat apa yang menimpa mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, dugaan pencitraan diri dapat ditepis.

Betapa tidak, aroma pencitraan itu menyengat pada program PKH yang disebut-sebut Jokowi naik 25 persen dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Padahal sebenarnya program ini tetap akan dijalankan tanpa ada wabah Covid-19.

Hal ini merujuk pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 Kemensos memang sudah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini. Jumlah penerima manfaat juga telah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Itu artinya,  sebelum Covid-19 program telah digagas.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa program yang dipamerkan Jokowi itu hanya gimmick. Pasalnya, bila merujuk laporan Kementerian Sosial 2018, Kemensos menganggarkan Rp17,5 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Pada 2019 nilainya naik sekitar 85 persen menjadi Rp32, 65 triliun. Wajar jika menurutnya, hal itu modifikasi kampanye dengan data yang masih berantakan.

Selain amburadul nya data, program tidak bisa menyasar pekerja yang sebelum wabah Covid-19 masuk kelas menengah yang mungkin kini turun kelas menjadi miskin. Karena berdasarkan laporan Bank Dunia, 115 juta orang kelas menengah Indonesia masuk kelompok rentan miskin. Bahkan bisa jadi memang sudah miskin.

Ditambah fenomena tabrak-tubruk penjelasan dari beberapa pejabat yang terkait, makin meyakinkan publik bahwa negara ini berada di bawah kepemimpinan incredible sehingga salah langkah dan bahkan kalah langkah dari laju Corona yang makin mendunia. Ironis.

Belum terlambat jika mau bertobat. Masih ada kesempatan jika penguasa dan jajarannya mau mengambil rekomendasi dari Allah sebagaimana diimplementasikan oleh Rasulullah dan para khalifah sesudahnya. Mereka menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan. Melibatkan Tuhan dalam mengambil solusi atas semua permasalahan dunia.

Memang terdapat perbedaan diametral antara Islam dan kapitalisme dalam segala hal. Dalam hal mengurus hajat rakyat, konsep Islam begitu aplikabel dan bebas polemik. Bukti itu dapat ditemukan pada berjilid-jilid buku sejarawan. Mereka mengungkap kesejahteraan dalam Islam yang belum pernah ada bandingnya di dunia.

Program pengaman sosial dalam Islam bukan barang baru.  Hal itu merupakan perkara yang penting dan menjadi budaya yang lestari,  baik saat bencana maupun kondisi tanpa bencana. Program tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat seperti sandang, pangan, dan papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Semua berbasis anggaran mutlak, tanpa memungut biaya dari rakyat.

Khalifah Umar bin Khaththab ra membangun sebuah rumah yang diberi nama “daar al-daaqiq” (rumah tepung) yang terletak antara Mekah dan Syam. Tersedia berbagai macam jenis tepung, kurma, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Rumah ini diperuntukkan bagi para pesinggah dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan sampai kebutuhannya terpenuhi, tanpa daftar, tanpa survey.

Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pada kondisi tanpa wabah saja kepala negara dalam Islam telah mempersiapkan program jaminan kebutuhan rakyat. Sementara itu pada hari ini, rakyat selalu disuguhi aneka pidato penyampaian program-program yang masih dalam tataran janji dan wacana yang belum terbukti hingga periode jabatan diakhiri.

Wabah tidak hanya sekali ini terjadi, tetapi selama Islam memimpin, wabah tidak sampai menjadi pandemi. Kepala negara tampil di garda terdepan dengan kebijakan jitu seperti yang direkomendasikan Allah, yaitu karantina di tempat asalnya wabah. Selama masa itu, negara memenuhi kebutuhan rakyat yang tak mungkin bekerja. Dari mana dananya? Pertama dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tak mampu) berhak mendapat zakat. Kedua, dari harta milik negara baik fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat. Ketiga, harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang. Jika semua itu belum cukup barulah negara boleh memungut pajak kepada kalangan berpunya.

Bukan mustahil, jaminan pengaman sosial versi Islam dapat diimplementasikan pada masa sekarang dan akan menemukan kesuksesan sebagaimana dahulu apabila para penguasa mau menggunakan akal sehatnya untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan kebijakan. Semua akan lebih mudah dengan dukungan rakyat yang memang menghendakinya. Maka atas izin Allah, janji kembalinya Khilafah yang kedua dapat segera terwujud. InsyaAllah.[ia]

Penulis : Pipit Agustin

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
%d blogger menyukai ini: